Oleh: Mahfud Achyar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Universitas Paramadina merupakan kampus pertama di dunia yang menjadikan antikorupsi sebagai matakuliah wajib. Pertanyaan tersebut disampaikan Anies pada Dialog Kemitraan dalam rangka memperingati 10 tahun pendidikan antikorupsi Universitas Paramadina yang diselenggarakan pada Rabu, (28/2/2018) di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Jakarta Selatan.
Pada tahun 2008, saat masih menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, Anies dan para pimpinan Universitas Paramadina menginisiasi lahirnya matakuliah antikorupsi sebagai Matakuliah Dasar Umum (MKDU).
Kata Anies, inspirasi tersebut berasal dari conversation, dari obrolan. “Memang kamipun percaya bahwa inspirasi itu tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datangnya dari interaksi. Perluas interaksi maka inspirasi itu muncul,” kenang Anies.
Lebih lanjut, Anies mengatakan jika ada universitas yang menyelenggarakan matakuliah antikorupsi sebagai matakuliah pilihan, itu banyak dan dikerjakan di fakultas tertentu. Namun bila dijadikan sebagai MKDU maka Universitas Paramadina yang baru melakukan terobosan.
Beberapa universitas lainnya baru sebatas menjadikan antikorupsi sebagai mata kuliah pilihan atau menyisipkan materi tentang antikorupsi ke dalam mata kuliah tertentu.
Gebrakan Universitas Paramadina yang menjadikan antikorupsi sebagai matakuliah wajib patut diacungi jempol. Sebagai bagian dari entitas bangsa, Universitas Paramadina telah mengambil peran dalam upaya preventif terhadap tindak korupsi. “Saya bersyukur sekali bahwa inisiatif yang dulu disepakati bersama-sama 10 tahun yang lalu masih berjalan sampai sekarang dan insyaAllah akan terus berjalan di tahun-tahun ke depan,” imbuh Anies.
Anies menilai terobosan yang dilakukan Universitas Paramadina sudah ikut membuat sejarah baru dalam perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. “Dulu ketika ditanya, kita ingin memotong suplai koruptor karena supplier koruptor salah satunya adalah dari institusi pendidikan,” jelas Anies.
Senada dengan apa yang disampaikan Anies, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengatakan semangat antikorupsi sudah menjadi DNA di Universitas Paramadina. “Kami tidak hanya menyelenggarakan matakuliah wajib antikorupsi melainkan juga banyak kegiatan di Universitas Paramadina yang memiliki tema antikorupsi. Tahun lalu, kita menyusun sebuah hibah kompetisi riset antikorupsi. Alhamdulillah, proposal yang masuk jumlahnya mencapai ratusan dari seluruh Indonesia. Kita bersyukur ternyata antikorupsi tidak hanya sebatas social movement namun juga di di kalangan akademik menjadi sebuah kajian yang serius,” ungkap Firmanzah.
Sebagai laboratorium moral dan sosial dalam upaya pencegahan tindak korupsi, Universitas Paramadina mengemas pendidikan antikorupsi dengan mengkombinasikan antara teori dan praktik. “Kami berharap agar mahasiswa dapat memaknai matakuliah antikorupsi tidak hanya sebatas untuk memenuhi beban SKS melainkan juga sebagai bekal untuk mereka sebagai garda terdepan dalam mengampanyekan semangat antikorupsi,” imbuh Firmanzah.
Menyoal tentang upaya pemberantasan tindak korupsi, Pimpinan KPK Saut Sitomorang menyebutkan indeks persepsi korupsi di Indonesia masih betah bertengger di angka 37 dari angka 100. Itu artinya, tidak ada kenaikan satu poinpun dari tahun 2017 lalu. Angka ini jelas jauh dari target Indonesia yang ingin berada di angka 50 pada tahun 2019 nanti. “Basically, bangsa ini belum berubah sedikitpun,” kata Said seperti yang dilansir laman Info Nawa Cita, (28/2).
Melalui pendidikan antikorupsi yang sudah dijalankan di beberapa universitas di Indonesia, semoga suatu hari nanti Indonesia akan terbebas dari bahaya laten korupsi. Semua negara sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang besar. Korupsi takubahnya seperti sel kanker yang terus menggrogoti imunitas suatu bangsa dan negara.
Mengutip perkataan Joe Biden, “Corruption is a cancer: a cancer that eats away at a citizen's faith in democracy, diminishes the instinct for innovation and creativity; already-tight national budgets, crowding out important national investments. It wastes the talent of entire generations. It scares away investments and jobs.”
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
