Dulu ketika saya berbincang-bincang santai dengan teman-teman tentang pendidikan kita di Indonesia dan membandingkan dengan negara-negara maju atau negara tetangga, sering terdengar celetukan “enak dijajah Inggris ya”.
Kalimat itu muncul karena membandingkan kondisi pendidikan kita yang pernah dijajah Belanda dan negara-negara yang pernah dijajah Inggris. Penjajah Belanda dulu membatasi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan.
Jumlah yang sekolah tinggi bisa dihitung dengan jari, karena mereka adalah kaum ningrat. Sementara rakyat umumnya dibatasi hanya “Ongko Loro" (dua) artinya hanya boleh sekolah sampai kelas 2 saja.
Sebaliknya, penjajah Inggris memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat jajahan mereka seperti di Malaysia, Singapura, dsb, untuk mengenyam pendidikan.
Memang ada yang memberikan ranking enak dijajah siapa, jawabannya pertama yang paling enak Inggris, kedua – tidak enak Belanda dan yang paling tidak enak dijajah Portugis. Tapi apapun alasannya, dijajah siapapun itu tidak enak karena penjajahan itu menghina martabat bangsa.
BACA JUGA: Cerita Perjuangan dari Seorang Pejuang Pendidikan
Kalimat “enak dijajah Inggris” itu ada di pola pikir publik karena sebenarnya bermakna tentang betapa kuatnya keinginan bangsa ini untuk mendapatkan pendidikan.
Saya yang asli anak kampung Surabaya pada tahun 1950-an menyaksikan betul bagaimana susahnya rakyat itu mendapatkan pendidikan. Dari seluruh keluarga besar saya di Surabaya, hanya saya dan almarhum kakak saya –walaupun kami berdua sudah yatim- yang mendapatkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi, sedangkan yang lain tidak sampai SMA bahkan tidak sekolah.
Saking bangganya keluarga besar saya tentang saya sekolah di Perguruan Tinggi bahkan sampai sekolah di Inggris, kalau di acara pertemuan keluarga sering diumumkan di depan para hadirin kalau saya satu-satunya keluarga yang sekolah di Perguruan Tinggi.
Saya sih bukannya bangga diumumkan seperti itu, tapi malah malu. Saya yakin pada tahun-tahun itu tidak hanya keluarga besar saya, tapi banyak juga keluarga atau rakyat jelata lainnya yang tidak dapat mengenyam pendidikan.
Sekarang, berbeda jauh kondisinya dengan zaman tahun 1950-1960-an karena sejak tahun 1970-an, sudah banyak anak-anak berasal dari kampung dan desa yang sekolah sampai jenjang Perguruan Tinggi bahkan sekolah di luar negeri.
BACA JUGA: Platform Bimbel Online Gratis dari Kemdikbud!
Itulah kemajuan bangsa ini yang patut disyukuri. Tentu di sana-sini masih ada kekurangan misalnya masih ada sekolah yang hampir roboh, minimnya tenaga guru di pulau-pulau terluar dsb, namun harus disadari betapa besar dan luasnya negeri kita ini yang pembangunannya masih belum merata.
Toh tingkat enrollment sekolah dasar di negeri kita sudah tinggi, hampir di setiap provinsi ada perguruan tinggi, hampir semua anak sudah sekolah. Anak-anak kampung dan desa sudah banyak yang jadi insiyur, dokter, sarjana hukum, bahkan profesor.
Kalau membandingkan negara kita, jangan dengan negara besar seperti Amerika, Inggris dan Jepang. Itu perbandingan bukan “Apple to Apple”. Dibandingkan dengan negara-negara yang sama-sama berkembangnya kita tentu lebih maju. Beberapa perguruan tinggi kita bahkan sudah menempati ranking atas di level dunia.
BACA JUGA: USU Raih Peringkat Pertama di Indonesia versi Scimago Institutions Rankings
Sayangnya, pentingnya pendidikan bagi bangsa, dan berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan negara kita ini, pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2019 kemarin tidak ada gaungnya. Bukan hari libur (padahal Hari Buruh dunia jadi libur nasional). Tidak ada perayaan, tidak ada umbul-umbul, tidak ada acara pemberian award bagi anak–anak bangsa yang berhasil di bidang inovasi teknologi, tidak ada ucapan Hardiknas dsb.
Saya menjumpainya hanya di grup-grup WA dan di FB, Selamat Hardiknas itu, dan foto Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswa di mana hari kelahirannya dipakai sebagai Hardiknas, kalimat–kalimat bijak dari beliau, dsb.
Sayang peringatan Hardiknas yang penting bagi bangsa ini tertutup dengan kejadian dinamika politik usai Pemilihan Umum/Pilpres tanggal 17 April 2019. Perbincangan dan perdebatan di koran dan televisi masih berkisar soal perhitungan real count KPU, soal kontroversi sah tidaknya quick count, soal bupati Talaud yang cantik tertangkap KPK, soal surat suara yang sudah dicoblos, dsb.
Tapi karena saya orang Jawa, kalau ada kejadian negatif yang menimpa kita misalkan jatuh dari sepeda kesakitan, selalu ada kalimat yang mendinginkan hati, “untung kakimu tidak patah”. Kalau lagi mengeluh karena kepanasan terik matahari, “untung bukan di neraka”, kalau timnas Indonesia kalah 0-4 bertanding dengan negara lain “untung tidak 0-10” dsb.
Karena itu dalam kaitanya dengan pendidikan nasional ini, “Untung Kita Masih Ingat Hardiknas”.
*Penulis adalah Alumnus Universitas Airlangga Surabaya dan University of London, Inggris. Saat ini merupakan Staf Khusus Rektor UNAIR Bidang Internasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
