Indonesia Harus Siap Jadi Role Model Pengetasan Kesenjangan Ekonomi Kawasan ASEAN

Indonesia Harus Siap Jadi Role Model Pengetasan Kesenjangan Ekonomi Kawasan ASEAN
info gambar utama

Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina, kembali membawakan isu pentingnya, role model (acuan) pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan, pada 10-12 November 2017. Merupakan kelanjutan dari pembahasan forum Asia Pasifik Ekonomi Coorperation (APEC), Business Advisory Council (ABAC) Dialog dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 5-8 November 2017 lalu. Presiden RI, Joko Widodo mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut.

APEC didirikan pada 1989, tahun ini memasuki fase finalisasi "Bogor Goals" mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020 di mana Indonesia diharapkan untuk dapat terus berkontribusi. Visi dasar perjuangan ABAC Indonesia pada APEC pasca 2020, agar ekuilibrium antara pertumbuhan perekonomian dan keadilan tercipta bagi seluruh negara di Asia Pasifik, sebagaimana landasan kerja sama KTT APEC Bogor Goals 1994. Anindya Bakrie, selaku ketua ABAC Indonesia yang mendampingi Presiden RI pada KTT APEC ke-25.

Keterangan Gambar (© Pemilik Gambar)
info gambar

Negara-negara angota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan perdagangan dan investasi yang cukup pesat, tetapi isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut sehingga perlu digarisbawahi untuk menyorot kesenjangan yang terjadi, termasuk cara menanggulanginya. Isu kesenjangan pun diperjuangkan dalam diplomasi internasional yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC, melihat ini terjadi di berbagai negara, bukan hanya pada negara berkembang. Indonesia siap untuk dijadikan role model atas berbagai pencapaiannya baik lokal maupun mancanegara, dalam beberapa tahun terakhir.

Dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan sehingga tercipta ekonomi berkeadilan, di mana pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai program pertumbuhan inklusifnya selama ini. Yakni program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work, oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada 2017 ini total dana desa mencapai Rp.60 triliun.

Program UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesar Rp106,2 triliun. Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya. Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.

Keterangan Gambar (© Pemilik Gambar)
info gambar

Presiden Amerika Serikat, Donald Trumph dalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G-20.

Selain isu kesenjangan, Presiden Joko Widodo mengangkat pula isu ekonomi maritim di mana ke depannya ekonomi maritim haruslah menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terlebih dua pertiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip dengan Indonesia. Ekonomi maritim memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya transportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan juga berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang.


Sumber: viva.co.id | ekonomi.metrotvnews.com | industry.co.id

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini