Indonesia sedang menghadapi darurat sampah plastik. Kalimat tersebut memang tidak berlebihan apabila kita menyadari bahwa hingga kini, Indonesia menjadi penyalur sampah terbesar kedua di dunia. National Geographic melaporkan bahwa Indonesia pada tahun 2015 menyumbang sampah hingga 187,2 juta ton. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia membutuhkan langkah-langkah pasti dalam mengurangi “produksi” sampah, khususnya yang berbahan plastik.
Rupanya, Banyumas memahami kondisi tersebut dan berniat melakukan sebuah perubahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah mencanangkan program daur ulang sampah. Pemkab Banyumas mengumumkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT), di Kabupaten Banyumas diharuskan untuk menyetor satu kilogram sampah setiap satu bulan sekali.
Seperti yang dilansir oleh Mongabay Indonesia, program tersebut dibuka oleh Bupati Banyumas Achmad Husein bersama Wakil Bupati Budhi Setiawan. Bertempat di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, program tersebut diresmikan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017.
“Saya minta jangan hanya bersemangat pada saat acara pencanangan saja. Harus ada tindak lanjut secara konsisten. Jadi, nantinya, setiap PNS bisa mengumpulkan sampah satu kg dalam satu bulan dengan ditentukan waktunya. Misalnya tanggal 28-30 setiap bulannya. Nantinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bakal melakukan pemantauan serta mengontrol pelaksanaannya,” ucap Bupati Banyumas.
Tidak hanya itu, Bupati Banyumas juga berharap agar program tersebut mampu terjamin keberlangsungannya agar tidak berhenti di tengah jalan.
“Intinya, TPST harus terus berjalan, jangan sampai bangunannya mangrak. Oleh karena itu, DLH harus melakukan kontrol secara berkala, agar TPST tidak mangkrak.” katanya.
Senada dengan Achmad Husein, Budhi Setiawan juga berharap agar para pegawai yang diserahi tanggung jawab mampu melaksanakan program tersebut secara konsisten.
“Nantinya, kalau ada PNS yang tidak menyetorkan sampah sebanyak satu kg bakal ditegur. Karena hal ini merupakan bentuk kesadaran. Saya kira, PNS akan tetap konsisten dan memiliki kesadaran. Program ini memang sengaja dimulai dari PNS, karena kontrol lebih mudah dan nantinya bisa diteruskan oleh elemen masyarakat lainnya,”kata Budhi.
Sementara itu, Suyanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas mengklaim bahwa Kabupaten Banyumas menjadi pionir dalam program pengumpulan sampah oleh PNS di Jawa.
“Sepengetahuan saya, program pengumpulan sampah satu PNS minimal satu kg dalam satu bulan merupakan yang pertama kali di Jawa. Karena itulah, kami berupaya serius agar program ini dapat konsisten berjalan serta berkesinambungan,” klaim Suyanto.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Adipura Purwono menjelaskan bahwa tiap jenis sampah akan diolah dengan cara yang berbeda. Sampah-sampah plastik akan didaur ulang menjadi berbagai macam kerajinan dan lainnya.
“Kalau untuk sampah organik, kini sudah ada TPST yang siap melakukan pemrosesan sampah menjadi pupuk organik. Di TPST Purwanegara, misalnya, pupuk organik sudah dihasilkan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM). Setiap kg pupuk organik yang diproses dari sampah dijual dengan harga Rp2 ribu. Sehingga bisa menghidupi KSM setempat,” katanya.
Jejak Langkah Banyumas dalam Menangani Sampah
Seperti daerah lain di Indonesia, Banyumas memang tidak asing dengan sampah. Purwono menyebutkan bahwa per hari, Banyumas mampu menghasilkan lebih 900 ton sampah.
“Perhitungannya adalah, setiap penduduk di Banyumas menghasilkan sekitar 0,6 kg sampah per hari. Sehingga dari total jumlah penduduk sebanyak 1,6 juta, maka total jumlah sampah setiap harinya mencapai 900 ton lebih. Dari jumlah tersebut, 30% di antaranya atau 300 ton di antaranya adalah sampah plastik.” ungkap Purwono.
Masalah tersebut diperparah dengan kondisi yang berlaku di masyarakat Banyumas. Suara Merdeka melaporkan bahwa masih banyak warga Banyumas yang menggunakan plastik dan styrofoam sebagai wadah makanan dan minuman. Padahal, kedua bahan tersebut memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan.
Bagi sejumlah pedagang makanan, penggunaan styrofoam dibilang praktis untuk membungkus makanan. Selain itu, faktor permintaan konsumen menjadi pendorong penggunaan styrofoam di masyarakat Banyumas. Ade (26), pedagang nasi goreng di Kecamatan Cilongok mengaku sudah beberapa tahun terakhir menggunakan styrofoam untuk tempat daganganya. Dia menyediakan styrofoam karena permintaan dari konsumen. Padahal dari keterangan konsumen dan ia sendiri merasakan rasa makanan yang berwadah styrofoam akan berkurang kelezatannya.
Berbagai cara telah ditempuh oleh Banyumas untuk mengatasi jumlah sampah plastik yang membludak di Banyumas. Mulai dari kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik oleh PKK Banyumas, pencanangan diet plastik, hingga inovasi menjadikan sampah plastik sebagai bahan bakar minyak. Dengan inovasinya, Ir. Suparmin Sinuang Rahardjo mampu mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak.
Langkah yang terbaru adalah program “satu PNS satu kilogram satu bulan.” Rencananya, sampah yang disetor oleh para ASN Kabupaten Banyumas akan diolah di TPST, salah satunya dengan proses daur ulang. Terhitung jumlah ASN di Kabupaten Banyumas sekitar 16 ribu pegawai. Jika program tersebut berjalan secara konsisten, maka Banyumas berpotensi mampu memproses sekitar 16 ton sampah setiap bulannya.
Sumber : Diolah dari berbagai sumber.
Sumber Gambar Utama: Mongabay Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
