Sebagaimana diberitakan detikFinance (4/01/2018) Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menjelaskan bahwa pihaknya berharap angka tingkat inklusifitas tersebut dapat meningkat menjadi 75% di tahun 2019 mengikuti jangkauan sinyal seluler yang semakin meluas di Indonesia. Sementara di tahun 2018 ini ditargetkan indeks inklusi keuangan berada di angka 70%.
"Kalau 2019 75%, sekarang 63% ya paling tidak sudah di atas 70% di akhir 2018," ujar Wimboh.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah menyediakan infrastruktur seluler yang meluas dengan berbagai kualitas jaringan. Seperti 2G, 3G dan 4G. Pemerintah pun juga berencanan untuk memanfaatkan data kependudukan untuk melihat masyarkaat yang sudah terakses jasa keuangan.
"Ini supaya masyarkat yang selama in iakses perbankan sulit, bisa kita akses. Agar inklusi kita lebih banyak lagi sehingga target 75% bisa tercapai," kata Wimboh.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa BI akan bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan keuangan inklusif. Contohnya seperti dengan kementerian Sosial, yang memiliki program keluarga harapan (PKH). Program ini merupakan program penyaluran bantuan lewat kartu keluarga sejahtera dan telah disalurkan kepada 5,9 jut penerima manfaat dan semua penyaluran tersebut dilakukan secara non-tunai yang tentu saja membutuhkan bantuan perbankan.
"Infrastruktur dalam bentuk infrastruktur komunikasi 4G, 3G, dan 2G sudah ada di seluruh INodnesia. Kalau yang 4G sudah di atas 50%, ini akan bisa membantu strategi keuangan inklusif kita," jelas Agus.
Menurutnya, inisiatif gerakan nasional non-tunai seperti elekstrifikasi jalan tol, atau sistem pembayaran, bantuan sosial non-tunai, dan gerakan pemberian subsidi non-tunai turut meningkatkan indeks inklusifitas finansial di Indonesia. "Jadi aklau sekarang kisaran 57% (berdasarkan data Bank Dunia tahun 2016) kita optimis di tahun 2019 kita bisa capai 75%," kata Agus.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News