Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru Asia baru-baru ini didaulat sebagai tuan rumah penyelenggara forum keuangan dunia yang berlangsung pada 12-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Pemilihan forum ekonomi dunia di Indonesia tidak serta merta dilakukan dalam waktu singkat. Ada proses-proses yang harus dilalui dan berbagai persyaratan yang dipenuhi. Indonesia dipilih sebagai penyelenggara atas beberapa pertimbangan, yakni munculnya Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru, generasi pemimpin yang berkualitas, keanekaragaman potensi sosial, politik, dan budaya, serta penyesuaian Indonesia terhadap era disruptif yang sedang berlangsung. Selain itu, banyaknya pemuda kreatif yang menghasilkan berbagai produk start up juga menjadi pertimbangan dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara.
World Economic Forum 2018 akan dihadiri para pejabat bank sentral dunia, menteri keuangan seluruh negara, masyarakat sipil, hingga akademisi. Pembahasan dalam forum tersebut meliputi ekonomi digital, isu keuangan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kemiskinan. World Economic Forum berpotensi membantu Indonesia dalam suksesi agenda perekonomian di Indonesia. Salah satu suksesi dari lembaga tersebut adalah dengan dukungan terhadap wacana ekonomi kreatif yang sedang digalakkan di Indonesia di mana keberadaan ekonomi kreatif tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga keuangan internasional. Ide tersebut disintesiskan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada periode tahun 2009-2015 dalam sebuah blueprint Bekraf sebagai acuan dasar pelaksanaan ekonomi kreatif di Indonesia. Implementasinya memperlihatkan keberpihakan pada rakyat sesuai tujuan yang tertera pada Konsensus Sao Paulo yang menjelaskan bahwa masyarakat internasional harus mendukung program yang dilaksanakan oleh UNCTAD, yakni melalui program ekonomi negara yang dijalankan dengan asas kreativitas.
Wacana Ekonomi Kreatif dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Dampak ekonomi kreatif bagi Indonesia dapat dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2013, Indonesia bersama Nigeria, Meksiko, dan Turki (sering disebut dengan MINT) dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang tidak sedikit di antaranya dihasilkan dari kreativitas perekonomian negara yang bersangkutan. Sebanyak 10% ekspor Indonesia dihasilkan oleh ekonomi kreatif. Bekraf selaku lembaga pemerintahan berekspektasi bahwa ekonomi kreatif dapat menyumpang 12% pada GDP Indonesia. Dengan melihat sumbangan sebanyak 16,4 juta lapangan pekerjaan dan berkontribusi sebesar 7,44% terhadap GDP nasional, ekonomi kreatif digadang-gadang menjadi poros pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah mulai serius menggarap ekonomi kreatif dengan ditandai pembuatan peraturan presiden nomor 74 tahun 2017 mengenai sistem perdagangan berbasis elektronik.
Di sisi lain, pengembangan ekonomi berbasis teknologi memiliki tantangan yang besar, khususnya bagi pelaku ekonomi konvensional. Penguasaan teknologi menjadi faktor ketimpangan antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku ekonomi konvensional di Indonesia. Perekonomian digital masih didominasi oleh asing yang mana kontribusi UMKM lokal sebagai produsen atau penyedia tidak lebih dari 8%. Ditambah lagi, penggunaan sistem perbankan baru terealisasikan kepada 30 persen masyarakat Indonesia. Data-data di atas memperlihatkan banyak pelaku ekonomi konvensional tidak dapat bersaing dengan teknologi. Banyak gerai-gerai ritel dan usaha konvensional tutup tikar akibat tidak mampu bersaing dengan teknologi.
Ketimpangan penguasaan teknologi menyebabkan tingkat ketimpangan sektor ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi konvensional semakin melebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ketimpangan di desa meningkat 0.004 poin pada tahun 2017. .Konsentrasi kekayaan di Indonesia sangat memprihatinkan yang mana 77% kekayaan Indonesia dikuasai oleh kurang dari 10% penduduk Indonesia. Sementara itu, dampak pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh 20% masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan World Bank, ketimpangan di Indonesia terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak dirasakan oleh masyarakat secara merata. Selain itu, faktor pertumbuhan ekonomi yang ada, semisal pendidikan dan teknologi, tidak dapat diakses oleh penduduk Indonesia secara menyeluruh. Teknologi dan pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi nasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin tingkat kemiskinan menurun. Dengan demikian, teknologi terlihat seperti mata pisau. Jika dimanfaatkan secara tepat dan optimal, teknologi mampu menjadi senjata ampuh mengatasi persoalan ekonomi nasional. Sebaliknya, jika tidak diakomodasi dengan baik dan cenderung asal-asalan, teknologi akan melipatgandakan persoalan bangsa.
Mengacu pada urgensi pembangunan teknologi dalam wacana ekonomi kreatif, perlu adanya upaya-upaya untuk mengentaskan persoalan terkait ketimpangan sebagai salah satu akar masalah pembangunan berbasis teknologi. Menurut Bappenas, ketimpangan yang terlihat di Indonesia disebabkan kurang meratanya akses terhadap teknologi dan pendidikan, pembangunan infrastruktur yang tidak menyeluruh, kebijakan sektoral yang kurang strategis, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, dan aksesibilitas yang terbatas terhadap sumber daya. Hal tersebut telah sering dikemukakan dalam forum-forum nasional dan internasional Namun hingga kini, belum ada upaya komprehensif dalam hal merealisasikan solusi-solusi terbaik yang mampu secara efektif mengurai kompleksitas persoalan ekonomi nasional. Produk diskusi hanya terbatas pada wacana-wacana yang seringkali tidak mempunyai indikator jelas dalam langkah-langkah pelaksanaannya. Untuk mewacanakan dan merealisasikan solusi-solusi terkait permasalahan ketimpangan, diperlukan upaya yang konsisten dan tersistematis yang melibatkan banyak pihak. Semua pihak yang berkepentingan perlu duduk satu meja, mulai dari lembaga internasional, lembaga daerah, hingga masyarakat akar rumput dan diberikan wadah independen yang dapat bergerak sesuai kerangka-kerangka solusi yang telah disepakati sebelumnya.
Promosi Wacana Ekonomi Inklusif dalam World Economic Forum 2018
Wacana penyelesaian ketimpangan di Indonesia telah diutarakan dalam berbagai forum nasional dan internasional, termasuk oleh lembaga keuangan Bank Dunia. Melalui laporan resmi Bank Dunia, ada dua alternatif tindakan yang dilakukan oleh Bank Dunia sebagai wujud kontribusinya untuk membantu Indonesia mengatasi masalah ketimpangan. Langkah pertama yakni dengan menyusun laporan ketimpangan di Indonesia. Laporan tersebut ditujukan sebagai landasan dalam mengawal kebijakan terkait pemerataan. Tidak hanya itu, Bank Dunia juga membantu secara teknis masalah ketimpangan di Indonesia, yakni melalui penyediaan rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi oleh pemerintah Indonesia.
Meskipun banyak pihak telah berusaha membantu penyelesaian atas permasalahan ketimpangan di Indonesia, aktor utama yang bertanggung jawab terkait persoalan tersebut adalah pemerintah Indonesia itu sendiri. Selain sebagai produsen wacana, pemerintah Indonesia mempunyai cukup modal untuk mengatasi masalah tersebut. Praktik koperasi, kultur masyarakat yang konstruktif, dan rasa nasionalisme merupakan beberapa modal penting yang perlu dioptimalkan.
Konsep ekonomi inklusif bukanlah hal baru di Indonesia. Pemerintah telah merumuskan konsep ekonomi inklusif, salah satunya dengan ditetapkannya indikator pembangunann ekonomi inklusif sejak tahun 2011. Ekonomi inklusif sendiri adalah konsep yang mencoba memadukan anatara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Artinya, tolok ukur kesejahteraan bukan saja pada level kuantitas, melainkan juga kualitas.
Keberhasilan Indonesia dalam menghadapai pluralisme patut menjadi landasan untuk Indonesia menerapkan langkah yang sama dalam bidang perekonomian. Jika dalam kehidupan bernegara dikenal toleransi sebagai konsep menghadapi multidimensionalisme di Indonesia, maka ekonomi inklusif adalah konsep senada yang merepresentasikan cara kesenjangan dapat diminimalisasi.
Ajang perekonomian terbesar di dunia yang diadakan Bali perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam menginisasi wacana diskursus ekonomi inklusif sebagai salah satu bentuk ekonomi kreatif. Tidak cukup inisiasi pewacanaan isu, pemerintah juga sebaiknya secara aktif untuk menyadarkan forum bahwa ekonomi inklusif adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kemakmuran dunia.
Sumber:
- Aikman, ‘Why Indonesia is Really a New Power,’ World Ekonomic Forum (2018), 18 April 2015,
’2018 Annual Meetings of the International Monetary Fund and World Bank Group,’ SDG (daring), 2018,
World Economic Forum Global Agenda Council on The Creative Economy,’ World Economic Forum (daring), 2013,
‘Indonesia as the largest economy in south east asia and the forth most populous country in the world could indonesia’s creative industries be a powerhouse for the 21st century?,’ British Council (daring),
‘World Economic Forum Global Agenda Council on The Creative Economy,’ World Economic Forum (daring), 2013,
‘Indonesia expects Jump in creative economy by 2019,’ The Jakarta Post (daring),
‘Indonesia’s Creative Industry : Set to BEcome the Next Economy Powerhouse’, Global Bussinesse guide Indonesia (daring), 2018,
- Luriatmoko,
‘Banyak Toko Konvensional Tutup, Menteri PPN Sebut Arus Digitalisasi Makin Mainstream,’ Liputan6 (daring), 2018,
‘Behind the Rise of Income Inequality in Indonesia’, The Jakarta Post (daring), 2016,
World Bank, Indonesia Rising Devide, World Bank, Washington DC, 2016, p. 37
‘The source of Income Inequality in Indonesia : A Regression-based Inequality Decompotition,’ Asian Development Bank (daring), 2017,
‘Ketika Ekonomi Tumbuh Tinggi, Ada Tendensi Rasio Gini Meningkat,’ Kompas (daring), 2017,
‘Voyage to Indonesia : Peran Penting Teknologi Sebagai Alat untuk Mengurangi Ketimpangan,’ Kementrian Keuangan Republik Indonesia (daring), 2018, ‘Reducing Inequality in Indonesia,’ The World Bank (daring), 2014, Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
