Kawan GNFI, guna menindaklanjuti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Makarim, untuk memberikan kuota gratis kepada pelajar dan mahasiswa, saat ini beberapa operator seluler mulai berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.
Smartfren misalnya, operator ini tengah bersiap untuk membagikan sekira 1 juta kartu perdana 1ON+ untuk siswa dan guru dalam menjalani proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Tentunya, inisiatif ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah jangkauan Smartfren di Indonesia.
Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren, mengatakan bahwa program ini diharapkan dapat membantu dan memastikan kelancaran proses PJJ untuk pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan para guru. Lain itu, program ini juga bisa dinikmati mereka yang tengah menempuh pendidikan tinggi di universitas.
Metode pendistribusiannya seperti dijelaskan CEO Smartfren, jika pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di berbagai wilayah jangkauan Smartfren untuk pendataan siswa dan guru yang merupakan pengguna Smartfren.
Rencananya, selain memberikan kartu perdana 1ON+, Smartfren dalam waktu dekat ini akan menyalurkan subsidi kuota dari pemerintah untuk mengakses berbagai aplikasi penunjang belajar dan mengajar.
''Smartfren memahami pentingnya pendidikan sebagai penentu masa depan bangsa dan saat ini belajar di rumah adalah kunci terhadap keberhasilan pendidikan tersebut. Menggunakan jaringan telekomunikasi Smartfren yang 100 persen 4G,'' tulis Djoko dalam siaran pers Smartfren, Sabtu (5/9/2020).
Dengan menggunakan kartu perdana 1ON+, Smartfren mengklaim bahwa siswa dan guru akan mendapatkan masa aktif yang panjang hingga 365 hari (1 tahun), ditambah bonus kuota mingguan hingga total 52 GB. Ada juga pilihan voucher data mulai 1 GB hingga 30 GB.
Selain itu, sambung Djoko, dengan menggunakan layanan dari Smartfren, pengguna akan selalu mendapatkan dukungan jaringan Smartfren yang 100 persen 4G sehingga sangat menunjang kelancaran dalam berkomunikasi melalui fitur chatting, bertatap muka secara virtual, streaming, atau menggunakan aplikasi video conference.
Pada upaya sebelumnya, Smartfren juga telah membagikan MiFi dan kartu perdana gratis guna mendukung kegiatan belajar mengajar SMPN 1 Rembang, Jawa Tengah, juga kartu perdana gratis untuk siswa dan siswi di SDN Sungai Andai 3, SDN Kuin Selatan 4, SDN Pemurus 1, SDN Seberang Mesjid 5, dan SDN Benua Anyar, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Selain Smartfren, Telkomsel juga telah melakukan langkah serupa dengan memberikan bantuan kartu perdana sebanyak 700 keping berisi kuota 10 GB kepada para pelajar di Jawa Tengah.
Bantuan itu diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di kompleks Kantor Pemprov Jateng, Semarang, Rabu (26/8). Demikian Tribunnews mengabarkan.
"Ini pucuk dicinta, ulam pun tiba. Banyak anak-anak kita yang selama ini mengeluhkan kesulitan kuota, hari ini Telkomsel datang memberikan bantuan. Ini tidak main-main, tentu kami sangat berterimakasih," kata Ganjar.
Ganjar menyebut bahwa bantuan ini akan dibagikan kepada siswa miskin di seluruh daerah Jawa Tengahuntuk keperluan belajar daring (online). Ia juga bilang, tak tertutup kemungkinan bahwa guru juga bakal mendapatkan fasilitas serupa.
Sementara Direktur Network Telkomsel, Hendri Mulya Syam, menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan program Telkomsel untuk membantu siswa dalam pelaksanaan PJJ.
"Kami memberikan solusi untuk membantu mereka, para siswa. Bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat tidak mampu memperoleh kuota untuk mengakses belajar anak-anak," tandasnya.
Hendri juga menambahkan, jika bantuan sebanyak 700 keping kartu perdana itu bisa saja bertambah sesuai kebutuhan siswa di Jateng.
Langkah serupa juga dilakukan operator 3 (tri) dengan menyediakan kuota belajar sebesar 30 GB. Setidaknya itu yang diungkap Chief Commercial Officer 3 Indonesia, Dolly Susanto, dalam siaran pers, Minggu (30/8). Kuota 30 GB itu nantinya akan diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.
Kuota akan diberikan pada bulan pertama, baik untuk pelanggan lama maupun pelanggan baru. Selain itu, 3 juga memberikan cashback 20 persen untuk setiap isi pulsa pada bulan kedua dan ketiga. Manfaat ini dirangkai dalam jaringan 4.5G Pro.
CCO 3 Indonesia juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas jaringan 4.5G Pro agar semakin luas dan kuat yang kini hadir di lebih dari 34.000 desa di Indonesia. Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar daring bisa lebih lancar tanpa hambatan.
Sementara Mendikbud menyebut bahwa pemerintah berencana mengucurkan dana sebesar Rp7,2 triliun untuk kuota internet subsidi selama empat bulan, terhitung dari September hingga Desember 2020. Rinciannya, siswa bakal mendapat 35 GB/bulan, guru mendapat 42 GB/bulan, sementara mahasiwa dan dosen 50 GB/bulan.
Nadiem menyebut sumber anggaran berasal dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BABUN) 2020.
Lantas, apakah itu sudah cukup bagi para siswa, guru, dan pelaku PJJ di Indonesia?
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, berpendapat bahwa program tunjangan pulsa kepada peserta maupun tenaga didik memang akan mendukung PJJ.
“Tapi apakah efektif? Jawabannya pasti tidak, karena pulsa hanya salah satu faktor pendukung. Sementara efektifitas PJJ dipengaruhi banyak faktor,” ujarnya kepada Lokadata.id (28/8).
Bantuan pulsa, sambung Ubaid, hanya efektif untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah yang tidak mengalami kendala sarana jaringan internet dan kelistrikan. Kondisi ini tentu berbeda oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, yang tidak memiliki sinyal dan tidak ada listrik.
''Tentu pembangunan sarana menjadi concern utama supaya semua warga memiliki fasilitas yang sama dan merata. Tapi itu kan tidak bisa instan. Untuk bisa dilakukan dengan cepat kita perkuat PJJ di luar jaringan atau luring.''
Ubaid juga menambahkan bahwa pelatihan peningkatan kompetensi guru soal melek teknologi musti diperbanyak dan dievaluasi dampaknya. Di sinilah,proses pemetaan mutu guru menjadi penting, karena guru yang melek teknologi bakal bisa menjalankan proses PJJ dengan lebih mudah, pun bisa mengajari murid yang terkendala soal pengetahuan teknologi.
Ketimpangan jaringan internet dan telekomunikasi
Jika kita membicarakan soal jaringan telekomunikasi dan internet di Indonesia, tentunya sudah sama-sama paham jika pemerataan infrastruktur jaringan itu belum sepenuhnya merata. Berdasarkan data Kemendikbud, pada April 2020 Jumlah sekolah yang teraliri listrik dan memiliki akses internet yakni sekitar 179.097 sekolah. Jumlah tersebut paling banyak dimiliki oleh tingkat SD, yakni 116.783 sekolah.
Soal jumlah sekolah yang dialiri listrik namun tidak memiliki akses internet tercatat sebanyak 33.227 sekolah, sedangkan sekolah yang tidak dialiri listrik sebanyak 7.552 sekolah. Pendek kata, jika listrik saja tak tersedia, bagaimana bisa mengakses internet.
Padahal, hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) melalui pasal 28 (poin F) yang penggalannya berbunyi;
''Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial."
Kalangan pengamat menyebut bahwa pemerintah sudah seharusnya menambah pendanaan atau stimulus serta dukungan regulasi untuk peningkatan inklusi digital di masyarakat. Lalu untuk jangka panjang, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penetrasi internet ke seluruh Indonesia, dengan cara menurunkan pajak dan memberikan harga yang terjangkau.
Papua pesat soal perkembangan sinyal, tapi...
Terkait soal perkembangan distribusi jaringan atau sinyal telepon seluler, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sejak enam tahun terakhir (2014-2019), wilayah Papua adalah yang paling pesat perkembangan distribusi jaringan seluler.
Dalam periode itu catatan pertumbuhannya mencapai 62 persen, kemudian diikuti Maluku sebesar 32 persen, dan Nusa Tenggara serta Kalimantan yang masing-masing bertumbuh 7 persen.
Secara nasional, dalam kurun itu tercatat baru 93 persen wilayah di Indonesia yang terjangkau sinyal seluler, dengan jenis atau tipe kualitas sinyal yang berbeda. Komposisinya antara lain;
- 4G (59 persen),
- 3G (26 persen),
- 2,5G (8 persen), dan
- GSM (7 persen).
Patut dicatat, sinyal GSM hanya bisa menerima telepon dan SMS, tanpa data internet. Artinya, jenis sinyal ini memiliki masalah untuk kebutuhan siswa dan guru dalam melakukan aktivitas PJJ.
Dari data di atas jelas terlihat bahwa pekerjaan rumah terbesar untuk mengalirkan sinyal berada di wilayah Papua. Memang, 47 persen provinsi di Indonesia bagian timur ini sudah mendapat sinyal untuk akses internet melalui jenis sinyal 4G (LTE), 3G (EVDO), dan 2,5G (GPRS). Namun begitu, sekitar 53 persen sisanya sinyal telekomunikasinya hanya bisa untuk menelepon atau SMS melalui jaringan GSM.
Jumlah persentase 47 persen wilayah dalam jangkauan akses di Papua itu memang sudah meningkat ketimbang lima tahun sebelumnya yang hanya membukukan sebesar 34 persen. Seperti disebut di atas, perkembangan pada wilayah itu termasuk paling agresif, yakni mencapai 62 persen.
Jangkauan sinyal masih dominan di Jawa
Tapi jika kita bandingkan dengan wilayah Jawa misalnya, bahwa sejak 2014 jangkauan sinyal sudah mencapai 99,5 persen yang pada tahun 2019 sudah mentok di 99,99 persen. Ini menegaskan bahwa jangkauan sinyal internet masih berpusat di Jawa.
Dominasi sinyal kemudian diikuti Sumatra yang mencatatkan angka 97 persen jangkauan wilayah pada 2014 menjadi 98 persen pada 2019. Lalu ada Sulawesi yang mencatatkan angka 92 persen pada 2014, menjadi 95 persen pada 2019.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Latif, pada Bisnis.com mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah pemerataan sinyal 4G di seluruh Tanah Air. Sinyal 4G memang memiliki akses yang cepat untuk data internet, lain itu, sinyal jenis ini dianggap stabil.
Latif menjelaskan, pihaknya yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memiliki tugas untuk mengelola dana universal service obligation (USO) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor operator seluler yang ada di Indonesia.
Dana tersebut sejatinya digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, termasuk Palapa Ring dan pembangunan menara pemancar BTS (base transceiver station).
Dana USO yang saat ini berhasil dihimpun mencapai Rp2,6 triliun, namun dana yang dihimpun dari operator setiap tahunnya itu dianggap masih belum cukup untuk membangun infrastruktur.
Oleh karena itu, pihaknya tengah mengupayakan agar pemerintah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.
Baca juga:
- Pasar Video Streaming di Indonesia yang Kian Moncer
- Cermat Memilih Paket Internet untuk PJJ
- Ketika Internet Makin Murah, Cuma 2 Ribu Perak Seharian
- Akses Video Streaming Terbaik Ada di Papua
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
