Bojonegoro, sebuah kabupaten di Jawa Timur, telah menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan pengelolaan pemerintahan terbuka (open government partnership/OPG).
Dalam program tersebut terdapat lima sasaran yang akan dicapai dengan adanya OPG. Sasaran yang ingin dicapai melalui OPG adalah pelayanan pendidikan, pelayanan rumah sakit dan kesehatan, pelayanan perizinan, dan pembangunan infrastruktur.
OPG akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel karena semua dokumen boleh diakses oleh rakyat dengan berbagai kepentingan. Untuk mendukung upaya ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan membangun fondasi-fondasi kokoh melalui regulasi-regulasi baru. selain itu, dukungan infrastruktur IT dan sumberdaya manusia yang melek IT menjadi prioritas selanjutnya. OPG menekankan fungsi Kecamatan untuk mengintegrasikan data level desa dengan level kabupaten. Pelayanan di desa sebagai pelayanan terdekat dengan masyarakat akan didorong untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, aksesbilitas, dan penegakan hukum.
OPG juga akan mendorong transparansi pengelolaan anggaran yang mendorong pemerintah untuk mengelola anggaran sejujur mungkin karena semuanya akan diawasi oleh pemangku kepentingan. Pengintegrasian akuntabilitas dan pelayanan publik akan memudahkan proses pencarian data oleh pemangku kepentingan karena akan ada sebanyak 53 software yang diintegrasikan.
Bojonegoro akan menjadi kabupaten pertama yang menerapkan big data. Semua data akan dicek satu persatu dan akan menjadi data online. Setiap data akan diupdate dan diakses secara bersama-sama. Teknologi Big data diharapkan untuk menjawab persoalan-persoalan kabupaten dengan dengan cepat dan tepat seperti permasalahan banji, panen, hingga kemiskinan.
Big Data akan mensejajarkan Bojonegoro dengan kota yang telah menerapkan big data seperti: Seoul, Paris, Madrid, Buenos Airesm dan Sao Paulo.
Aplikasi andalan Big data di Bojonegoro adalah Lapor. Aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik. Apabila tiga hari komplain tidak ditanggapi maka akan muncul lampu kuning dan kemudian berubah menjadi lampu merah.
Dampak Konkrit dari diterapkannya Open Data di Bojonergoro antara lain peningkatan PAD dari 50 MIliar menjadi 300 Miliar. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung akses internet membuat banyak toko di desa yang memanfaatkan internet. Selain itu daerah yang dulunya banjir saat ini menjadi pusat agrowisata belimbing. Terakhir, munculnya kolaborasi dengan warga Bojonegoro yang bekerja di Jakarta bahkan Bank Dunia.
Open Data juga bisa mengurangi kemiskinan degan memastikan data-data kantong kemiskinan beserta permasalahannya. Sebagai tambahan pemerintah juga bisa melihat potensi-potensi yang bisa digali untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan tersebut. Hal tersebut kemudian mencatat Bojonegoro menjadi 10 Kota dengan kemampuan tercepat mengurangi kemiskinan.
Teknologi ini tentunya memiliki tantangan besar bagi Kabupaten Bojonegoro. Selain dari segi infrastruktur, sumberdaya manusia juga menjadi tantangan yang harus ditaklukan. Masyarakat juga harus melek teknologi agar program ini dapat berjalan dengan baik untuk kemudian mampu mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sebagaimana mestinya. Dengan capaian-capain tersebut Big Data diharapkan untuk diterapkan di Kabupaten-kabupaten lainnya.
Sumber :
https://marketeers.com/saat-big-data-besarkan-bojonegoro/
https://komite.id/2016/08/31/data-for-life-2016-puncak-festival-big-data-terbesar-di-indonesia/
Gambar: https://www.mojix.com/wp-content/uploads/2016/11/big-data.jpg
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
