Akhir tahun 1948 bukanlah masa yang menguntungkan bagi kaum Republikan. Indonesia yang dianggap melemah setelah menghadapi Pemberontakan Madiun dan Darul Islam menjadi dasar keyakinan Belanda untuk melancarkan Operasi Gagak (Operatie Kraai). Operasi militer yang bertujuan untuk menguasai Yogyakarta, ibukota Republik saat itu, dianggap membuahkan hasil bagi Belanda. Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, beserta sejumlah menteri Republik Indonesia lainnya berhasil ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka oleh Belanda. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap telah lenyap dari Indonesia. Namun keadaan mulai berbalik tatkala sang Kala mengantarkan Republikan memasuki bulan Maret.
Operasi Gagak: Sebuah Agresi Militer Kedua Belanda
Hasil dari Perjanjian Renville menyebabkan wilayah Indonesia yang semakin berkurang dan dibatasi oleh Garis Van Mook. Namun di sisi lain, Indonesia secara tidak langsung mendapatkan pengakuan kedaulatan di mata internasional. Terlebih, dengan adanya Garis Van Mook yang bertujuan untuk menjamin gencatan senjata antara kedua belah pihak. Setidaknya hingga Jenderal Soedirman mulai merasakan sesuatu yang tidak beres.
Berdasarkan penuturan dari National Geographic Indonesia, meskipun Yogyakarta (ibukota Republik Indonesia pada saat itu) masih aman dan damai, namun Jenderal Soedirman memiliki firasat buruk bahwa Indonesia akan mengalami keadaan genting. Perjanjian damai yang ditandatangani antara kedua belah pihak tidak mampu menenangkan Panglima Besar TNI tersebut. Kekhawatiran Jenderal Soedirman akan nasib Indonesia, khususnya kota Yogyakarta, terbukti benar dengan dikuasainya Lapangan Terbang Maguwo oleh tentara Belanda.
Adalah Jenderal Simon Hendrik Spoor, Komandan Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), yang menjadi dalang dari Operasi Gagak (Operatie Kraai). Operasi militer yang dinamakan oleh pihak Indonesia sebagai Agresi Militer II Belanda tersebut telah dipersiapkan matang-matang oleh Jenderal Spoor. Pihak Belanda mengklaim bahwa aksi polisional tersebut bertujuan untuk membabat habis ekstrimis-ekstrimis Republikan di Yogyakarta, menguasai ibukota Indonesia, serta menahan para tokoh politik Indonesia.
Layaknya para gagak yang membawa pesan kematian, pada tanggal 19 Desember 1949 sejumlah pesawat tempur dikerahkan oleh Belanda untuk menguasai Lapangan Terbang Maguwo di Yogyakarta. Diterbangkan dari Bandung, para pesawat tempur Belanda diperintahkan untuk membombardir dan menerjunkan sekitar 900 serdadu KNIL. Pertempuran udara yang sangat tidak seimbang bagi TNI yang hanya memiliki tiga unit pesawat tempur Zero bekas tentara Jepang. Sedangkan Belanda diperkuat oleh pesawat tempur Kittyhawk dan Mustang, pesawat pengebom B-25 Mitchell, dan pesawat angkut Douglas DC-3.
Monsignor A. Soegijapranata SJ, uskup Indonesia, menjadi saksi serangan udara Belanda di Yogyakarta. Melalui catatan hariannya, beliau menggambarkan betapa mencekam suasana Yogyakarta pada saat itu.
“...sekitar pukul 10.00 pagi Belanda mulai mendatangkan tiga pesawat pembom. Sesudah berputar di atas kota, mereka menjatuhkan bom, terus menerus berjatuhan, susul-menyusul meledak, tanpa reda. Di mana-mana terdengar deru mesin pesawat terbang, bunyi tembakan senapan, rentetan ledakan senapan mesin berikut dentuman meriam. Sejumlah pengungsi mulai masuk ke Pasturan Bintaran...”
Kota Yogyakarta berhasil dikuasai dan pemerintah Indonesia dikepung oleh pasukan Belanda. Sukarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, beserta sejumlah menteri lainnya bersedia untuk diasingkan di Pulau Bangka. Para pemimpin sipil berharap bahwa peristiwa penangkapan tersebut mampu menjadi pembentuk opini publik internasional terhadap adanya serangan yang dilakukan oleh Belanda. Namun di mata serdadu Republik, para pemimpin sipil dianggap menyerah di hadapan Belanda. Sehingga mereka tetap melanjutkan perlawanan secara gerilya. Hingga kemudian, lahirlah sebuah ide yang kelak menjadi titik balik bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia.
Enam Jam di Yogyakarta
Setelah Belanda menguasai Yogyakarta, kondisi di ibukota menjadi kacau tidak karuan. Indonesia tidak lagi berdaulat di ibukotanya sendiri. Sebagai dampaknya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan di Bukittinggi. Perlawanan TNI melalui serangan gerilya secara sporadis tidak mampu membalik keadaan. Bahkan Belanda mengumumkan bahwa TNI telah lenyap. Hingga tiba suatu masa yang menjadi penentu nasib Indonesia di kemudian hari.
Adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjadi pengagas utama dari sebuah serangan mendadak di Yogyakarta. Menurut National Geographic Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan surat ke Jenderal Sudirman, meminta izin serangan. Jenderal Sudirman pun menyetujuinya dan meminta Sultan untuk menemui Letkol Soeharto selaku Komandan Brigade 10/Wehrkreise III.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan segera mengadakan pertemuan empat mata dengan Letkol Soeharto. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah rencana Serangan Umum pada 1 Maret 1949.
Raungan sirene penutup jam malam pada pukul 06.00 menjadi pembuka serangan dadakan terhadap Belanda. Sekitar 2.500 pasukan TNI berpartisipasi di dalam Serangan Umum 1 Maret. Kota Yogyakarta dikepung dari berbagai arah. Mayor Sardjono memimpin pasukannya melakukan penyerangan dari arah selatan. Di arah barat, pasukan gerilya menggempur kota Yogyakarta dibawah pimpinan Letkol Soehoed. Sedangkan dari arah utara, pasukan gerilya yang dipimpin oleh Mayor Soekasno.
Elemen kejutan menjadi modal utama bagi TNI di dalam serangan umum tersebut. Pasukan Belanda kocar-kacir dalam menghadapi serangan TNI. Belanda yang awalnya mampu menggagahi Yogyakarta, pada 1 Maret 1949 menjadi kerepotan dalam membalas serangan TNI. Untung bagi tentara Republik, mereka berhasil merampas sejumlah kendaraan lapis baja yang ditinggalkan pasukan Belanda begitu saja.
Indonesia hanya membutuhkan waktu enam jam untuk menguasai kota Yogyakarta. Kemudian, Letkol Soeharto memerintahkan seluruh pasukan TNI untuk mundur meninggalkan Yogyakarta dan kembali menuju posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, TNI mewaspadai adanya serangan balik yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itu, TNI menghindari jumlah korban yang lebih banyak apabila kontak senjata pecah lagi.
Posisi Tawar Indonesia dalam Politik Internasional
Pada hari dimulainya Operasi Gagak, Amerika Serikat meminta dibukanya sesi pertemuan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai respon atas serangan Belanda yang melanggar Perjanjian Renville. Sesi tersebut menghasilkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 63 yang meminta agar Belanda segera membebaskan Presiden Republik Indonesia beserta politisi lainnya dan mengakhiri konflik. Sejumlah resolusi lanjutan pun dikeluarkan oleh Dewan Keamanan untuk menindaklanjuti kondisi di Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi dasar keterlibatan PBB di dalam menangani masalah kedaulatan Indonesia.
Memang Indonesia hanya diberi waktu yang singkat untuk menguasai ibukota. Namun serangan tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi kaum Republikan. Serangan Umum 1 Maret mampu memberikan semangat bagi tentara dan gerilyawan Indonesia serta menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih ada di Indonesia. Serangan tersebut sekaligus mematahkan pernyataan Belanda yang menganggap TNI telah tiada.
Dari sisi diplomatik, urutan peristiwa Operasi Gagak hingga Serangan Umum 1 Maret memberikan posisi tawar Indonesia di dalam politik internasional. Amerika Serikat yang merupakan sekutu Belanda mampu memaksa Belanda untuk menangani permasalahan di Indonesia. Hingga diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag menjadi momen pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.
It was not about winning the battle. But it was all about the message.
Sumber : National GeographicIndonesia.
Attribusi Gambar Utama: By 22Kartika (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
.JPG){kind=link}