Menelisik Kestabilan Politik Indonesia Dari Indeks Demokrasi Indonesia

Menelisik Kestabilan Politik Indonesia Dari Indeks Demokrasi Indonesia
info gambar utama

Pada awal Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah mencapai angka 74,92 dalam skala 0-100, untuk pencapaian di tahun 2019. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang berada di angka 72,39.

IDI ini adalah indikator komposisi yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Angka indeks ini menjadi salah satu indikator penting bagi sebuah negara terhadap kestabilan politik di negara tersebut.

Hal penting lainnya terkait angka indeks ini adalah sesuatu yang akan memengaruhi ketertarikan investor untuk menanam modalnya di Indonesia. Sebelum membahas soal keuntungan tersebut, GNFI jabarkan terlebih dahulu mengenai perkembangan angka indeks demokrasi Indonesia di tahun 2019.

Angka IDI dari BPS

Demokrasi Indonesia
info gambar

Dengan pencapaian tersebut angka yang sudah disebutkan sebelumnya, sebenarnya kinerja demokrasi Indonesia masih berada dalam skala sedang karena angkanya masih berada di 70-an. Jika sudah di atas 80, maka kinerja demokrasi Indonesia dapat dikatakan bagus.

Kenaikan angka IDI ini disokong oleh kenaikan aspek Hak-Hak Politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).

Dalam aspek Kebebasan Sipil, Indonesia mengalami penurunan 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20).

Meski dalam tren kenaikan selama dua tahun berturut-turut, Kepala BPS, Suhariyanto, menyoroti enam indikator yang masih dalam kategori buruk. Yang artinya, perolehan indeks angkanya masih di bawah 60,0.

Aspek pertama adalah ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dengan skala 57,35.

Aspek kedua, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD dengan skala 58,63. Aspek ketiga, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan di skala 34,91.

Aspek keempat, Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan inisiatif DPRD di angka 46,16. Aspek kelima, rekomendasi DPRD kepada eksekutif di angka 16,70. Dan aspek keenam, upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda di angka 53,43.

Angka IDI dari The Economist Intelligence Unit

Demokrasi Indonesia
info gambar

Sejalan dengan BPS, The Economist Intelligence Unit juga merilis data terkini mengenai indeks demokrasi Indonesia tahun 2019 di beberapa negara. Lembaga ini menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Riset The Economist Intelligence Unit menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10. Angka tersebut terbilang naik ketimbang tahun 2017 dan 2018 yang sama-sama mendapatkan angka 6,39.

Jika dibandingkan dengan negara di kawasan regional Asia dan Australia, Indonesia berada di peringkat 11. Dan tercatat masih unggul dari Thailand di angka 6,32 (peringkat 68 dunia, 12 di regional) dan Singapura yang berada di angka 6,02 (peringkat 75 dunia, 15 di regional).

Namun, posisi Indonesia masih kalah unggul dengan Timor Leste di angka 7,19 (peringkat 41 dunia, 6 di regional), Malaysia di angka 7,16 (peringkat 43 dunia, 7 di regional), dan Filipina di angka 6,64 (peringkat 54 dunia, 9 di regional).

Berbeda dengan BPS, The Economist Intelligence Unit lebih fokus pada salah satu isu yang akan mengancam indeks demokrasi Indonesia, yaitu wacana dihapusnya pemilihan langsung yang akan dikembalikan ke MPR.

Jika wacana tersebut benar dijalankan, maka mereka memprediksi bahwa demokrasi Indonesia akan mundur seperti sebelum tahun 2004. Langkah yang disebut regresif itu akan melemahkan sistem pemilihan Indonesia, menggantikan pemilihan kompetitif dan partisipatif saat ini dengan prosedur yang tidak jelas.

Meski begitu, wacana tersebut ‘diramalkan’ tidak akan terjadi pada kepemimpinan Joko Widodo namun isu ini diperkirakan akan terus diangkat di kepemimpinan presiden periode selanjutnya.

Indeks Demokrasi Indonesia Perlu Masuk Kategori Baik, Supaya…

Direktur Politik dan Komunikasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wariki Sutikno, pernah menjelaskan bahwa pentingnya indeks demokrasi Indonesia masuk kategori baik adalah untuk memperlihatkan kekuataan posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional.

Jika mengacu pada indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh BPS, maka untuk masuk dalam kategori baik, angka indeks yang harus diraih oleh Indonesia adalah di atas 80.

‘’Kalau Indonesia bisa jadi center of excellence democracy, maka negara-negara berkembang akan berduyun-duyun belajar ke kita,’’ pungkas Wariki dikutip Bisnis (29/7/2019).

Selain itu, dari sisi ekonomi, para investor pun tak luput menengok angka indeks demokrasi suatu negara. Terutama terkait optimisme para investor terhadap kestabilan politik dan kepastian hukum di negara tersebut. Semakin tinggi indeks demokrasi, maka ini akan berimbas pada transparansi suatu negara.

‘’Pemahaman demokrasi itu kan transparansi, semakin tinggi demokrasinya, semakin disukai investor, jadi investasi itu semakin baik,’’ ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, dikutip Kompas (29/7/2019).

Untuk diketahui, politik suatu negara memang kerap menjadi salah satu sentimen penggerak pasar maupun para pelaku pasar dalam menentukan sebuah tindakan. Untuk Indonesia sendiri, angka indeks demokrasi kerap menjadi acuan para investor yang akan mengalirkan dananya ke negeri ini.

Indonesia sendiri masih punya potensi untuk menjadi negara dengan angka indeks demokrasi yang lebih baik mengingat sudah adanya tindakan yang semakin tegas dari berbagai pihak untuk menindak oknum atau pihak yang banyak mengusung kekerasan dan intoleransi.

Bagaimana menurut Kawan GNFI tentang indeks demokrasi ini? Yuk diskusi!

--

Sumber: Badan Pusat Statistik | Kompas | Bisnis | Media Indonesia

--

Baca Juga:

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini