Inovasi teknologi saat ini dianggap sebagai salah satu penentu kemajuan sebuah bangsa. Memasuki revolusi teknologi keempat Indonesia dianggap masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya dalam hal kemajuan teknologi. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan alih teknologi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 alih teknologi sendiri merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
Seperti diberitakan detik.com dari hasil diskusi di Perth, Australia pada Minggu 5 Februari yang lalu. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto mengungkapkan bahwa Indonesia perlu mengubah paradigma ekonomi berbasis efisiensi (efficiency-driven economy) yang sangat bergantung pada sumber daya asing, menjadi ekonomi berbasis inovasi (innovation-driven economy) yang mengandalkan produk hasil inovasi anak bangsa serta alih teknologi.
Alih teknologi memang dipandang sudah saatnya dilakukan Indonesia sebab menurut Global Competitiveness Report 2012-2013, Indonesia bahkan masih tertinggal dari negara lain dalam satu kawasan ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Meskipun Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Ade Padmo Sarwono, Konsul Jenderal RI Perth, dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa suatu negara bisa menjadi negara maju ketika menciptakan inovasi.
Contoh yang diambil Ade adalah Korea Selatan yang dahulu memiliki pemerintahan bergaya militer, kini menjadi produsen teknologi tingkat dunia. Bahkan mampu mengungguli negara tetangganya Jepang yang sejak kekalahan perang dunia II berevolusi menjadi negara dengan kemajuan teknologi.
Sementara itu, Unggul Priyanto mengungkapkan, yang diperlukan Indonesia saat ini adalah perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (good governance), serta peningkatan kondisi ekonomi mikro yang menjadi kekuatan Indonesia.
"Menggunakan inovasi dalam negeri saja tidak cukup, perlu alih teknologi juga," ujarnya.
BPPT sendiri selama ini telah melakukan banyak hal dalam penerapan teknologi di berbagai sektor. Seperti pada tahun 2016 yang lalu, BPPT berhasil menelurkan beberapa inovasi penting. Seperti dalam inovasi material, yang berhasil meramu karet berkualitas tinggi yang mampu diproduksi menjadi rubber airbag yang digunakan untuk proses perpindahan kapal dari bengkel galangan menuju laut. Berkat produk dalam negeri ini, para produsen kapal dapat menghemat biaya produksi hingga 30 persen.
Selain itu juga terdapat inovasi ADS-B atau alat navigasi pesawat akan dipakai di sejumlah bandara di Papua yang sangat berguna bagi lapangan-lapangan udara yang tidak memiliki teknologi radar. Teknologi ini telah digunakan pada 36 bandara di Indonesia.
Di bidang teknologi energi, BPPT berhasil mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil tipe flash yang saat ini telah mencapai tahapan sinkronisasi dengan jaringan PLN. PLTP ini diklaim mampu menghemat biaya pembangkit listrik berbasis diesel hingga 1 Triliun rupiah per tahunnya.
Pun dalam hal teknologi informasi, BPPT pada Pemilu Kepala Daerah 2017 yang lalu berhasil menerapkan teknologi verifikasi eKTP di beberapa lokasi. Teknologi ini dianggap mampu mencegah terjadinya pencoblos ganda.
Berkat peningkatan alih teknologi, industri di Indonesia tidak lagi memerlukan bahan baku atau bahkan teknologi yang dibeli dari luar negeri. Hal ini tentu saja akan membuat produk-produk di dalam negeri lebih murah karena teknologi yang dibutuhkan asli karya dalam negeri dan tidak harus terbebani oleh biaya impor. Bahkan jika semakin banyak teknologi yang dikembangkan di Indonesia, tenaga kerja yang terserap oleh industri akan semakin besar dan tentu saja akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu, Unggul mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan penerapan teknologi yang harus dihadapi. Diantaranya adalah standarisasi produk, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, kerjasama dengan industri, infrastruktur, hingga sistem politik dan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Unggul menekankan bahwa dalam implementasi inovasi teknologi diperlukan kerjasama tiga komponen yakni pemerintah, industri serta lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang riset dan pengembangan agar implementasi teknologi berjalan maksimal.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
