Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport McMoran yang berpusat di Arizona, AS sepakat divestasi saham bisnis pertambangan emas di Pegubungan Grasberg, di Papua. Kamis (12/7/18), BUMN, PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) dan Freeport menandatangani head of agreement dengan pokok perjanjian menyatakan pemerintah Indonesia ambil alih 51% saham Freeport.
Pengambilalihan ini dengan akuisisi hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto,-perusahaan asal Inggris-Australia sebanyak 40%. Pemerintah juga membeli semua saham PT Indocopper Investama, anak perusahaan Freeport, yang sebelumnya berafiliasi dengan Bakrie Group.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Head of agreement yang ditandatangani ini adalah angkah maju dan strategis dalam mewujudkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport dan FCX (Freeport Mc Moran Inc) 27 Agustus 2017.
Dalam kesepakatan sebelumnya, kata Sri Mulyani, ada lima pokok landasan hukum mengatur hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. Pokok perjanjian ini pula yang akan menentukan apakah perusahaan tambang ini mendapatkan perpanjangan kontrak dua kali, masing-masing sepuluh tahun, hingga 2041.
Pertama, Freeport harus mengubah status aktivitas di Pegunungan Grasberg, dari kontrak karya menjadi izin usaha operasi khusus operasi produksi (IUPK-OP). Konsekuensinya, Freeport harus mengikuti aturan perpajakan Indonesia dan membayar royalti untuk penerimaan negara.
Kedua, Freeport harus memberikan minimal 51% saham perusahaan untuk Pemerintah Indonesia.
Ketiga, Freeport harus membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Keempat, penerimaan negara secara agregat atau total harus lebih besar dari penerimaan negara saat status aktivitas perusahaan kontrak karya.
Kelima, perpanjangan masa operasi maksimal dua kali 10 tahun akan diberikan setelah Freeport memenuhi kewajiban dalam IUPK-OP.
Saham Papua
Selain itu, katanya, sesuai kesepakatan 12 Januari 2018, Pemerintah Papua dan Pemerintah Mimika–lokasi di mana tambang berada–, akan dapat saham 10%.
Untuk mendukung peningkatan penerimaan negara sesuai amanat Pasal 169 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, katanya, Kemenkeu juga mengupayakan untuk memastikan pengenaan tarif dan penerimaan negara dapat memenuhi Pasal 169 UU Minerba,” katanya.
Pasal 169 mengamanatkan, penerimaan negara dari IUP-OP harus lebih besar dari kontrak karya.
Rini Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, proses mencapai kesepakatan ini memakan waktu hingga dua tahun. Karena itu, Kementerian BUMN selalu menekankan dengan divestasi ini harus ada program kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan akuisisi Rio Tinto dan Indocopper Investasma, total investasi Indonesia di Freeport jadi 51,38%. Untuk akuisisi ini, pemerintah Indonesia akan membayar US$3,85 miliar dengan target transaksi paling lambat akhir Juli 2018.
“Uangnya sudah siap,” kata Rini.
Apakah jumlah ini mahal?
PT Inalumyang mengeksekusi akuisisi tersebut dengan harga Rp US$ 3,85 miliar mengatakan bahwa harga ini tidaklah mahal. Pasalnya menimbang proyeksi laba bersih PTFI, pihaknya sudah bisa melunasi utang dalam jangka waktu yang tergolong singkat.
"Tentu tidak. Proyeksi laba bersih PTFI setelah 2022 akan di atas US$ 2 miliar per tahun. Jika kita punya 51% maka kita akan dapat sekitar US$ 1 miliar. Cukup untuk melunasi utang dalam 4 hingga 5 tahun," demikian dalam sumber tersebut, Jumat (13/7/2018), seperti dikutip Detik Finance.
Apalagi, sumber tersebut menyebutkan cadangan terbukti yang dimiliki PTFI sekitar US$ 150 miliar yang terdiri dari tembaga, emas dan perak. PTFI memiliki cadangan terbukti (proven) dan cadangan terkira (probable) untuk tembaga sebesar 38,8 miliar pound, emas sebesar 33,9 juta toz (troy ounce) dan perak sebesar 153,1 juta toz.
Sumber : Mongabay.co.id | tribunnews.com | detikfinance.com | kontan.co.id
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News