Apakah Jakarta nyaman dihuni? Kalau pertanyaan itu dilempar ke penduduk Jakarta, tentu beragam jawabannya. “Nyaman huni” memang memiliki kriteria sendiri untuk disematkan ke sebuah kota besar, dan sejauh ini bila kriterianya masih dijawab beragam oleh masyarakat, artinya ada yang belum nyaman hidup di kota besar.

Tidak dimungkiri lagi, permasalahan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan memang sangat kompleks. Mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan jalan, kriminalitas, sampai akses transportasi umum yang terbatas. Tapi, adakah kemungkinan Jakarta bisa dijadikan compact city atau kota besar dengan tatanan yang rapi dan fasilitasnya saling terintegrasi?

Di acara Civil Engineering National Summit Universitas Indonesia (CENS UI) yang bertempat di Hall Granada Menara 165 Jakarta (14/11), kriteria untuk membangun compact city didiskusikan bersama para pembicara dari instansi transportasi dan tata kota.

Ada Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wicaksana Sarosa (Ketua Manajemen URDI Foundation), Abdul Kamarzuki (Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia), Hadi Sucahyono (Ketua Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah), Agung Wicaksono (Presiden Direktur PT. Transportasi Jakarta), Alwi Bagir (Dewan Kehormatan REI), dan Karthil Karkal (Wakil Presiden Senior dari Konsultan CPG).

Pembicara di CENS UI 2018 | Dok. GNFI
Pembicara di CENS UI 2018 | Dok. GNFI

Pada diskusi kali ini, yang dibahas adalah bagaimana membangun Jakarta dengan fasilitas publik yang terintegrasi. Sengaja difokuskan ke Jakarta, karena di tahun-tahun mendatang generasi muda akan semakin banyak berdatangan ke ibu kota negara ini, baik itu urbanisasi tetap atau hanya keperluan sementara. Itu sebabnya penduduk Jakarta di siang hari bisa mencapai 4 juta jiwa.

“Di masa depan orang-orang yang tinggal di perkotaan akan semakin banyak, sekitar 70%. Maka penting untuk membuat kota lebih layak huni, dan pembangunannya harus berkelanjutan,” ucap Wicaksono Sarosa.

Berkelanjutan di sini bermakna kebijakan pembangunan walikota sebelumnya harus dilanjutkan oleh walikota berikutnya, atau walikota saat ini wajib merancang pembangunan yang bisa dilanjutkan oleh para penerusnya.

Ini penting, karena jika ganti walikota juga berarti berganti kebijakan pembangunan, maka kota bersama para penduduknya harus beradptasi lagi dengan pemerintahan baru, setidaknya setiap lima tahun.

Dok. GNFI
Para peserta antusias mengikuti diskusi CENS UI | Dok. GNFI

Lebih lanjut, Wicaksono Sarosa juga memberi contoh bagaimana membuat kota menjadi nyaman dihuni para penduduknya. Salah satunya adalah dengan menggerakkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, agar tingkat pemakaian kendaraan pribadi bisa ditekan.

Akan tetapi, terlebih dulu perlu dibuat agar transportasi publik mudah dijangkau masyarakat. “Seperti di Kalibata City (Jakarta) itu, kalau mau ke Stasiun Kalibata kan susah nyebrang-nya. Jadi harus dibuat agar masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk memakai transportasi umum,” terangnya.

Bagaimana penerapannya?

Bicara tentang membuat transportasi umum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Achmad Izzul Waro selaku Direktur Pelayanan dan Pengembangan Transjakarta menambahkan, bahwa saat ini Transjakarta sedang melakukan inovasi agar produknya bisa mencapai masyarakat di luar koridor busway.

Setelah sukses dengan Transjakarta, Metrotrans, dan Minitrans, sekarang mereka sedang mematangkan konsep membuat Mikrotrans. Kendaraan itu nantinya akan beroperasi seperti angkutan kota (angkot), dengan sistem pembayaran e-money dan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi.

Untuk tingkat kenyamanan itu sendiri belum ditentukan oleh PT. Transjakarta, mengingat Mikrotrans akan menyasar target konsumen menengah ke bawah, dengan preferensi kenyamanan yang beragam.

Achmad Izzul Waro (kiri) | Dok. GNFI
Achmad Izzul Waro (kiri) | Dok. GNFI

Selain itu, Transjakarta juga berencana menggandeng Kereta Commuter Line (KRL) agar nantinya stasiun-stasiun KRL bisa tergabung dengan halte-halte Transjakarta.

Tak hanya dari segi transportasi, masyarakat di perkotaan ke depannya diharapkan bisa lebih memanfaatkan vertical housing seperti apartemen. Ini tak kalah pentingnya karena dengan lahan yang sangat terbatas di perkotaan, pembangunan akan lebih ideal dilakukan ke atas.

Soal ketahanan gempa bumi yang sering jadi bahasan, Alwi Bagir menjamin bahwa apartemen sekarang bisa dikategorikan tahan gempa, karena saat didirikan wajib bersyarat bisa menahan sampai 9 SR. Kemudian setiap 18 lantai akan ada satu lantai yang sengaja dikosongi untuk menampung warga apartemen, apabila ada musibah seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya.

Diskusi CENS UI berlangsung menarik, dengan ide-ide segar dari para peserta maupun penanya di media sosial, dan jawaban yang mencerahkan dari para pembicara. Jadi, para warga Jakarta, bersiaplah untuk ikut serta dalam pembangunan compact city di ibu kota negara kita ini, ya!


Sumber: Dokumentasi GNFI

Bagaimana menurutmu kawan?

Berikan komentarmu