Lupa Sandi?

Makin Inovatif, Kalteng Sekarang Punya Sistem Monitoring APBD

Arifina Budi
Arifina Budi
0 Komentar
Makin Inovatif, Kalteng Sekarang Punya Sistem Monitoring APBD

Meski jauh dari pusat pemerintahan, tak berarti Palangkaraya minim inovasi.  Daerah yang pernah digadang-gadang Ir. Soekarno sebagai pusat pemerintahan Indonesia ini beberapa waktu lalu meluncurkan sebuah inovasi di bidang e-government: SIMP3D atau Sistem Informasi Monitoring Pendapatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.

 

Berbeda dengan konsep e-government yang diusung oleh daerah lain, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Pemprov Kalteng Herson B Aden mengatakan, aplikasi berbasis web ini merupakan gabungan dari e-budgeting dan e-monev yang bersifat real time. Artinya, dengan sistem ini, masyarakat bisa memantau APBD daerahnya dimanapun dan kapanpun.

 

Herson menambahkan, dengan adanya terobosan ini masyarakat bisa tahu apakah program yang direncanakan dan disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menjawab kebutuhan di level grass root atau belum. Pun, bila program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan, sistem ini bisa digunakan untuk mencari tahu lebih lanjut sejauh mana program tersebut telah dijalankan.


Dari sisi pemerintah, sistem ini diklaim dapat mempermudah kinerja Pemprov dalam memonitor penggunaan APBD sekaligus mengontrol pembangunan di daerah. Pasalnya, mulai dari proses pembuatan paket kegiatan, hingga nilai proyek dan perusahaan mana yang bertanggung jawab melaksanakannya bisa dilacak menggunakan aplikasi ini, tak terkecuali proses pembayaran saat proyek tuntas dijalankan. Dengan kata lain, hadirnya sistem ini membuat pembangunan daerah lebih terkontrol dan pemanfaatan data dari tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa lebih dimaksimalkan. Sementara, penyimpangan anggaran juga makin sulit dilakukan.

 

Pembuatan sistem satu data ini memakan proses panjang sejak tahun 2013 hingga akhirnya bisa diluncurkan kepada masyarakat. Menariknya, tak ada keterlibatan konsultan dalam proses pembuatan aplikasi berbiaya Rp 150 juta ini.  Herson menegaskan, terobosan ini murni hasil kerja dirinya dan staf BAPPEDA.


“Kalaupun tiba-tiba ada kendala yang kami tidak tahu jawabannya, biasanya kami hanya akan bertanya pada teman-teman yang lebih ahli,” tambahnya.


Hal lain yang tak kalah seru dari gagasan ini adalah tidak diperlukannya kata sandi atau password untuk bisa mengakses dan mencari tahu apakah program kerja yang direncanakan sudah dijalankan sesuai dengan rencana dan anggaran. Masyarakat hanya perlu mengakses http://bappeda.kalteng.go.id/ dan semua data yang mereka butuhkan akan terpapar dengan gamblangnya, tak terkecuali komponen gaji pegawai pemerintah daerah.


Tak cuma itu, bila selama ini masyarakat kesulitan mengakses data terkait besaran dana perimbangan yang dimiliki daerah, sistem ini justru memberi kesempatan seluas-luasnya pada setiap stakeholder untuk mendapatkan informasi mendalam terkait bagi hasil pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan.


Meski tergolong baru, aplikasi yang baru dilaunching ini ternyata sudah mendapat penganugerahan inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).



*

Diah R Utami/GNFI

Pilih BanggaBangga100%
Pilih SedihSedih0%
Pilih SenangSenang0%
Pilih Tak PeduliTak Peduli0%
Pilih TerinspirasiTerinspirasi0%
Pilih TerpukauTerpukau0%
Laporkan Artikel

Mengapa Ingin Melaporkan Artikel Ini?

TENTANG ARIFINA BUDI

Pencerita hal-hal baik untuk dunia. ... Lihat Profil Lengkap

Ikuti
Next
BJ. Habibie

Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup.

— BJ. Habibie