19 Tahun The Habibie Centre: Seminar tentang Visi Ekonomi dalam Pemilihan Presiden 2019

19 Tahun The Habibie Centre: Seminar tentang Visi Ekonomi dalam Pemilihan Presiden 2019
info gambar utama

The Habibie Centre ialah organisasi non-pemerintah dan non-profit yang didirikan oleh Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie pada 10 November 1999 dengan visi utama yakni mempromosikan modernisasi dan demokratisasi masyarakat Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas.

Setelah 19 tahun berdiri, The Habibie Centre (THC) telah berkontribusi bagi kemajuan demokrasi dan pembangunan sosial Indonesia. Melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik domestik maupun internasional, THC menjadi salahsatu organisasi independen paling terkemuka di tanah air. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari faktor ketokohan Bapak B.J. Habibie yang memang bukan merupakan figur politik yang kental dengan partai politik atau afiliasi politik tertentu.

Pada tahun 2018 ini, peringatan ulang tahun THC diselenggarakan selama 4 hari berturut-turut (12-15 November 2015) di Hotel Le Meridien, Jakarta dengan rangkaian seminar dan diskusi yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat serta sebagai sarana pertukaran ide dan gagasan yang bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tataran nasional maupun internasional.

Tema pertama yang dimunculkan pada hari pertama peringatan #HUTTHC19 (12 November kemarin) adalah "Membedah Visi Ekonomi Capres 2019" dengan tujuan untuk menstimulasi publik agar meneliti lebih dalam mengenai rencana kebijakan dan program ekonomi apa yang diusung oleh pasangan calon 1 (Joko Widodo - Maaruf Amin) dan pasangan calon 2 (Prabowo - Sandiaga Uno). Hal ini dinilai sangat penting mengingat Indonesia harus mempertahankan kestabilan sekaligus meningkatkan kapasitas perekonomiannya di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Juliari Batubara yang mewakili Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maaruf Amin menyatakan bahwa pasangan calon 1 berkomitmen pada kontinuitas keberhasilan program pembangunan yang telah dicapai pada periode kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla pada tahun 2014 hingga 2019 mendatang. Pemaparan yang disampaikan relatif lengkap dengan penyajian fakta dan data hanya saja terlalu terfokus pada aspek-aspek pembangunan fisik sementara aspek-aspek pembangunan non-fisik masih kurang. Kemudian beliau juga menyatakan tentang keberlanjutan fokus kebijakan pada ekonomi makro dan sektor-sektor ekonomi terkait konektivitas pembangunan.

Sementara itu Tim Kampanye Nasional Prabowo - Sandiaga Uno yang diwakili oleh Sudirman Said (mantan Menteri ESDM) menyatakan bahwa pasangan calon 2 telah menyoroti permasalahan yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah saat ini yakni kemiskinan dan kesenjangan, struktur Produk Domestik Bruto (PDB) yang kurang kokoh, populasi penduduk dengan situasi pekerjaan yang rentan, masifnya praktik oligarki ekonomi, serta ketergantungan eksternal terutama bidang ekonomi. Beliau menyatakan bahwa Prabowo - Sandiaga Uno bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia Incorporated (Indonesia Inc.) yang menyimbolkan kekuatan ekonomi nasional yang lebih kuat dan disegani dunia internasional. Secara lebih detail, gagasan-gagasan yang disampaikan yakni kedaulatan pangan dan energi; kemajuan industrialiasi dan pengembangan UMKM; serta revitalisasi dan reorientasi berbagai proyek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Kemudian Febrio Kacaribu yang mewakili Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menyatakan bahwa pemerintahan yang sekarang maupun yang akan datang tidak akan relatif mampu mengelak dari kebijakan populis yang menyangkut public goods seperti listrik, air, gas, bahan bakar minyak (BBM), dan sembilan bahan pokok (sembako). Janji-janji politik yang diungkapkan pada saat kampanye oleh kedua pasangan calon perlu diperhatikan secara sangat seksama sehingga masyarakat tidak dirugikan. Selain itu, beliau juga menekankan mengenai high-cost economy yang perlu ditekan serendah mungkin di berbagai sektor sehingga tercipta akselerasi pembangunan yang diharapkan.

Pada akhirnya, kesimpulan yang didapat dari seminar nasional tersebut ialah proses demokratisasi di Indonesia yang terus berjalan hingga saat ini perlu dikawal secara ketat sehingga kedua pasangan capres-cawapres tersebut mampu mengemban amanah rakyat dengan sungguh-sungguh terlebih dalam bidang ekonomi yang seharusnya menghasilkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.


Sumber: Seminar Nasional #HUTTHC19 "Membedah Visi Ekonomi Capres 2019"

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini