Lewat Traktat London pada 1824, Inggris menyerahkan daerah jajahannya di Bengkulu (tanpa daerah Rejang pedalaman) kepada Belanda.
Setelah proses serah terima, struktur pemerintahan di Bengkulu secara bertahap diubah oleh Belanda pada 1825.
Rakyat Bengkulu mau tidak mau mesti menerima tanahnya diduduki Belanda yang lebih memberikan banyak tekanan dibandingkan Inggris.
Yang paling memberatkan dari kepemerintahan Belanda pada rakyat Bengkulu ialah Kewajiban tanam paksa tanaman lada dan kopi yang dilakukan Asisten Residen Knoerle (1831-1833).
Penetapan dan pengumuman ini mengejutkan rakyat yang masih dalam kesulitan hidup.
Pemerintah kolonial Belanda semakin membuat rakyat Bengkulu gerah dengan ikut campur ke sendi-sendi kehidupan rakyat dan hukum adat yang berlaku.
Banyak rakyat dan ketua adat diadili, dipindahkan ke luar daerah, atau malahan sampai dihukum mati.
Tindakan Knoerle mengalami kegagalan, bahkan menimbulkan perlawanan di mana-mana sampai ia menemui ajalnya.
Namun sistem pemerintahan Belanda yang memberatkan rakyat Bengkulu tetap diteruskan ke penguasa selanjutnya, yakni J. Walland (1861-1873), A. Pryus van de Hoeven (1866-1869), Humme (1871-1873), dan HC van Amstel (1873).
Asisten Residen J. Walland memaksakan sistem pemerintahan daerah baru, yakni sistem marga yang diadopsi dari sistem pemerintahan daerah Palembang.
Selain itu ia ingin menerapkan undang-undang seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai pengganti aturan adat yang tak tertulis.
J. Walland juga mengintensifkan pelaksanaan pemungutan pajak kepala bagi setiap lelaki berusia 18 tahun ke atas dan sistem gotong royong "gawe raja".
Sistem gotong royong tersebut meliputi perbaikan dan pembangunan jalan, siring dan jembatan, sampai antar-jemput barang-barang dan pejabat Belanda.
Sistem perkulian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kuli staa (kuli pembuatan jalan umum di mana saja), kuli marga (kuli pembuatan jalan marga), dan kuli anak ayam (kuli bagi penduduk berusia 45 tahun ke atas).
Perlakuan buruk Belanda terhadap rakyat Bengkulu berlanjut sampai daerah tersebut dipimpin Asisten Residen Belanda Humme.
Sebuah pemberontakan pun dilakukan tokoh lokal, Burniat, pada 1873.
Bagi Belanda, Burniat adalah pemberontak, tetapi di mata rakyat Bengkulu ia adalah pahlawan.
Burniat, pemuda dari Desa Tanjung Terdana itu, bersama kawan-kawannya menyerang gedung keresidenan Bengkulu pada 11 Mei 1873.
Sayangnya tidak diketahui nasib Burniat dalam pemberontakan tersebut.
Namun surat kabar berbahasa Belanda memberitakan mengenai Burniat yang sedang melakukan pelarian dari Bengkulu pada akhir tahun 1873.
"Dari sebuah telegram komandan militer regional Palembang dan Bengkulu, diduga pemberontak Burniat dilaporkan telah melarikan diri dari ommelanden (luar tembok kota) Bengkulu ke hulu sungai Musi," jelas yang tertulis dalam surat kabar Arnhemsche Courant.
Kisah lengkap mengenai Burniat terbilang sulit ditemui dalam sebuah literatur karena lebih sering dituturkan lewat tradisi lisan.
Orang-orang tua Bengkulu zaman dulu biasa menceritakan Burniat sebagai tokoh yang sakti dan lihai lari dari kejaran Belanda.
Nama Burniat kini masih bisa dijumpai, yakni sebagai sebuah nama jalan kecil di Kebung Keling, kota Bengkulu (tidak jauh dari Tugu Thomas Parr), dan dalam sebuah lagu yang diciptakan Firdaus Burhan.
Referensi: Arnhemsche Courant | A.B. Lapian & Suwardi Sjafei (penyunting), "Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu" | Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Sejarah Daerah Bengkulu" | Abu Syahid & Ramli Ahmad, "Ceritera Rakyat Daerah Bengkulu"
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
