Tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaannya dengan cara berbeda. Sejak dinyatakannya wabah penyakit pandemi Covid-19 oleh World Health Organization (WHO), segala aktivitas resmi dilakukan secara daring, tak terkecuali dalam sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah melalui media yang tersedia.
Tentu saja banyak sekali kendala yang ditemui saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar secara daring ini. Mulai dari siswa yang tidak memiliki smartphone, guru yang tidak paham bagaimana menjalankan aplikasi atau media pembelajaran daring, ketersediaan kuota internet, sampai sulitnya akses listrik dan internet guna menunjang proses belajar mengajar.
Masalah kuota internet menjadi kendala krusial yang dirasakan oleh pelajar dan tenaga pendidik. Selain itu, beberapa pelajar yang tinggal di pelosok negeri juga merasakan susahnya akses listrik demi menunjang proses pembelajaran.
Bulan April lalu, Presiden Joko Widodo memaparkan bahwa elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,48%. Itu artinya, ada 433 desa dari 75 ribu desa yang belum teraliri listrik.
Secara kuantitas, memang hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan. Tetapi jika dilihat dari kualitasnya, apakah sudah bisa dibilang baik? Melihat keadaan saat ini memaksa seluruh aktivitas dikerjakan di rumah, maka listrik menjadi suatu hal yang sangat penting.
Selain listrik, akses internet juga tak kalah penting demi kelancaran kegiatan belajar mengajar secara daring. Akses internet sangat mudah didapatkan untuk masyarakat perkotaan, namun bagaimana nasib mereka yang tinggal di pelosok negeri?
Kementrian Kominfo mendesak penambahan kapasitas dan infrastruktur jaringan serta kualitas kepada penyedia layanan telekomunikasi.
“Perusahaan-perusahaan seluler harus melakukan itu dan infrastruktur tambahan untuk memastikan tersedianya layanan internet di wilayah-wilayah tadi,” tutur Jhonny G. Palate selaku Menteri Kominfo dalam Global Online Startup Weekend Covid-19 Indonesia.
Sayangnya, sampai saat ini yang dilihat hanya kuantitas bukan kualitas. Akses listrik maupun internet menjadi kendala bagi siswa dan mahasiswa yang tinggal di pedesaan.
Kendala yang Terabaikan
Sulitnya akses listrik dan internet dirasakan oleh Vika yang saat ini menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat hari raya Idul Adha kemarin Ia harus pulang ke kampungnya yang terletak di Desa Long Segar, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.
“Akses ke sana itu lumayan susah selain estimasi waktunya cukup lama. Ada dua jalur, pertama lewat Sangatta kurang lebih 12 jam dan yang kedua lewat Sebulu kurang lebih 9 jam. Kalau lewat Sebulu jalannya rusak, semuanya tanah tanpa aspal dan cor. Jadi kalau musim hujan banyak mobil yang amblas, kalau begitu jadi bermalam di tengah hutan karena susah jaringan gak bisa telepon minta bantuan,” kata Vika.
Penduduk Desa Long Segar didominasi anak-anak dan dewasa. Di desa ini berdiri masing-masing satu TK, SD, dan SMP. Saat pandemi, sekolah dasar di sana tidak menerapkan pembelajaran secara daring karena fasilitas yang tidak mendukung. Proses belajar mengajar dilakukan dengan membagi jadwal per kelasnya, yaitu kelas 1 dan 4 hari senin, kelas 2 dan 5 hari selasa, serta kelas 3 dan 6 hari rabu.
“Kalau listrik di sana Alhamdulillah semua rumah sudah dialiri listrik, tapi masih dibatasi hanya 6 jam saja, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, kecuali bulan puasa biasanya sampai jam 6 pagi,” jelas Vika.
Masyarakat Desa Long Segar hanya dapat menikmati aliran listrik selama 6 jam. Ini adalah masalah yang serius mengingat mahasiswa seperti Vika harus berhadapan dengan kuliah daring setiap harinya. Jika listrik tidak menyala pada siang hari, maka sinyal internet akan terganggu.
“Jadi kemarin itu pas jaringan hilang, aku naik ke loteng rumahku dan cuma dapat sinyal satu batang, itupun hilang-hilang, hanya bisa untuk SMS. Setelah itu, aku minta diantar sama Bapakku ke bukit (tempat tinggi) di dekat tower. Tapi setelah dicoba tetap tidak bisa, mungkin karena hanya ada satu tower dan lagi rusak, jadi sinyal benar-benar lost,” tutur Vika.
Ia juga menambahkan jika di desanya hanya berdiri satu tower pemancar yang berlokasi di daerah perkebunan jauh dari rumah warga. Sinyal maksimal yang Ia dapatkan adalah LTE. Untuk mengaksesnya lumayan lancar, tetapi sering mengalami gangguan ketika ada petir, angin kencang atau ada alat yang rusak. Jika berkendala dengan rusaknya alat, masyarakat harus menunggu berhari-hari sampai teknisi datang karena akses yang jauh dan sulit.
Namun, di balik semua itu Vika tetap semangat berjuang demi bisa mengikuti perkuliahan. Cerita ini bukan hanya dialami oleh Vika, melainkan ada ribuan pelajar dan mahasiswa lain yang mengalami kesulitan saat harus menimba ilmu.
Indonesia adalah negeri para pejuang. Semangat para pejuang dalam mencapai kemerdekaannya tercermin pada setiap tetes keringat para penuntut ilmu. Mereka percaya, selalu ada jalan untuk setiap perjuangan yang dilangkahkan.
Listrik termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru negeri. Bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas akan infrastruktur harusnya juga menjadi perhatian pemerintah serta instansi terkait.
75 tahun yang lalu Indonesia resmi merdeka. Di tengah krisis seperti saat ini, desakan merdeka datang dari segala sektor. Apakah mereka yang merasakan kesulitan seperti Vika juga pantas disebut merdeka? Apakah mereka pantas merayakan kemerdekaan di tengah ketertinggalan? Lekas sembuh, Indonesiaku.*
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.
