Pelajaran dari "Kudeta" Brazil, dan Menu Barunya bagi Indonesia

Brazil sedang mengalami ujian politik yang cukup berat dan rumit, dan dunia sedang menyaksikannya dengan seksama...waktu demi waktu. Negeri luas yang kita kenal sebagai pencetak pemain-pemain sepakbola terbaik dunia itu, dihantam skandal korupsi besar-besaran, krisi politik, pertumbuhan ekonomi yang lemah. Brazil yang pernah disebut sebagai Raksasa Yang Sedang bangkit, kini menjadi bahan olok-olok dunia. (Laughing stock).

Dan perkembangan terbaru pun..cukup menyedihkan. Sang wakil presiden yakni Michel Temer, oleh senat diangkat menjadi presiden interim, dan ini memicu krisis politik yang makin dalam di Brazil. Temer adalah salah satu orang yang getol mendorong pemberhentian Presiden Rousseff.

Evolusi Brazil Menjadi Negara Demokrasi yang Damai

Sebuah negara hanya bisa terus bercita-cita menjadi negara demokrasi. Tak ada yang sempurna. Pemerintahan demokratis adalah sesuatu yang harus terus disempurnakan. Dan proses impeachment, seperti yang terjadi di Brazil, apapun sebabnya, adalah sebuah proses yang biasa dalam demokrasi. Inilah kesempatan rakyat Brazil untuk menginvestigasi kepala pemerintahannya, bahkan bisa menurunkannya dari jabatan tinggi itu jika terbukti bersalah, dalam sebuah proses yang damai.

Hal ini menjadi sangat penting, karena selama ini pergantian pemerintahan di Brazil tak pernah berjalan damai. Tapi memang masa-masa pemerintahan diktator telah lama berakhir, ketika tahun 1964 militer melakukan kudeta yang melemparkan Brazil dalam kekuasaan diktator selama 20 tahun.

Tahun 1992 pun, Fernando Collor, presiden pertama yang terpilih lewat proses demokrasi, juga dipaksa berhenti dari jabatannya karena tuduhan korupsi. Meski begitu, proses impeachment Collor tahun itu, berbeda dengan yang 'menimpa' Rouseff kali ini. Impeachment Collor dilakukan hanya dalam 2 hari setelah tuduhan korupsi dijatuhkan, sedangkan di kasus Rouseff, prosesnya memakan waktu 23 hari dengan tuduhan setebal 128 halaman. Yang paling penting adalah, kedua proses impeachment berjalan damai tanpa kekerasan. Inilah sejatinya demokrasi itu...apapun yang terjadi, kekerasan tak akan pernah punya tempat.

Awal tahun ini, jutaan orang tumpah ruah di jalanan Brazil untuk menyuarakan pendapat mereka, baik yang menentang, maupun yang mendukung pemerintahan Rouseff. Namun perlu digarisbawahi, protes berhari-hari ini tak berujung pada kekerasan. Bisa saja protes besar-besaran itu berujung pada kekerasan dan konfrontasi brutal, apalagi Brazil berada di peringkat 103 dunia dalam Global Peace Index, yang mengukur tingkat keamanan di dalam masyarakat negeri itu.

Di situlah ada pelajaran sangat kuat dan berharga, bahwa pemerintahan demokratis sealu terkait dengan dialog, bukan kekerasan, untuk membangun sebuah pergantian pemerintahan. Meskipun tentunya, proses impeachment harus dilakukan sebagai perpanjangan suara dari rakyat, bukan hanya sekedar untuk merebut kekuasaan.

Terikat Hukum

Salah satu ciri demokrasi yang lain adalah adanya rule of law atau supremasu hukum. Demokrasi dan supremasi hukum adalah dua hal yang tak boleh terpisahkan. Tak ada satupun yang bisa mengangkangi hukum, dan setiap orang sama statusnya di depan hukum. Dan inilah yang perlu dicatat dari krisis politik di Brazil ini. Demokrasi di sana makin dewasa. Sejak 2013, aparat Brazil telah melakukan investigasi besar-besaran akan korupsi yang melibatkan Petrobras, BUMN minyak dan gas di negara tersebut. Banyak petinggi BUMN tersebut, berikut para politisi yang terlibat akhirnya dijebloskan dalam penjara. Dan ini dilihat sebagai sinyal besar bagi dunia, bahwa Brazil..bukanlah negara yang korup seperti dulu.

Dunia tak lagi melihat bahwa korupsi adalah bagian dari Brazil yang tak terpisahkan, seperti juga sepakbola dan carnaval Rio. Impeachment terhadap Rouseff ini, apapun sebabnya, membuat Dunia mau tidak mau melihat bahwa Brazil menjunjung supremasi hukum. Inipun mengirimkan pesan penting bagi seluruh rakyat Brazil, bahwa setiap warga negara, terikat oleh hukum.