Tahun ini 99,9% daerah di Indonesia ditargetkan dapat dialiri listrik. Untuk mewujudkannya, beragam upaya pun dilakukan demi pasokan listrik yang merata di seluruh Bumi Pertiwi.
Pengadaan listrik di NTB dan Papua menjadi fokusnya. Dengan kendala-kendala yang dihadapi, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengklaim sudah mendapatkan solusi untuk mengalirkan listrik di NTB dan Papua.
Di NTB, pemerintah akan menggandeng TNI dan Polri untuk mendirikan tiang listrik, karena tekstur tanah yang sangat keras di wilayah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng.
“Kondisi tanah untuk tiangnya sangat keras sehingga sangat dicarikan. Bila perlu ada koordinasi dengan TNI Polri. Jadi vendornya menyelesaikan pada saat ditempat,” dikutip dari Liputan6.
Andy menceritakan, sebelumnya sudah banyak vendor yang tanda tangan untuk menyelesaikan proyek, tapi meninggalkan begitu saja karena tanahnya sangat keras di sana. Bahkan untuk mendirikan satu tiang listrik saja butuh upaya ekstra.
Kemudian di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan bahwa PLTU masih akan menjadi andalan Indonesia dalam mengalirkan listrik selama 10 tahun ke depan.
Menurutnya, PLTU saat ini masih bisa menjadi andalan untuk listrik dan konsepsi batu baranya, sekitar 55% dan paling minim 50% dalam 10 tahun ke depan. Angka ini lebih rendah dari penggunaan batu bara di PLTU Polandia yang mencapai 60%, dan semakin mendekati Amerika Serikat di kisaran angka 40%.
Namun demikian, beliau juga menuturkan bahwa ada poin-poin tertentu yang harus ditingkatkan PLTU, terkait polusi. Ignasius meminta komplek Paiton I dan II di Jawa Timur ditingkatkan teknologinya, agar bisa mengurangi emisi dan polusi udara.
PLTU Paiton merupakan salah satu komplek PLTU yang terbesar di Jawa. Persoalannya, pembangkit listrik ini akan menjadi sensitif jika lingkungan di sekitarnya tidak dikelola dengan baik.
Pemerataan pasokan listrik terus menjadi perhatian pemerintah dari waktu ke waktu. Ini tak lepas dari belum meratanya penggunaan listrik di Indonesia, sehingga rata-rata konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih rendah.
Data dari Kementerian ESDM mengatakan, rata-rata konsumsi listrik di Indonesia selama tahun 2018 hanya 1.064 kWh/kapita. Kalah jauh dibandingkan Singapura yang mencapai 8.000 kWh/kapita selama 2018, atau Malaysia yang mencatatkan konsumsi 4.000 kWh/kapita.
Indonesia jika hanya dihitung dari konsumsi listrik di Jakarta sebenarnya sudah mendekati Malaysia, karena di ibu kota negara ini konsumsi listrik mencapai 3.500-4.000 kWh/kapita. Lalu yang perlu ditingkatkan adalah di bagian Indonesia Timur, seperti di NTT, NTB, dan Papua.
“Apa kita bisa seperti itu? Bisa. Jakarta sudah sama seperti di Malaysia. 3.500 sampai 4.000 kWh/kapita. Tapi kalau saudara-saudara kita di NTT itu harus kita kejar supaya jika nantinya kWh/kapitanya tinggi,” ucap Andy pada Kompas.com.
“Tentunya kalau sudah tinggi bagaimana mereka industrinya pada datang investasi di sana. Apakah industri manufaktur atau pariwisata, itu kan ciptakan lapangan kerja,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
