Tok! Provinsi ini Diputuskan akan Menjadi Lokasi Baru Ibukota Negara

Tok! Provinsi ini Diputuskan akan Menjadi Lokasi Baru Ibukota Negara

Ilustrasi © Unsplash.com

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memastikan lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. "Iya Kaltim, benar. Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019) siang. "Begitu diputuskan di mana lokasi tepatnya akan kami kunci [lahannya]," tambahnya.

Lalu, apa yang menjadi kelebihan Kaltim sehingga dipilih menjadi lokasi ibu kota baru? Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kaltim punya delapan keunggulan untuk menjadi lokasi ibu kota baru.

Pertama, Kaltim dekat dengan dua bandar udara (bandara) besar di Balikpapan yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dan bandara besar di Samarinda yaitu Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

Kedua, Kaltim dekat dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sepanjang 99,35 kilometer (km). Ketiga, Kaltim dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur jaringan energi dan air bersih.

Kelima, Kaltim memiliki struktur demografi heterogen. Maksudnya, sebagian besar penduduk Kaltim merupakan pendatang, sehingga dapat lebih mudah menerima hal-hal baru atau juga bertemu dengan pendatang-pendatang baru lainnya. Perlu diketahui, dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim maka sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta juga turut pindah ke Kaltim.

Keenam, lokasi delineasi Kaltim dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. Keunggulan tersebut membuat Kaltim bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan.

Ketujuh, letak Kaltim tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Terakhir, Kaltim memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi, keunggulan ini menjadi bekal pemerintah untuk mempermudah pengadaan lahan ibu kota baru.

Luas lahan yang diperlukan minimal 3.000 hektare, kata Sofyan. Di sana akan dibangun fasilitas utama seperti gedung pemerintahan dan legislatif. Ini akan bertambah seiring dengan penambahan fasilitas publik seperti taman kota. "Setelah itu meluas, bisa 200-300 ribu hektare. Bisa bikin kota taman kota indah, orang bisa hidup sehat, udara bersih. Kami harapkan jadi kota menarik buat dihidupi." Ibukota baru akan mulai dibangun pada 2021. Perpindahan rencananya akan mulai dilakukan pada tahun 2023-2024. Ongkosnya Rp466 triliun dengan didukung investasi, KPBU, dan APBN.

Sumber : Detik Finance | tirto.id

Pilih BanggaBangga35%
Pilih SedihSedih13%
Pilih SenangSenang13%
Pilih Tak PeduliTak Peduli11%
Pilih TerinspirasiTerinspirasi7%
Pilih TerpukauTerpukau22%

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

3 Tahun Beruntun, Garuda Indonesia Jadi Merek Nasional Terbaik Sebelummnya

3 Tahun Beruntun, Garuda Indonesia Jadi Merek Nasional Terbaik

Indonesia dan Brunei (Mungkin) Saling Iri Selanjutnya

Indonesia dan Brunei (Mungkin) Saling Iri

0 Komentar

Beri Komentar

Silakan masuk terlebih dahulu untuk berkomentar memakai akun Anda.