Peran Indonesia dalam diplomasi luar negeri dianggap memiliki peran yang penting. Tidak hanya berperan dalam perdamaian dunia tetapi juga dalam beberapa isu-isu yang ditangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang berintegritas sebagai bridge-builder atau penengah berbagai masalah diplomasi sehingga dipercaya sebagai negara yang mampu mengepalai sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.

Seperti dilansir oleh laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, dalam pertemuan Majelis Umum (MU) PBB yang dilaksanakan 13 Juni lalu, Duta Besar Dian Triansyah Djani yang juga Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB terpilih sebagai Ketua Komite II MU PBB yang membidangi persoalan Ekonomi dan Keuangan pada Sidang Majelis umum PBB Ke-71 untuk periode September 2016 sampai dengan September 2017.

Duta Besar Dian Triansyah Djani (Foto: viva.co.id)
Duta Besar Dian Triansyah Djani (Foto: viva.co.id)

Berbagai agenda internasional menjadi perhatian pembahasan Komite II ini, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang telah disepakati dalam Sidang Majelis Umum ke-70.

"Terpilihnya Duta Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim," ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat Humas, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.

Tidak hanya Dubes Dian Triansyah Djani yang dipercaya menempati posisi strategis, tetapi juga terdapat dua diplomat Indonesia lain yang menempati jabatan penting. Seperti Kamapradipta Isnomo yang terpilih sebagai Wakil Ketua Komite I yang membidangi Keamanan Internasinoal dan Perlucutan Senjata dan Masni Eriza yang menjadi Wakil Ketua Komite III yang membidangi Sosial dan Kemanusiaan.

Duta Besar Kamapradipta Isnomo (Foto: Kemlu.go.id)
Duta Besar Kamapradipta Isnomo (Foto: Kemlu.go.id)
Duta Besar Masni Eriza (Foto: Kemlu.go.id)
Duta Besar Masni Eriza (Foto: Kemlu.go.id)

Berkat ketiga diplomat tersebut, Indonesia resmi menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada biro komite-komite utama PBB. "Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi 'tegas, berintegritas dan bersahabat' yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia", lanjut Anindityo.

Sebagai informasi, sampai saat ini Majelis Umum PBB memiliki enam Komite Utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum). Setiap Komite membahas isu-isu internasional bersama negara-negara anggota untuk mencapai keputusan dan resolusi bersama.

Sumber : Kemlu
Sumber Gambar Sampul : altro.co.il

Bagaimana menurutmu kawan?

Berikan komentarmu