Festival Film Papua: Wujud Nyata Dukungan Negara atas Kebebasan Berekspresi Warga

Festival Film Papua: Wujud Nyata Dukungan Negara atas Kebebasan Berekspresi Warga

Poster penyelenggaraan Festival Film Papua. © Suara Papua

Untuk pertama kalinya, Papua menyelenggarakan festival film independen. Festival yang berlangsung pada 7-9 Agustus 2017 ini diharap mampu menjadi perspektif baru dalam memandang Papua.

Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Papua masih menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Penayangan dokumenter di festival ini ingin menempatkan Papaua sebagai subyek dalam melihat dan menentukan masa depannya sendiri. Hal ini untuk mendukung kontribusi warga dalam mengakhiri ketidakadilan di tanahnya sendiri.

Suara Papua adalah penyelenggara festival yang bertempat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua ini. Agenda bertajuk Festival Film Papua (FFP) itu hadirkan 600 penonton dan menyajikan 25 film dokumenter. Dipilih pula 10 film terbaik yang diikutkan dalam kompetisi. Dokumenter yang ditayangkan mengambil isu sosial, seperti hak atas tanah.

Pada Reuters, panitia penyelenggara Urbanus Kiaf menjelaskan bahwa kemiskinan yang ditunjukkan dalam film merupakan simbol penindasan ekonomi dan intelektual. Menurutnya, tiap dokumenter mampu menunjukkan gambaran warga Papua yang kehilangan hak atas tanah setelah menjual murah kepada investor.

Film "For Novalinda and Andreas" merupakan salah satu judul yang menggambarkan hal itu. Film karya sutradara Elisabet Apyaka ini menceritakan tentang kehidupan seorang ibu yang menjadi orangtua tunggal. Ia menjual talas, pisang dan sirih yang ia tanam di sebidang tanah yang ia sewa untuk menghidupi dua anak.

"Film ini menunjukkan peran perempuan Papua sebagai kepala keluarga, yang bangun pagi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga lalu berkebun untuk memberi makan anak-anaknya," terang Elisabeth tentang filmnya yang menraih juara ketiga tersebut.

Terselenggaranya festival ini menunjukkan kemajuan dalam hal dukungan negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Papua. Menurut Andreas Harsono dari Human Rights Watch, hal ini tak akan mungkin dilakukan di masa lalu. Presiden Joko Widodo memang sedang berupaya membuka Papua, untuk memenuhi hak warga atas kebebasan berekspresi.

Pilih BanggaBangga71%
Pilih SedihSedih0%
Pilih SenangSenang14%
Pilih Tak PeduliTak Peduli0%
Pilih TerinspirasiTerinspirasi0%
Pilih TerpukauTerpukau14%

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Impian-impianku untuk Indonesia Sebelummnya

Impian-impianku untuk Indonesia

Rohana Kudus, Jurnalis Perempuan dengan Gelar Pahlawan Selanjutnya

Rohana Kudus, Jurnalis Perempuan dengan Gelar Pahlawan

Adriani Zulivan
@adrianizulivan

Adriani Zulivan

http://heritageinventory.web.id/

A big fan of Indonesian heritage--from culture to nature, tangible to intangible. Reading and writing as hobby, as well as dedicated work. Interested in urban discussion, disability rights, disaster management, maternal and neonatal health and animal welfare issue. In the learning process to reduce plastic waste, and using Indonesian cosmetic products.

0 Komentar

Beri Komentar

Silakan masuk terlebih dahulu untuk berkomentar memakai akun Anda.