International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia meluncurkan Agenda Bali Fintech pada hari Kamis (11/10/18), serangkaian 12 elemen kebijakan yang dibentuk untuk membantu negara-negara anggota memanfaatkan manfaat dan peluang kemajuan pesat dalam teknologi keuangan (fintech), sementara pada saat yang sama juga mengelola risiko yang muncul.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam pidato pembukaannya selama peluncuran mengatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia tidak boleh secara berlebihan mengatur dan mencampuri perkembangan fintech, dan sebaliknya harus membiarkan inovasi dan eksperimentasi berkembang.
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan bahwa 12 elemen kunci dalam Agenda Fintech Bali dibuat bersama-sama dengan Bank Dunia untuk mengingatkan negara-negara anggota agar memprioritaskan kebutuhan yang mereka perlukan untuk memeriksa kebijakan yang sudah ada milik masing-masing negara.
"Ada sekitar 1,7 miliar orang di dunia tanpa akses ke layanan keuangan. Fintech dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi mereka dan di seluruh keanggotaan pada umumnya. Semua negara mencoba memperoleh manfaat ini, sambil juga mengurangi risiko," kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).
Menurut Lagarde, dunia membutuhkan kerja sama internasional yang lebih besar untuk mencapai itu, dan untuk memastikan revolusi fintech menguntungkan bukan hanya segelintir orang. Agenda ini menyediakan kerangka kerja yang berguna bagi negara-negara untuk menilai pilihan kebijakan mereka dan menyesuaikannya dengan keadaan dan prioritas mereka sendiri.
Sementara Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim menyebutkan, Bali Fintech Agenda menyediakan kerangka kerja untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Apalagi di negara-negara tersebut akses ke layanan keuangan rendah.
Ke-12 elemen kebijakan dalam Agenda Fintech Bali adalah sebagai berikut:
1. Mendukung perkembangan fintech
2. Memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan
3. Mendorong kompetisi serta berkomitmen kepada pasar yang terbuka, bebas, dan teruji
4. Perlunya inklusi keuangan untuk semua orang dan mengembangkan pasar keuangan
5. Memantau perkembangan perubahan di sistem finansial
6. Menyesuaikan kerangka kebijakan dan praktik pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan stabilitas sistem keuangan
7. Melindungi integritas sistem keuangan
8. Menyesuaikan kerangka hukum agar sesuai dengan perkembangan terkini
9. Memastikan stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik
10. Mengembangkan sistem infrastruktur finansial dan data yang kuat guna memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari fintech
11. Mendorong kerja sama informasi internasional
12. Meningkatkan pengawasan bersama oleh sistem moneter dan keuangan internasional.
Sumber: Warta Ekonomi | Jakarta Post
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
