Peningkatan Target Penurunan Emisi dan Aksi Nyata Indonesia

Negoisasi iklim atau Conference of Parties (COP) ke-21 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB Untuk Perubahan iklim (UNFCCC) telah berlangsung di Paris pada 30 November hingga 13 Desember 2015. Pertemuan ini adalah pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan yang mengikat (legally binding). Kesepakatan Paris didukung sedikitnya 195 negara termasuk dua negara produsen emisi karbon terbesar dunia yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.

Indonesia sebagai salah satu Negara pendukung konferensi telah menyiapkan dokumen mengenai rencana kontribusi pengurangan emisi atau yang dikenal sebagai Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Indonesia menyatakan kesiapan menaikkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dari sebelumnya 26% menjadi 29% pada tahun 2030. INDC Negara Indonesia sendiri memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara lain karena Indonesia menginginkan adanya adaptasi dan mitigasi yang berimbang, sedangkan Negara lain hanya berfokus pada mitigasi saja. Indonesia memberikan gambaran kepada dunia luar bahwa negeri ini punya warna geografi dan lingkungan yang khas. Adaptasi penting untuk Indonesia karena Negara ini memiliki pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau kecil. Dari prediksi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai akhir abad ini bisa 1.500 pulau kecil tenggelam oleh peningkatan permukaan air laut disebabkan adanya perubahan iklim.

Peningkatan target pengurangan emisi gas menjadi 29% disambut optimis oleh Rahmat Witoelar selaku utusan khusus presiden bidang perubahan iklim. Rahmat mengatakan target 26% pada tahun 2020 sudah sesuai jadwal target dan akan siap dengan menaikkan target sejumlah 3% pada tahun 2030.

Menyikapi target pengurangan emisi gas Indonesia, World Resources Institute atau WRI Indonesia selaku lembaga kajian independen telah mengambil aksi nyata. WRI Indonesia yang didirikan dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia telah mengaktualisasi gagasan pengurangan emisi Indonesia. Pada tanggal 6 Juni 2016 WRI Indonesia telah meluncurkan Platform Interkatif untuk Data Iklim (PINDAI) atau IndonesiaClimateDataExplore (CAIT Indonesia). Platform ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri, membandingkan, dan meningkatkan pemahaman akan emisi dan komitmen iklim pada 34 provinsi di Indonesia. PINDAI menggunakan data resmi dari pemerintah provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Pusat Statistik (BPS). PINDAI memungkinkan pengguna untuk menjawab paling tidak enam pertanyaan paling penting terkain aksi iklim provinsi, yaitu:

1. Sepuluh provinsi apa saja yang merupakan penghasil emisi tertinggi?
2. Sektor apa saja yang menjadi sumber emisi utama di tiap provinsi?
3. Apa saja yang dilakukan provinsi untuk menurunkan emisinya?
4. Apa saja yang dilakukan provinsi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim?
5. Apakah komitmen iklim di tingkat provinsi selaras dengan targe pembangunan?
6. Seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai?

Langkah selanjutnya diharapkan PINDAI dapat mendukung transparansi terhadap komitmen penurunan emisi pemerintah provinsi, tidak hanya dengan membuat data iklim di tingkat sub-nasional, tetapi juga dapat dibandingkan. Menggunakan platform tersebut, pemerintah nasional dan sub-nasional sekarang dapat meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana profil emisi provinsi berbanding dengan komitmen iklimnya. Sedangkan organisasi masyarakat sipil, pihak swasta, dan publik secara umum dapat memperoleh wawasan lebih lanjut mengenai data iklim dan meminta pemerintah bertanggung jawab atas aksi iklimnya.