Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dalam pidatonya di depan pertemuan para CEO APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) tanggal 10 November 2017 lalu mengirim sinyal yang jelas kepada negara-negara di kawasan Asia-Pasifik bahkan di seluruh dunia bahwa pemerintahannya tetap melanjutkan kebijakan “America First” dan karena itu negara-negara tersebut harus mengurus dirinya.
Persisnya presiden Trump mengatakan “I am always going to put America First, the same way that I expect all of you in this room to put your country first”.
Kebijakan seperti ini adalah kebijakan proteksionisme yang mengejutkan dunia karena Amerika Serikat sejak dulu di kenal sebagai negara pengusung ide pasar terbuka di mana negara-negara bebas melakukan perdagangan dunia tanpa adanya hambatan-hambatan.
Pidato Trump juga mengejutkan dunia karena di samping menyebutkan kebijakan America First, dia juga mengecam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, organisasi di mana sejak dulu peran Amerika begitu besar dan penting untuk memperjuangkan ide-ide perdagangan bebas.
Trump menuduh WTO telah melakukan perlakuan yang tidak adil terhadap Amerika. Meskipun tidak secara terang-terangan, pidato Trump juga menunjuk Cina yang melakukan perdagangan tidak fair terhadap Amerika.
Sebaliknya presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam pidatonya di pertemuan itu menegaskan kebijakan Tiongkok yang mempertahankan globalisasi dan integrasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Tiongkok yang dulu dikenal sebagai negara Tirai Bambu, sangat tertutup dari dunia luar, dan sering dikritik Amerika Serikat karena tidak melakukan perdagangan bebas; malah sekarang mengambil peran Amerika dalam mempertahankan perdagangan bebas.
Xi Jinping malah memperkenalkan kebijakan negaranya untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan luar negeri yang terdaftar di negerinya dengan perlakuan yang adil dan menerapkan kawasan perdagangan bebas di negeri Tiongkok.
Para pengamat banyak yang berpendapat bahwa apakah betul atau tidak Tiongkok akan melaksanakan janjinya untuk mempertahankan globalisasi dan perdagangan bebas; namun retorika Tiongkok diakui lebih menarik perhatian dunia ketimbang retorika Trump yang menutup negaranya.
Tiongkok nampaknya “take advantage” atau mengambil manfaat pertemuan APEC ini karena tahu bahwa Amerika di bawah kepemimpinan Trump tidak begitu suka perdagangan multilateral dan Tiongkok sebaliknya mempromosikan perdagangan antarnegara itu.
Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan presiden Trump di Amerika Serikat merupakan “berkah” bagi Tiongkok; sebab Tiongkok bergerak cepat mengambil peran kepemimpinan Amerika Serikat di dunia.
Tapi apakah negara-negara ASEAN memang mulai mengalihkan perhatiannya dari Amerika Serikat ke Tiongkok?. Misalkan Filipina dibawah presiden Duterte yang secara terang-terangan ingin mempererat hubungan dengan Tiongkok daripada dengan Amerika.
Tawaran Presiden Trump kepada Filipina untuk menjadi mediator konflik laut Cina Selatan – yang melibatkan Filipina, ditolak dengan halus; dengan mengatakan bahwa konflik laut Cina Selatan “better left untouched” – lebih baik status quo. Presiden Duterte memang berusaha menjaga “perasaan” Tiongkok.
Namun sebaliknya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan ASEAN di Manila memberikan isyarat bahwa negeri Singapura yang akan menjadi menempati kursi kepemimpinan ASEAN tahun 2018 menjelaskan kebijakannya bahwa negeri jiran ini tetap mengharapkan peran Amerika Serikat di kawasan ini dan mengharapkan dukungan Amerika Serikat kepada ASEAN.
Menurut Perdana Menteri Lee bahwa ASEAN adalah mitra dagang terbesar ke empat bagi Amerika Serikat dan hubungan dagang ini menciptakan 500.000 lapangan kerja di Amerika Serikat. Perdana Menteri Lee bahkan berkata pada presiden Trump bahwa kehadirannya dalam pertemuan ASEAN di Manila merupakan isyarat positif bagi pengembangan hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat.
ASEAN memang merupakan kawasan yang sangat potensial dan penting bagi para pengusaha Amerika Serikat; karena ASEAN pada tahun 2030 di perkirakan menjadi pasar terbesar ke empat di dunia dengan potensinya yang besar seperti jumlah total penduduk ASEAN yang lebih dari 600 juta, tumbuhnya kelompok menengah dan kelompok kaum muda yang gandrung teknologi digital. Dengan potensi seperti itu tentu ASEAN akan menjadi pasar yang potensial bagi para pengusaha dan investor dari AS.
Perdana Menteri Singapura menjelaskan bahwa hubungan dengan AS sangat penting di berbagai bidang, baik ekonomi maupun keamanan kawasan karena dinamikanya yang sangat tinggi misalnya soal konflik laut Cina Selatan, terorisme, dsb. Singapura sebagai pemimpin ASEAN tahun 2018 nampaknya berusaha menjaga kesimbangan hubungan antara ASEAN dengan dua negara besar Cina dan Amerika Serikat.
Bagaimana dengan Indonesia? Negeri kita ini sebaiknya harus tetap menjaga kebijakan politik luar neneri yang bebas aktif, tidak ke kiri atau ke kanan. Karena kalau tergantung pada satu negara, maka hal itu counter-productive bagi Indonesia sendiri dan mengkhianati cita-cita bangsa sejak negeri ini didirikan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
