Satu lagi prestasi Jember yang membanggakan untuk Indonesia. Faida selaku Bupati Jember memberangkatkan Miftahul Munir, Kepala Desa (Kades) Dukuh Dempok-Jember sebagai perwakilan dari Indonesia untuk mempresentasikan perlindungan buruh migran (TKI/TKW) dalam kegiatan "Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers" di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa-Swiss.
Acara ini adalah sebuah konferensi dari perwakilan 27 negara yang tergabung dalam UN 27 Commite On Migran, sebuah federasi yang dibentuk oleh PBB yang fokus terhadap buruh migran. Dalam acara tersebut, akan dipresentasikan pencapaian perlindungan buruh migran di masing-masing Negara anggota atas pemberlakukan peraturan perlindungan buruh migran Internasional yang telah diberlakukan sejak 2012 lalu.
“Kami mengapresiasi atas prestasi Kades Dukuh Dempok. Semoga di markas PBB nanti presentasinya berjalan lancar karena berbagai program berkaitan dengan buruh migran di desanya telah dilakukan,” jelas Faida pada Antara Jum’at lalu (1/09).
Faida sangat bangga dengan prestasi Miftahul Munir. Pasalnya, Miftahul Munir sukses dalam menangani para buruh migran di desanya. Bahkan, kiprahnya yang baru dirintis 2016 lalu mendapat perhatian yang serius dari dunia internasional melalui PBB.
Pemerintah Kabupaten Jember akan terus mendorong dan memberikan sosialisasi lebih gencar tentang bagaimana perlindungan terhadap buruh migran (TKI/TKW) baik dari sisi aturan, pendanaan, hingga tata cara pendampingannya.
Sementara itu, Miftahul Munir mengaku tidak memiliki impian untuk mendapat undangan khusus sebagai pembicara hingga ke markas PBB di Jenewa, Swiss.
“Kami hanya peduli terhadap nasib buruh migran, sehingga kebijakan untuk memberikan perlindungan dari hulu hingga hilir dilakukan di desa untuk memberantas calo TKI yang biasanya memberangkatkan buruh migran secara ilegal," ujar Miftahul Munir.
Ia megatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan program "Desbumi" atau Gerakan Desa untuk Perlindungan Buruh Migran dengan menggandeng LSM Migrant Care, sehingga warga Desa Dukuh Dempok yang jadi calon TKI mendapat pendampingan yang sangat baik agar tidak jadi korban penyalur TKI illegal.
Selain itu, ia melalui perangkat desa juga memberi pendampingan kepada mantan TKI sepulang dari merantau, bahkan pendampingan terhadap mantan buruh migran juga dilakukan kepada keluarga yang ditinggal anggota keluarganya ke luar negeri, terutama anak-anak mereka yang sekian lama tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tuanya saat menjadi buruh migran.
“Seluruh kegiatan pendampingan buruh migran itu sudah terakumulasi dengan baik dalam Peraturan Desa (Perdes) yang didukung dengan alokasi anggaran dan tahun 2017 dialokasikan khusus untuk pendampingan buruh migran sebesar Rp40 juta lebih. Di tahun mendatang akan kita rancang lebih baik lagi, khususnya untuk pencapaian sistem informasi tentang TKI, sehingga nantinya kita akan tahu keberadaan mereka, kondisi, masa tugasnya dan lain sebagainya,” tambahnya.
Miftahul Munir sendiri akan mempresentasikan bagaimana cara dan bentuk perlindungannya sebagai kepala desa terhadap tenaga kerja Indonesia kepada para peserta konferensi di markas besar PBB.
Acara yang berlangsung dari tanggal 3-7 September 2017 ini diharapkan bisa menambah ilmu berharga yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia, khususnya Jember sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh migran yang berstandar Internasional serta menjadi semangat pendorong bagi perangkat desa lainnya di seluruh penjuru Tanah Air untuk kreatif dan berprestasi demi masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
