Dan, Ibu Kota Negara Pun Dipastikan Akan Pindah

Dan, Ibu Kota Negara Pun Dipastikan Akan Pindah
info gambar utama
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyatakan bahwa ibu kota negara (saat ini di Jakarta) akan pindah ke luar Pulau Jawa
  • Ada 7 kriteria yang mendasari pemilihannya nanti, berbagai pertimbangannya sudah dikaji oleh kementeriannya.
  • Sejauh ini, Kalimantan sepertinya menjadi kandidat paling sering disebut sebagai calon pengganti Jakarta

Baru saja, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyatakan bahwa ibu kota negara (saat ini di Jakarta) akan pindah ke luar Pulau Jawa, dan kepastian itu diputuskan usai rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan yang sudah dikaji oleh kementeriannya. Pertama, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia. "Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan. Untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur Indonesia. Jadi kita dorong ibukota yang Indonesia sentris." kata menteri.

Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi calon ibu kota mencukupi, baik lahan tersebut milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, pembangunan ibu kota membutuhkan lahan yang luas.

Estimasinya sekitar 30-40 ribu hektare (ha). "Kami ingin yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan," jelas Bambang.

Ketiga, wilayah harus bebas bencana alam atau setidaknya paling minim risiko. Mulai dari gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.

Keempat, untuk meminimalisir kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yang sudah cukup berkembang. "Kami ingin kota kelas menengah yang sudah existing. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, begitu juga pelabuhan dan jalan koneksi," katanya.

Kelima, dekat dengan pantai. Menurutnya, hal ini harus ada karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.

Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Sebab, nanti akan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdatangan ke kota tersebut untuk bekerja di pemerintahan.

Ketujuh, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. Tujuannya, untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara secara menyeluruh.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengisyaratkan bahwa Kalimantan menjadi tempat yang paling memenuhi kriteria-kriteria yang disampaikan.

"Ya. Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar tapi tidak di tengah itu. Paling aman Kalimantan," tegasnya.

Mengutip Kompas.com, melansir Antara, Sabtu (14/7/2018), Pejabat Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.

Tiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibu kota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur.


Sumber : CNN Indonesia | CNBC Indonesia | Tribun News

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Akhyari Hananto lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Akhyari Hananto.

Terima kasih telah membaca sampai di sini