Wilayah Ini Menjadi Wilayah Pengelolaan Ikan dalam Kawasan Konservasi Pertama di Indonesia

Wilayah Ini Menjadi Wilayah Pengelolaan Ikan dalam Kawasan Konservasi Pertama di Indonesia
info gambar utama
Kawasan konservasi perairan pada umumnya tidak membuka peluang untuk terjadinya pengelolaan perikanan. Namun kini, untuk pertama kalinya di Indonesia hal tersebut dapat terjadi. Tentu saja hal ini dilakukan secara legal dan berkelanjutan serta diawasi ketat oleh masyarakat sekitar.

Sebagaimana rilis yang diterima GNFI, Conservation Internationnal (CI) Indonesia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang bekerja sama dengan Yayasan bina Usaha Lingkungan - Environmental Defense Fund (YBUL - EDF) menerapkan intergrasi pengelolaan perikanan dalam Kawasan Konservasi Perairah Daerah (KKPD) Kaimana. Dalam integrasi ini akan terbangun skema kelola kawasan konservasi yang komprehensif dengan melibatkan aspek pelestarian alam serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat lokal.

Wilayah seluas 508,324 ha yang meliputi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buruway, Arguni dan Teluk Etna akan menjadi lokasi tempat pengelolaan yang bersahabat dengan alam tersebut. KKPD Kaimana pun akan melakukan pengelolaan berdasarkan peraturan adat, harapannya pengelolaan akan terus berlanjut dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga mampu menjamin ketersediaan sumber daya laut untuk maysarakat dan juga untuk keperluan pariwisata bahari.

Untuk menerapkan hal tersebut lokakarya dilakukan oleh KKPD pada 8 Mei 2018 yang lalu untuk membahas isu-isu penting dan juga bagaimana menghadapi tantangan serta peluang untuk mengelola wilayah tersebut secara baik. Dalam lokakarya ini berbagai pihak dilibatkan seperti Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kaimana, Fakultas Kelautan dan Perikanan (FPIK) Universitas Papua (UNIPA) dan Perwakilan Masyarakat Desa di Kaimana, desa Namatota, Kambala, Nusa Ulan, Tugarni Group dan Kayu Merah.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan, M. Si menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi lokakarya untuk membangun sinergi pengelolaan antar kabupaten dan provinsi. “Gagasan Pengelolaan Terpadu Perikanan

Berkelanjutan dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Kaimana dipandang perlu untuk diselenggarakan, dengan harapan dapat membangun sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan terpadu perikanan berkelanjutan dan KKPD di Kaimana," ujar Nataniel.

Sementara itu, Marine Program Director CI Indonesia, Vitor Nijijuluw menyampaikan bahwa hasil lokakarya akan dilanjutkan dalam diskusi tingkat nasional sebagai bentuk advokasi pengelolaan terpadu kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Pengedekatan pengelolaan di Kaimana akan bisa menjadi model bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebab pengelolaan ini mampu menjadi contoh pelestarian sumber daya kelautan sekaligus perikanan berkelanjutan bagi ekonomi setempat.

Lewat inisiatif integrasi ini, diharapkan praktik perikanan yang eksploitatif akan ditinggalkan. Sehingga praktik perikanan modern yang mempertimbangan keberlanjutan sumber daya serta memiliki dampak pengganda bagi sektor lain akan bisa dilakukan. Salah satu sektor yang akan mendapatkan dampak ganda tersebut adalah pariwisata yang ada di Kaimana.

Provinsi Papua Barat sendiri sejak tahun 2015 yang lalu telah menjadi Provinsi Konservasi pertama di Indonesia. Kaimana yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Papua Barat merupakan salah satu kabupaten yang aktif untuk mengembangkan berbagai inisiatif pengelolaan perairan secara berkelanjutan selain juga mengembangkan pariwisata berbasis konservasi alam.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini