Sukarno dan Operasi Pemberantasan Buta Gizi

Sukarno dan Operasi Pemberantasan Buta Gizi
info gambar utama

Sejak awal kemerdekaan perhatian telah diberikan pada masalah pangan dan gizi. Perhatian yang dilakukan dengan diwujudkan melalui pembentukan lembaga yang menangani masalah pangan dan gizi, suatu langkah strategis dalam rangka meletakan dasar pembentukan pangan dan perbaikan gizi.

Pada periode 1945-1950, pengadaan beras dikuasai dua pihak, yaitu pemerintah Republik Indonesia dan penguasa Belanda. Pemerintah RI membentuk Djawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dalam Kementerian Kemakmuran Rakyat, dan penguasa Belanda membentuk jajasan voedingsmiddelenfonds (VMF).

Untuk mengawasi keadaan gizi rakyat penguasa Belanda memiliki lembaga yang disebut instituut volksvoedings (IVV). Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950-an, Jajasan VMF dilebur ke dalam PMR menjadi Jajasan Bahan Makanan (BAMA), sedangkan IVV menjadi Lembaga Makanan Rakyat (LMR).

LMR ini merintis program gizi nasional berupa penyuluhan gizi, pendidikan tenaga gizi, dan penanggulan gizi. Slogan "Empat Sehat Lima Sempurna" yang dikenal luas di kalangan anak-anak sekolah adalah salah satu media penyeluhan gizi yang diciptakan LMR pada tahun 1950.

Pada perkembangan selanjutnya, BAMA diubah menjadi Jajasan Urusan Bahan Makanan (JUBM) yang diberi wewenang sebagai lembaga tunggal untuk pengadaan beras nasional. Untuk menyelaraskan kebijaksanaan pangan dan gizi dibentuklah Badan Perbaikan Makanan Rakyat yang dikemudian ditingkatkan menjadi Dewan Makanan Rakyat.

Tak hanya itu, JUBM juga menangani kekurangan pangan, kelaparan, dan kekurangan gizi, yang dikenal sebagai "busung lapar". Pada awal tahun 1960, dilancarkan program diservisifikasi pangan dengan gerakan "operasi makmur" sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan bukan beras.

Gerakan ini didukung dengan penyuluhan gizi yang pada waktu itu disebut sebagai gerakan "operasi buta gizi". Presiden Soekarno mencanangkan revolusi menu makan orang di Istana Bogor pada Juli 1964. Dia mengajak rakyat Indonesia menganekaragamkan menu makan di rumah masing-masing. Jangan hanya berpaku pada beras agar semua kebutuhan gizi untuk tubuh terpenuhi.

"Tambahlah menu berasmu dengan jagung, dengan ubi dan lain-lain. Jagung adalah makanan sehat, kacang adalah makanan sehat! Campur menumu, campur menumu! Saya sendiri sedikitnya seminggu sekali makan jagung, dan badanku, lihat, adalah sehat," kata Soekarno dilansir dari Historia.id.

Tukar Makan Beras dengan Jagung

Jagung mulai diusulkan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sejak 1962. Saat itu Lembaga Peneliti Pengolahan Hasil Bumi dan Teknologi Bahan Makanan menemukan cara baru mengolah jagung. Mereka mendemontrasikan jagung bercita rasa itu di Istana Bogor.

Presiden Soekarno bersama beberapa menteri mencicipi sajian jagung yang mirip butiran nasi. Sajian itu lengkap dengan sayur lodeh, telur bebek rebus, tempe goreng dan bebuahan.

"Beliau-beliau itu semua masyarakat kepuasan mereka akan nasi jagung itu yang tiada beda dengan nasi biasa," catat Djaja, 19 Januari 1962.

Kecuali di beberapa tempat seperti Jawa Timur, Madura, Maluku, dan Sulawesi Selatan, orang Indonesia biasanya enggan makan nasi jagung. Mereka bilang langsung seret di kerongkongan, berat di pencernaan, dan rasanya tak seenak beras.

Seiring seruan Soekarno agar rakyat makan jagung, kantor-kantor pemerintah dan militer mulai mengurangi pasokan beras untuk pegawai dan tentara. Kampanye makan jagung mulai menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.

Lembaga Makanan Rakyat (LMR) turut membantu Soekarno. Lembaga pimpinan dokter Dradjat Prawiraegara ini memproduksi informasi secara besar-besaran tentang kandungan gizi jagung.

Gerakan makan jagung bukan bertujuan mematikan produksi beras. Gerakan itu lebih menyoal kepada bagaimana Indonesia lepas dari ketergantungan impor dan krisis pangan. Ini tak lepas dari konsep Ekonomi Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) yang lantang didengungkan Soekarno sepanjang tahun 1964 setelah melihat ekonomi terpimpin kesulitan berjalan. Salah satu ekonomi berdikari ialah mandiri dalam pangan (Swansembada Pangan).

"Program ini mengalami banyak kesulitan dari segi bagaimana menjamin agar aliran jagung ke daerah-daerah konsumsi dapat lancar," ungkap Mears dan Moeljono.

Selain itu banyak orang tetap enggan makan nasi jagung dan bereaksi negatif terhadap gerakan ini. Revolusi menu pun gagal meletus.*

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini