Buton, Daerah Istimewa Selain Aceh dan Jogja

Buton, Daerah Istimewa Selain Aceh dan Jogja
info gambar utama

Pada Februari 1950, terjadi pertemuan yang dikenal sebagai Pertemuan Malino. Kala itu Soekarno bertemu dengan Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi; Raja Bone, Sultan Andi Mappanyuki; dan Gubernur Afdeling (bagian atau divisi) Makassar, Andi Pangeran Pettarani.

Pada pertemuan itu, Soekarno membujuk dan meminta tiga pemimpin kerajaan wilayah tersebut untuk bergabung dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Khusus bagi Kesultanan Buton, Soekarno menawarkan kepada Sultan Buton dengan menjadi Buton sebagai daerah istimewa layaknya Aceh dan Yogyakarta, serta dimasukkan ke dalam susunan pemerintahan Indonesia. Asal mereka mau bergabung dengan NKRI.

Penawaran ini disebut-sebut sebagai apresiasi Soekarno akan keteguhan Kesultanan Buton dalam membela keutuhan negeri ini kala itu.

Pada tahun 1942, terjadi pergerakan rakyat di distrik Gu, Buton, yang sangat mengharukan. Pasalnya, rakyat Buton kala itu dengan heroik menaikkan bendera merah putih atas restu Sultan Buton.

Pergerakan itu membuktikan bahwa masyarakat dan Kesultanan Buton ingin merebut kemerdekaan negeri ini.

Selanjutnya pada tahun 1946, saat Gubernur Jenderal Belanda menggagas sebuah konferensi yang dikenal dengan Konferensi Malino. Kala itu Belanda mengundang para raja-raja di Sulawesi untuk mendapatkan dukungan pembentukan negara bagian yang disebut Negara Indonesia Timur.

Namun, Sultan Buton menolak hasil konferensi tersebut dan tidak membubuhkan tandatangannya. Ini adalah bentuk komitmen sultan dan Kesultanan Buton pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akhirnya tawaran Soekarno pun diterima seiring dengan wafatnya Sultan Buton, La Ode Muhammad Failihi sepuluh tahun kemudian, yang menandakan berakhirnya Kesultanan Buton.

Genap sudah masyarakat Buton menyerahkan dan menggantungkan nasib masa depannya kepada pemerintah Indonesia.

Sayangnya, harapan mendapatkan posisi dan otonomi khusus yang pernah ditawarkan itu hingga kini tidak pernah terlaksana.

Pembentukan Kabupaten Sulawesi Tenggara

Peta Sulawesi Tenggara
info gambar

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 tentang pembentukan Kabupaten Sulawesi Tenggara.

Sebenarnya masyarakat Buton kecewa akan peraturan tersebut. Pasalnya, tidak disebutkan di dalamnya bahwa Buton mendapatkan hak otonomi khusus seperti yang dijanjikan. Yang ada hanyalah penetapan Kota Bau-Bau yang menjadi ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara.

Untuk diketahui, Kota Bau-Bau juga menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Buton pada masanya.

Pihak Buton pernah melayangkan surat kepada Soekarno di Jakarta, yang intinya menagih kesepakatan tahun 1950 silam. Namun surat itu tidak pernah digubris.

Hingga berakhirnya masa Kesultanan Buton, Buton tidak pernah mendapatkan hak istimewa tersebut. Bahkan pada tahun 1954, setelah terjadi pemekaran Kabupaten Sulawesi Tenggara, ibukota justru dipindahkan ke Kendari.

Sementara Bau-Bau hanya dijadikan sebagai ibukota Kabupaten Buton.

Kerajaan dengan Sistem Pemerintahan Terbaik di Nusantara

Sultan Himayatuddin
info gambar

Sebelum menjadi Kesultanan Buton, pemerintahan di Buton diperkirakan kuat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Budha yang berasal dari kerjaan Majapahit.

Sejak masuk pengaruh ajaran Islam dari Kesultanan Bone di Sulawesi Selatan, sistem pemerintahan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton.

Ada pula yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Buton juga dibawa oleh Kesultanan Ternate dan ulama dari Timur Tengah, bernama Sayid Jamaluddin al-Kubra pada 1412.

Pesebaran agama Islam diketahui berkembang sangat pesat. Ajarannya tidak hanya diamalkan oleh orang-orang pemerintahan, melainkan masyarakat pun turut mengamalkan. Hingga akhirnya Kesultanan Buton terkenal akan peraturan undang-undangnya yang disebut Murtabat Tujuh.

Peraturan Murtabat Tujuh ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan kepada 4 kerajaan penyangga dan 72 wiayah otonom kecil dalam wilayah kedaulatannya saat itu.

Peraturan ini dianggap menjadi dasar pemerintahan yang sangat baik sehingga tak heran Kesultanan Buton turut didapuk sebagai kerajaan dengan sistem pemerintahan terbaik.

Peraturan Murtabat Tujuh itu memang sangat erat kaitannya dengan tasawuf atau ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. sebagai Sang Pencipta.

Murtabat Tujuh ini dikenal mengatur segala tugas, fungsi, dan kedudukan kesultanan secara formal sehingga dianggap menjadi sebab Kesultanan Buton pernah menduduki masa kejayaannya.

Dilihat dari hubungan diplomatik, Kesultanan Buton diketahui memiliki hubungan baik dengan seluruh kerajaan di Sulawesi, bahkan sampai ke beberapa kerajaan di pulau Jawa. Dampaknya, perekonomian wilayah Kesultanan Buton menjadi sangat baik karena terjalin hubungan perdagangan yang baik antar kerajaan.

Pada abad ke-17 saja, pemerintahan Kesultanan Buton sudah mampu mengembangkan sistem perpajakan sendiri yang sangat baik jika dibandingkan dengan kerajaan lain di Sulawesi. Kala itu mereka sudah memiliki mata uang sendiri sebagai alat pertukaran yang disebut kampua, yang terbuat dari kain yang ditenun.

Lalu dilihat dari praktik hukum, Kesultanan Buton juga dikenal memiliki sistem hukum yang tidak pandang bulu. Yang artinya hukum ditegakkan setara bagi seluruh masyarakat Buton.

Siapapun yang melakukan kesalahan, baik itu rakyat jelata maupun pejabat istana, maka tetap akan dijatuhi hukuman yang setimpal. Sepanjang sejarahnya, pemerintahan Buton diketahui sudah pernah menghukum 12 sultan.

Untuk melindungi wilayahnya, Kesultanan Buton juga terkenal akan benteng pertahanannya. Pada tahun 1634, dibuat benteng sepanjang 2.740 meter untuk melindungi area luas 401.900 meter persegi.

Baca Juga:

Kisah Benteng Buton yang Tak Tembus Belanda dan Masuk Guinness World Record

Tembok benteng juga dibuat memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2-8 meter. Benteng ini diketahui dilengkapi dengan 16 menara pengintai dan 12 pintu gerbang.

Atas perjalanan sejarahnya inilah Kepulauan Buton atau yang dulunya adalah Kesultanan Buton juga pernah dimitoskan akan membentuk negara sendiri sebelum ditawarkan untuk bergabung menjadi NKRI.

Selain karena sistem pemerintahan yang dinilai sangat baik, Kesultanan Buton bahkan sudah memiliki mata uang dan sistem perpajakannya sendiri.

Namun, setelah dibujuk Soekarno dengan dijanjikan akan mendapat hak otonomi daerah sendiri, layaknya Aceh dan Yogyakarta, Buton akhirnya bersedia untuk bergabung dengan NKRI.

--

Sumber: Kumparan | Kompasiana/Muliadin_Iwan | Kasamea.com

--

Baca Juga:

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini