Pada 19 Oktober 2015 lalu,Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, bersama para Walikota, Bupati dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo. Berinisiatif untuk mendeklarasikan Provinsi Papua Barat sebagai ‘Provinsi Konservasi’.
Langkah itu dilakukan demi melindungi dan mengelola sumber daya alam di Papua Barat secara berkelanjutan. Karena kekayaan sumber daya alam, merupakan modal dasar bagi pembangunan yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Apalagi jika mengingat masyarakat Papua Barat, yang kurang lebih 80% mendiami daerah pedesaan dan memiliki ketergantungan kepada sumber daya alam, sebagai mata pencaharian utamanya. Tentunya deklarasi Provinsi Konservasi ini, menjadi upaya yang cukup signifikan untuk menyejahterakan masyarakatnya.
Terlebih, budaya dan bahasa masyarakat yang terdiri dari 12 suku besar itu, sangat mencerminkan kedekatan spiritual mereka dengan alam. Seperti berlakunya praktik tradisional sistem kepemilikan antar generasi dalam nilai-nilai kearifan lokal mereka.
Salah satu kearifan lokal yang menunjukkan budaya mereka sangat dekat dengan alam, adalah “Sasi Penghormatan” yang berbunyi “Tanah adalah Ibu, Laut adalah Bapak”.
Dalam adat Papua, “Sasi” berarti larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu. Hal itu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. (Dikutip dari Ensiklopedia Bebas : https://id.wikipedia.org/wiki/Sasi)
Langkah Lanjutan
Sebagai tindak lanjut deklarasi tersebut, Selasa (22/11/2016), bertempat di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Conservation International (CI) Indonesia, menggelar talkshow bertajuk “Sosialisasi: Mewujudkan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi”.
Talkshow ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya ; Drs. Nathaniel. D. Mandacan M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat), Dr. Ir. Jacob Manusawai, MH,. (Rektor Universitas Papua), Ir. Thomas N. dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), W. Sigit Pudjianto dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Suraji dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Frida Klaksin (DPRD Papua Barat).
Provinsi Papua Barat dikenal sebagai kawasan yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, tidak hanya unuk Indonesia tapi juga dunia.
Dengan 8,7 juta hektare hutan yang dihuni 657 spesies burung, 191 jenis mamalia darat, 130 jenis katak, dan 150 jenis ikan air tawar. Merupakan asset sumber daya alam yang sangat melimpah dan perlu strategi jitu untuk menjaga kelestariannya.
Tidak hanya itu, dengan wilayah perairan laut yang dikenal berjuluk Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) itu. Juga memiliki keragaman karang tertinggi di dunia, dengan letak wilayahnya yang berada di jantung segitiga karang. Lebih dari 1720 spesies ikan karang dan 600 karang keras atau sekitar 75% dari total karang yang ada di dunia mendiami laut tersebut.
Namun, kata Dr. Jacob Manusawai, dengan sumber daya alam yang deposit seperti itu. Pengelolaannya harus dilakukan dengan ‘hati-hati’ agar manfaatnya bisa dinikmati jangka panjang dan berkelanjutan.
Program mewujudkan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi ini, merupakan wujud dari pengelolaan dengan ‘hati-hati’ seperti yang dituturkan Dr. Manusawai.
Istilah ‘Konservasi’
Perlu diketahui, ada sedikit perbedaan perspektif berkaitan dengan istilah ‘konservasi’ yang ada pada program ini. Biasanya istilah ‘konservasi’ hanya identik dengan aspek pelestarian dan pemeliharaan alam saja.
Namun, lebih dari itu, pada program ini konservasi juga akan menjangkau aspek-aspek lain yang bersinggungan langsung dengan peningkatan mutu sumber daya manusia di Papua Barat, seperti konservasi di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Hal itu senada dengan apa yang diungkapkan Dr. Iman Santoso dan Drs. Nathaniel. “Aspek yang paling penting dari konsep konservasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia.,” kata Dr. Iman.
Sementara Drs. Nathaniel mengatakan, apapun yang dilakukan harus memberikan dampak sekian tahun kedepan, untuk melakukan itu perlu adanya pembangunan sumber daya manusia juga. Bukan hanya pembangunan fisik atau konservasi alam saja, tapi juga manusianya.
“Karena masyarakat maju adalah masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan,” ujar Sekretaris Papua Barat itu.
Pada kasus semacam ini, contoh paling dekat yang bisa dilihat adalah Jepang. Sebagai negara, Jepang tidak diberkahi sumber daya alam yang melimpah. “Tapi mereka bisa maju karena tidak melupakan kebudayaan dan memerhatikan sektor pendidikannya,” jelas Drs. Nathaniel.
Hasil dan Harapan
Ketika ditanya mengenai hasil nyata yang sudah dicapai dari program konservasi ini. Suraji dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, “hasil nyata yang bisa dilihat hingga hari ini, dari program yang sudah berjalan delapan tahun ini, adalah kepopuleran Raja Ampat yang dikenal dengan keragaman hayatinya. Dari sektor industri pariwisata, tentunya sudah memberikan dampak ekonomi tapi kelestarian alamnya tetap terjaga.’’
Raja Ampat merupakan wilayah yang menjadi prototipe dari konsep program Provinsi Konservasi ini. Sebagai kawasan pariwisata dan perikanan, Kabupaten Raja Ampat telah dirumuskan menjadi pilar pembangunan ekonomi daerah.
Hal yang sama juga sedang dirintis di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak. Harapannya, melalui program Provinsi Konservasi, proses kolaborasi dan koordinasi dapat diamplifikasi serta direplikasi dalam membangun kabupaten lain untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Besar harapan untuk keberhasilan program Provinsi Konservasi ini. Karena melalui program Provinsi Konservasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya alam akan mewujudkan keberlangsungan hidup masyarakat.
Sumber : GNFI
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
