Memahami Digital Diplomacy yang sedang Digaungkan Indonesia

Memahami Digital Diplomacy yang sedang Digaungkan Indonesia

Menlu Retno di acara International Seminar on Digital Diplomacy (Sumber : Harian Ekonomi Neraca)

Kita semua sepertinya pernah mendengar istilah digital diplomacy atau diplomasi digital. Tak heran, karena di jaman yang era digital seperti sekarang ini semua hal bisa dilakukan dengan teknologi canggih. Namun sebenarnya apa sih Diplomasi Digital ini?

Digital Diplomacy merupakan evolusi dari praktik diplomasi mengikuti jaman dan juga bagian dari public diplomacy. Digital Diplomacy juga bagian dari komponen strategi soft power. Dalam Kultwit Dit Diplomasi Publik (@diplik_kemlu),pada awalnya diplomasi terbatas dilakukan pada level government to government (G to G) dan dilakukan oleh diplomat atau utusan negara, lalu berkembang dengan melibatkan non-state actor.

Public diplomacy merupakan praktik maupun program yang disponsori oleh pemerintah untuk mempengaruhi publik, terutama masyarakat internasional.

Dunia dalam genggaman digital (sumber : The Conversation)

Diplomasi sendiri menurut Essay dari Pinar ASLAN dan Oğuz GÖKSU pada 14th International Symposium Communication in the Millenium, Istanbul pada 5-7 Mei 2016 memiliki perkembangannya sendiri. Gokhan Yuksel, editor Digital Diplomacy Review 2013 menerangkan 4 fase perubahan diplomasi. Diplomasi 1.0 merupakan praktik yang dilakukan oleh black suit- white collar expert, politisi dan negara. Hal ini merupakan artian diplomasi yang dibawa oleh Henry Kissenger. Diplomacy 2.0, public diplomacy merupakan topic utama dari hubungan antar negara atau juga definisi dari konsep soft power dari Joseph Nye. Digital Diplomacy 3.0 merupakan diplomasi yang bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Digital diplomacy merupakan ranah tak terbatas. Diplomacy 4.0, dalam essay ini juga disebut sebagai uber-diplomacy yang memiliki interaksi dengan objek apapun.

Di abad ke 21 Proyek Tata Negara Amerika Serikat (State Project of the US), media dipertimbangan sebagai alat untuk melakukan diplomat talks serta untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di seluruh dunia melalui platform online. Dalam digital diplomacy Duta Besar dan diplomat didorong untuk memiliki wadah seperti sosial media demi melakukan diplomasi digital ini.

Bagaimana dengan Indonesia

Fergus Hanson (2012) mendeskripsikan eDiplomacy sebagai bentuk penggunaan internet dan teknologi informasi untuk meraih tujuan diplomatik. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sendiri sudah menggiatkan berbagai kegiatan diplomasi melalui platform digital untu mendukung kegiatan di bidang ekonomi dan politik, salah satunya adalah dengan memilki akun sosial media. Hal ini mendorong praktik diplomasi yang mampu menjangkau masyarakat luas seperti sarana edukatif dan promosi melalui sosial media

Tak hanya itu, platform digital juga digunakan untuk menjalin komunikasi dan perlindungan dengan WNI di luar negeri dengan meluncurkan aplikasi bernama Safe Travel untuk warga Indonesia yang sedang bepergian atau tinggal di luar negeri. Aplikasi ini mencakup informasi dari 180 negara terkait dengan tingkat keamanan dan kerawanan suatu negara ditandai dengan indikator warna, informasi alamat, nomor telepon email dan hotline perwakilan Republik Indonesia. negara berusaha hadir dalam perlindungan WNI di luar negeri. Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara terhadap kita di luar negeri secara tidak langsung.

Aplikasi Safe Travel (sumber : Batok.co )

Menlu Retno Marsudi dalam acara International Seminar of Digital Diplomacy di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri 12 Juli 2018 lalu mengatakan, “Digital teknologi dan media sosial adalah aset diplomasi. Promosi diplomasi digital pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta atau hampir 50 persen dari populasi,". Hal ini bisa diartikan bahwa teknologi digital yang dimiliki oleh individu Indonesia memiliki potensi dalam peran mempromosikan negara

Jika kita berkaca pada saat diplomasi digital belum gencar, untuk memperoleh perubahan informasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan biro-biro terkait mengenai kebijakan membutuhkan waktu yang lama. Kini dengan adanya platform digital, hal-hal tersebut dengan mudahnya diakses dan diketahui.

Teknologi merubah cara diplomasi dengan lebih mudah, terutama dalam hal mempromosikan Indonesia melalui video-video dari Wondeful Indonesia. Dalam artikel Diplomacy without diplomats? Yang ditulis George F. Kennan menyimpulkan bahwa ada kemungkinan diplomasi dilakukan oleh orang luar pemerintahan. Di era digital diplomasi, kita sebagai individu pun bisa membantu para diplomat kita dalam membangun Indonesia, yang artinya adalah kita pun juga diplomat namun dengan ranah yang berbeda.

Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Niniek Kun Naryatie pada tahun 2017 di acara Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kemenlu pernah mengatakan;

“Diplomat juga dulu adalah orang-orang yang berdarah biru, keturunan bangsawan, Aristokrat. Kesannya elit sekali, dan kerap kali itu dilakukan di istana-istana, di ruang ber-AC, orang-orang berjas, berdasi. Tapi sekarang ini diplomasi sudah bisa dilakukan oleh siapa pun juga”

Dengan kita mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Indonesia baik melalui prestasi maupun karya kita yang mengglobal, kita sudah berkontribusi dan melakukan peran Indonesia. Terlebih dengan adanya platform digital sekarang ini.

Saat ini banyak pemimpin dunia yang menggunakan sosial media dalam diplomasi. Tingginya jumlah masyarakat dunia yang memiliki akun sosial media dapat digunakan dalam mendukung suatu kebijakan. Dalam proses pengambilan kebijakan, opini publik dan reaksi masyarakat pun diperhitungkan. Untuk itu diplomat dalam pekerjaannya selalu berpikir akan kepentingan negara, termasuk didalamnya adalah kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk nyata diplomasi digital bisa kita lihat dari video "The More You Feel The More You Know" yang diunggah di platofm Youtube dan dapat diakses siapa saja. Video ini memperlihatkan keindahan dan budaya Indonesia yang mampu memukau siapapun yang melihatnya, termasuk masyarakat internasional.

Penggunaan sosial media oleh kepala negara, pemerintah, dan individu masyarakat termasuk didalamnya adalah influencer merupakan bagian dari multi-track diplomacy yang mana entitas selain institusi pemerintah dapat melakukannya.

Peran digital diplomacy dari para pemimpin maupun diplomat sangatlah penting di era digital ini untuk mempromosikan kepentingan negara. Instrumen digital diplomacy kini tidak hanya merupakan pilihan, melainkan kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengawal kepentingan nasional kita dalam bingkai politik luar negeri bebas aktif.

Sumber :

AntaraNews | Diplomacy without diplomats George F. Kennan | Detik.com | Rmol.com | Dit Diplomasi Publik Kemlu | Digital Diplomacy, Global Perception and Turkey by Pınar ASLAN & Oğuz GÖKSU Essay

Pilih BanggaBangga100%
Pilih SedihSedih0%
Pilih SenangSenang0%
Pilih Tak PeduliTak Peduli0%
Pilih TerinspirasiTerinspirasi0%
Pilih TerpukauTerpukau0%

Artikel ini dibuat oleh Tim Redaksi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Indonesia Menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB Per 1 Mei 2019 Sebelummnya

Indonesia Menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB Per 1 Mei 2019

7.000 km Jalur Baru Kereta Api Akan Dibangun hingga 2030 Selanjutnya

7.000 km Jalur Baru Kereta Api Akan Dibangun hingga 2030

0 Komentar

Beri Komentar