Kisah nasib warga Indonesia yang hidup di perbatasan selalu menorehkan cerita menarik sekaligus pilu. Namun sekarang tidak lagi. Sejak beberapa tahun sebelumnya, pemerintahan Jokowi telah mencanangkan pembangunan jalan di perbatasan Indonesia. Proyek ini ngebut dilakukan untuk segera mempermudah proses distribusi dan kemajuan ekonomi di daerah-daerah perbatasan. Proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemeritah antara lain perbatasan Nusa Tenggara Timur, Papua dan Kalimantan.
Di NTT sendiri, pembangunan jalan sepanjang 171,56 km telah berjalan sejak tahun lalu. Begitu juga pada jalur lintas Papua yang dibangun jalan sepanjang 4.325 Km. Sedangkan di Kalimantan sendiri dibangun jalan sepanjang jalur Provinsi Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur, yakni sepanjang 771,36 km.
Kabar ini cukup menggembirakan masyarakat Indonesia yang hidup di daerah tertinggal, khususnya di wilayah perbatasan. Karena saat ini, pemerintah mempercepat proyek pembangunan jalan demi mobilitas warga dan jaminan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Hal ini tidak lain karena masih banyak warga Kalimantan Utara yang sering mendapatkan kebutuhan pokok dari Malaysia karena kurangnya akses transportasi.
Ketergantungan warga perbatasan terhadap kebutuhan pokok negara tetangga inilah yang sering memunculkan konflik lintas negara. Seperti yang dilansir dalam situs republika, Sekelompok Pemuda yang bertugas sebagai penjaga perbatasan di Kalimantan Utara menyebut Malaysia mulai melakukan usaha kalim atas wilayah tresebut dengan beberapa langkah kekeluargaan.
Wilayah sengketa memang rawan konflik perebutan wilayah. Seperti halnya Malaysia yang berusaha mengkalim dengan alasan kondisi sejarah meskipun secara hukum masih menjadi wilayah sengketa. Kegelisan ini dikarenakan pemerintah Indonesia mulai membangun perumahan dan jalan raya di Sungai Sumantipal dan Sinapad, Kalimantan Utara, yang tergolong daerah sengketa.
Daerah sungai Sumantipal sendiri terdiri dari 28 desa dengan memiliki luas 154 ribu hektar. Jika suatu saat masalah sengketa dibawa ke ranah sidang mahkamah arbritase internasional, maka Malaysia akan menang karena sering melakukan pengobatan gratis di wilayah tersebut.
Banyak warga Indonesia di perbatasan berharap pembangunan infrastruktur di wilayah mereka segera terselesaikan. Tidak hanya jalan, tetapi juga sumber penghidupan seperti perkebunan. Sehingga sudah tidak ada lagi ketergantungan hidup warga terhadap negara asing.
Presiden Joko Widodo sendiri pun merasa puas dengan pembangunan jalan yang berkembang secara signifikan. Ditargetkan pada tahun 2018 jalan di perbatasan sudah memasuki tahap pengaspalan, sehingga tahun 2019 penyelesaian proyek ini sudah rampung dikerjakan.
Sumber : republika
Sumber Gambar Sampul : merdeka
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
