SDGs di Indonesia: Tugas Bersama dan Efek Dominonya

SDGs di Indonesia: Tugas Bersama dan Efek Dominonya
info gambar utama
  • Tiga prinsip utama impelementasu TPB/SDGs dijelaskan oleh Bambang Brodjonegoro.
  • Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut menyampaikannya di Kunker VNR-HLPF, 16 Juli lalu.
  • VNR-HLPF digelar di New York, Amerika Serikat.

Dalam agenda Kunjungan Kerja Voluntary National Review-High Level Political Forum (VNR-HLPF) yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, Selasa (16/7) lalu, Indonesia melalui perwakilannya menyampaikan tiga prinsip utama implementasi TPB/SDGs yang perlu diperhatikan.

Pertama adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia adalah tujuan bersama. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam sambutan kuncinya menyampaikan semua pemangku jabatan harus saling bahu-membahu berkontribusi dalam mencapai target TPB/SDGs, sehingga timbul rasa saling memiliki dan inklusivitas.

“Di Indonesia, TPB/SDGs telah dimasukkan ke dalam prioritas, perencanaan, dan pembiayaan pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di VNR-HLPF 2019 | Foto: Dok. Bappenas
info gambar

Kemudian poin kedua adalah efek domino implementasi TPB/SDGs di Indonesia yang sangat besar. Bambang mencontohkan, upaya menurunkan Rasio Gini menjadi 0,380 pada 2019 (yoy) dari Rasio Gini pada September 2018 sebesar 0,384.

Angka tersebut bersumber dari upaya peningkatan kesempatan kerja, perluasan akses ke Pendidikan di semua tingkatan, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

BACA JUGA: Martha Tilaar Raih Penghargaan SDG Pioneers 2018

Lalu yang ketiga, pembiayaan inovatif tetap menjadi elemen kunci implementasi TPB/SDGs di Indonesia. Untuk melakukannya, pemerintah perlu meningkatkan mobilisasi sumber daya pembiayaan secara signifikan, dan memaksimalkan upaya untuk mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan inovatif.

“Seiring langkah meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Pemerintah Indonesia juga memperkenalkan sumber pendanaan baru yang menjadi kerangka blended financing, meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), filantropi berbasis agama, pendanaan hijau, zakat untuk TPB/SDGs, juga penggalangan dana filantropi digital,” pungkasnya.**

BACA JUGA: 10 Orang Dari Seluruh Dunia Terpilih Sebagai SDG Pioneers 2018, Salah Satunya Dari Indonesia

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini