Didukung oleh Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID - United States of America for International Development), provinsi Maluku Utara mendeklarasikan tiga Daerah Perlindungan Laut - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang baru mencakup sekitar 226.000 hektar lautnya pada acara ulang tahunnya yang ke 70 pada hari Selasa.
Tiga wilayah tersebut adalah Pulau Sula (117.960 ha), Pulau Rao (65.521 ha), dan Pulau Makian (42.799 ha).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah dibangun selama tujuh dekade terakhir telah membantu Indonesia dalam meningkatkan perlindungan lautnya.
"Pembukaan tiga KKP3K baru di Maluku Utara ini tentunya akan membantu kita mencapai tujuan perikanan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami berharap kedua negara akan melanjutkan kolaborasi dalam mencapai tujuan itu," katanya.
Perairan Maluku Utara menyediakan mata pencaharian untuk lebih dari 34.000 rumah tangga, menurut Wakil Gubernur Natsir Thoib.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. mengatakan bahwa selain Maluku Utara, USAID telah mendukung upaya kementerian dalam meningkatkan produksi ikan dan ketahanan pangan di Maluku dan Papua Barat.
“Kami senang berkontribusi dengan menawarkan dukungan teknis melalui USAID. Akibatnya [...] suatu daerah dengan ukuran yang sama dengan seluruh pulau Morotai sekarang akan dilindungi. Ini akan mendukung konservasi, perikanan, dan pariwisata,” kata Donovan.
Dia mengatakan AS telah bermitra dengan Indonesia selama 30 tahun di sektor kelautan dan perikanan. Dia mengatakan sektor ini telah meningkatkan konservasi dan penggunaan berkelanjutan dari lingkungan laut Indonesia yang berharga dan unik.
“Ini untuk keuntungan kedua negara kita,” katanya.
Direktur misi USAID Indonesia, Erin E. McKee, mengatakan USAID Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) telah mendukung pemerintah daerah dalam mengelola 8 juta ha perairan di tiga provinsi.
"Melalui kerja sama kami di sektor kelautan, USAID SEA telah mendukung visi pemerintah [...] untuk melindungi terumbu karang yang penting melalui rencana tata ruang laut yang melengkapi mereka dengan instrumen penting untuk menerapkan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik," kata McKee.
Direktur Jenderal Kementerian Perikanan untuk Pengelolaan Laut Teritorial Brahmantya Satyamurti mengatakan pemerintah dan USAID telah sepakat untuk bekerja sama dalam 20 juta ha KKP3K pada tahun 2020.
“Pembentukan KKP3K akan melindungi habitat dan spesies laut utama yang secara langsung akan meningkatkan produktivitas perikanan dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat lokal," kata Brahmantya.
Sumber: Jakarta Post
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
