Menjadi Menlu bukanlah hal yang mudah mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dipikul, belum lagi kepentingan negara lah yang jadi taruhannya. Untuk itu, jabatan ini selalu dipegang oleh orang-orang yang cerdas dan cinta tanah air. Jabatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia biasanya dijabat oleh seorang laki-laki, namun kali pertama dalam sejarah Indonesia memiliki menteri luar negeri perempuan.
Retno Marsudi bukan hanya menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di Indonesia, namun juga di Asia Tenggara. Apa yang membuat ibu Retno Marsudi ini spesial sehingga Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 mempercayakan jabatan Menteri Luar Negeri kepada wanita yang dikenal tegas dan lincah ini?
Jejak dan Prestasi Retno Marsudi
Lahir di Semarang pada tanggal 27 November 1962, Wanita luar biasa ini menyelesaikan masa SMA nya di SMA Negeri 3 Semarang kemudian melanjutkan S1 di jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Tak berselang lama, ia kemudian bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 1986. Dirinya perah menjabat sebagaisekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda selama 4 tahun, yakni dari tahun 1997 – 2001.
Karirnya semakin menanjak, ditahun trsebut, istri seorang arsitek bernama Agus Marudi ini kemudian ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Eropa dan Amerika. Berkat etos kerja nya yang tinggi, dia kemudian dipromosikan menjadi direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Setelah memperoleh gelar S2 Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Belada ia kemudian diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia pada tahun 2005. Pada masa jabatannya beliau diberi gelar sebagai Order of Merit yang dinobatkan oleh Raja Norwegia di tahun 2012.
Dikenal Dengan Sebutan “Emak” Oleh PPI Belanda
Berhasil membuka Jalur Humanitarian Aid di Myanmar
Pernyataan ini kemudian diapresiasi oleh representatif ASEAN di pertemuan tersebut. Daw Aung San Suu Kyi sendiri telah setuju untuk memberikan Myanmar akses media dan kemanusiaan melalui ASEAN maupun PBB pada tanggal 19 Desember 2016 demi menstabilkan kondisi di Rakhine State.
Sumber :
Kementerian Luar Negeri Indonesia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News