Tragedi kemanusiaan selalu sisakan duka. Perang saudara, konflik berlatar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), hingga bencana akibat ulah sengaja manusia adalah diantaranya. Tak ada tragedi yang tidak membekas luka di hati orang-orang yang mengalaminya. Luka anak yang ditinggal mati ayah yang berjuang di medan perang, luka ibu yang melihat anaknya terbaring lemah karena menjadi korban dari konflik yang hanya dipahami orang dewasa, luka keluarga yang harus terpisah ribuan mil dari orang-orang tericintai, dan luka warga akibat tak dapat hidup di tanah airnya sendiri.
Perebutan kekuasaan di Kota Aleppo Suriah baru saja berakhir. Sebelumnya ada pembantaian etnis Rohingya di Myanmar, pergolakan kelompok militan Pakistan, perebutan wilayah Israel-Palestina, krisis pengungsi di Eropa, dan masih banyak lagi. Dari beragam konflik tersebut, Indonesia kerap kedatangan manusia perahu. Mereka masuk ke Indonesia melalui perairan Aceh Utara, Gunungkidul Yogyakarta, Berau Kalimantan Timur, Pulau Lay Nusat Tenggara Timur, dan lainnya. Meski dalam jumlah kecil dan tidak terlalu disorot dunia, Indonesia merawat mereka sebagaimana mestinya.
Sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945, ikut menjaga perdamaian dunia merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia. Kewajiban ini salah satunya diterjemahkan dengan membantu warga belahan dunia lain yang sedang berkabung luka akibat tragedi kemanusiaan. Manusia perahu termasuk di dalamnya. [Baca: Mengapa Pencari Suaka Internasional Memilih Indonesia?]
Sebab negaranya tak lagi aman, warga dari wilayah konflik mengungsi ke mana saja untuk menyelamatkan nyawa. Sebagian besar dari mereka memilih laut untuk menggapai impian akan kebebasan. Dengan perahu seadanya, mereka arungi samudra. Jangankan rencana matang, pengetahuan memadai pun tak sempat mereka miliki. Kesusahan ini masih ditambah dengan perbekalan yang tak layak disebut cukup.
Di tengah laut mereka mati karena berdesakan di kapal sempit, lapar, pertengkaran antar pengungsi, atau depresi karena tak mampu menanggung beban luka. Bukan sedikit jumlah pengungsi ini yang harus ditinggal di tengah lautan, ketika tubuh mereka tak lagi bernyawa. Sebab mereka yang bertahan harus terus berjalan, tak peduli berapapun orang yang tersisa nanti di kapal-kapal itu.
Dalam perjalanan mencari suaka, mereka terdampar di banyak negara. Dalam kondisi sakit karena kekurangan makanan dan air minum, sudah sepantasnya negara-negara persinggahan itu merawat mereka hingga mampu lanjutkan perjalanan. Namun tidak demikian yang terjadi. Banyak negara enggan dengan beragam alasan, seperti keterbatasan sumberdaya, kekhawatiran bertambahnya jumlah penduduk ilegal, hingga ketakutan tersingkirnya tenaga kerja lokal. Dampaknya banyak negara yang menarik kapal-kapal pengungsi ini menjauh dari perairan negaranya.
Pertengahan 2015 Indonesia kedatangan ratusan manusia perahu asal Rohingya. Jumlah ini terus bertambah hingga akhir 2016 lalu. Dengan sigap bersama berbagai kelompok, Indonesia menampung dan merawat mereka. Setidaknya hingga mereka sehat, mendapat hak atas kehidupan dasar layak, memulangkan mereka ketika negara asalnya sudah aman, atau memastikan mereka mendapat suaka di negara lain.
Ketika Rakhine State District di Myanmar kembali bergejolak pada 2017, pemerintah RI dengan tegas mengecam tragedi yang menawaskan ratusan etnis Rohingya tersebut. Tak berhenti dengan kecaman, Presiden Joko Widodo memerintahkan stafnya dan seluruh warga Indonesia untuk melakukan aksi nyata. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi segera dikirim untuk melakukan pembicaraan dengan pengambil kebijakan di Myanmar. Langkah cepat pemerintah ini mendapat sorotan positif dari berbagai belahan dunia.
Sementara itu di ranah kehidupan sosial, masyarakat bahu-membahu mengumpulkan sumbangan yang akan dibelikan makanan, pakaian dan obat untuk dikirim ke Rakhine. Proses pengiriman melibatkan pemerintah Myanmar dengan dukungan dari Palang Merah Internasional.
Masyarakat Indonesia juga telah memahami, pentingnya berunjuk rasa tanpa melakukan kekerasan. Ketika menyampaikan keprihatinannya atas krisis Rakhine, pengunjung rasa lakukan aksi damai yang menuntut penghentian persekusi terhadap etnis Rohingya. Aksi demikian diharap mampu mendorong pemerintah Myanmar untuk "mendengar" suara berbeda.
Para pengguna internet (netizen) pun diajak untuk mendeteksi berita bohong dan hoax yang muncul terkait pemberitaan krisis Rakhine. Netizen Indonesia diminta melawan pemberitaan salah terkait krisis kemanusiaan yang banyak beredar di media sosial internasional, untuk membantu publik dunia berpikir jernih atas kondisi yang sedang dihadapi Rakhine dan Myanmar saat ini.
Pengungsi Rohingya bukanlah manusia perahu pertama yang dibantu Indonesia. Di awal 1990-an, ribuan warga Vietnam terdampar di sekitar Kepulauan Riau. Pemerintah dan warga Indonesia menyelamatkan dan membawa mereka ke darat. Banyaknya jumlah pengungsi ini membuat tempat pengungsian sementara tak lagi layak. Dibantu badan PBB yang mengurusi pengungsi (UNHCR), Indonesia membangun sebuah komplek pemukiman terpadu.
Dalam kawasan ini, dibangun barak mukim yang memadai, tempat ibadah seluruh agama sebagaimana yang dianut para pengungsi, rumah sakit, sekolah, dapur umum, hingga penjara dan pemakaman. Para pengungsi diberi makanan dan pakaian yang baik, anak-anak disekolahkan, yang sakit dirawat, yang melakukan kejahatan dipenjarakan, yang meninggal dimakamkan dengan sangat layak. Tercatat sebanyak 250 ribu jiwa pengungsi pernah menetap di sana.
Komplek ini terletak di Pulau Galang, sebuah pulau kecil di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dari Pulau Galang inilah Indonesia pernah menggalang dukungan global untuk ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia, dengan merawat kemanusiaan. Hingga kini saksi sejarah yang menegaskan peran Indonesia tersebut, masih dirawat dengan baik. Banyak wisatawan datang untuk mempelajari sejarahnya, banyak pula warga Vietnam yang berkunjung untuk mencari jejak keluarganya.
Dari Galang, masyarakat menggalang kemanusiaan. Inilah bentuk kepedulian nyata Indonesia terhadap kemanusiaan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
