Kota/Kabupaten di Indonesia yang Bergantung pada Sektor Pariwisata

Kota/Kabupaten di Indonesia yang Bergantung pada Sektor Pariwisata
info gambar utama

Kawan GNFI, dengan luasan Indonesia yang memesona dan elok, tentunya sektor pariwisata tidak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan, pada beberapa wilayah kota/kabupaten, sektor ini sudah menjadi salah satu tunlang punggung ekonomi wilayah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekira ada 10 kabupaten/kota yang 40 persen PAD-nya berasal dari sektor ini. Kira-kira demikian catatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018.

Yang mengejutkan adalah, wilayah-wilayah tersebut yang PAD-nya tergantung pada sektor pariwisata adalah wilayah-wilayah yang sama sekali jarang terdengar oleh kalangan pelancong. Meski sebagiannya memang ada juga yang sudah tenar.

Bagi kawan GNFI yang belum paham, secara definisi PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Umumnya, PAD didapat dari hasil pajak retribusi daerah dan pendapatan dari dinas-dinas yang nominalnya dikalkulasikan saban tahunnya. PAD juga berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah tersebut.

Semakin besar PAD yang didapat, mengindikasikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Dimana saja itu?

Dalam catatan Kemenkeu dan BPS, 10 kota/kabupaten itu berdasarkan persentase PAD-nya yang tergantung pada sektor pariwisata adalah;

  1. Badung, Bali (71,36 persen),
  2. Sumba Barat, NTT (68,19 persen),
  3. Supiori, Papua (66,73 persen),
  4. Kepulauan Anambas, Kepri (62,66 persen),
  5. Bintan, Kepri (60,80 persen),
  6. Lombok Utara, NTB (57,69 persen),
  7. Gianyar, Bali (54,29 persen),
  8. Murung Raya, Kalimantan Tengah (53,53 persen),
  9. Dogiyai, Papua (53,16 persen), dan
  10. Mimika, Papua (49,75 persen).

Penghitungan ini bersumber dari Realisasi PAD 2018 yang dilansir Kementerian Keuangan dan verifikasi fasilitas wisata dan pendukungnya dari data Potensi Desa (Podes) 2018 yang dicatat BPS. Sektor pariwisata dan pendukungnya dihitung berdasarkan semua jenis retribusi daerah seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Jika ditotal, untuk pendapatan PAD dari pajak hotel, restoran, dan retribusi jasa usaha penginapan di seluruh wilayah tersebut mencapai Rp17,7 triliun. Rinciannya adalah pajak hotel Rp7,45 triliun, pajak restoran Rp10,25 triliun, dan retribusi jasa usaha penginapan Rp23,9 miliar. Tentunya ini bukan angka yang kecil, kawan.

kota/kabupaten yang PAD-nya didominasi pariwisata

Jika dilihat dari data di atas, pada beberapa wilayah yang mengandalkan pemasukan daerah dari sektor pariwisata sebagiannya memang sudah menyediakan beragam fasilitas, seperti hotel, penginapan, maupun restoran.

Dan, beberapa daerah yang memiliki fasilitas-fasilitas tadi, lazim dikenal oleh masyarakat pada umumnya, seperti di Badung, Gianyar, dan Lombok Utara. Siapa yang tak kenal objek wisata di Bali dan Lombok, bukan?

Tetapi juga patutu dicatat bahwa beberapa wilayah yang PAD-nya masih mengandalkan sektor pariwisata juga ternyata kurang tenar ditelinga kita, sebut saja Sumba Barat (NTT), Supiori (Papua), dan Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau). Nyatanya, wilayah-wilayah gersebut memiliki PAD yang berbasis wisata dengan persentase tertinggi.

Sumba Barat misalnya, dengan persentase PAD sebesar 69,2 persen, wilayah ini masuk ke dalam potensi wisata daerah. Ada danau air asin Waikuri, Pantai Mandorak, dan kampung adat Ratenggaro. Kesemuanya memiliki potensi wisata yang cukup tinggi, sayangnya, beberapa fasilitas seperti penginapan, hotel, maupun restoran yang tersedia masih cenderung minim.

Desa Adat Ratenggaro memang terbuka sepanjang 24 jam untuk dikunjungi, dan pengunjung bisa leluasa mengatur waktunya sesuai dengan kesempatan yang dimiliki. Namun jangan berharap bisa datang ke desa ini setelah petang, karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Lain itu, jika ingin menginap, jangan mengharapkan ada penginapan apalagi restoran.

Kemudian ada Kabupaten Supiori yang terletak di Provinsi Papua. Seperti ditulis Papua.go.id, kabupaten ini merupakan daerah pemekaran dari kabupaten Biak Numfor dan terdiri dari 5 distrik/kecamatan, yakni;

  • Distrik Supiori Utara dengan pusat adminstratif Yenggarbun,
  • Distrik Supiori Timur dengan pusat administratif Sorendiweri,
  • Distrik Supiori Barat dengan pusat administratif Sabarmiokre,
  • Distrik Supiori Selatan dengan pusat administratif Korido, dan
  • Distrik Kepulauan Aruri (termasuk Pulau Meosbefondi dan Pulau Mapia yang merupakan batas pulau terluar Indonesia) dengan pusat administratif Sowek.

Para pelancong yang berkunjung ke kawasan ini umumnya menikmati wisata alam dan bahari yang merupakan keunggulan daerah ini, seperti spot mancing dan spot selam yang tersebar di sepanjang kepulauan Padaido dan kepulauan Aruri. Pesona itulah yang menjadikan Supiori begitu dikenal oleh wisatawan yang telah menjelajah daerah ini.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini instansi teknis guna mengembangkan dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan dengan menyiapkan infrastruktur dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Wajar saja, karena PAD di sektor pariwisata wilayah ini mencapai 66,7 persen.

Secara angka, kontribusi sektor wisata Supiori mencapai Rp1,6 miliar dari total Realisasi PAD 2018 yang mencapai Rp2,4 miliar. Selain Supiori, beberapa kawasan lain di Papua yang PAD-nya bergantung pada sektor wisata adalah Kabupaten Dogiyai dan Mimika.

Kemudian wilayah yang tak kalah tinggi soal PAD yang bergantung pada sektor wisata adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Traveloka mencatat, beberapa destinasi yang karib di telinga pelancong adalah Pulau Bawah, Pulau Durai, Air Terjun Temburun, Pulau Arung Hijau, Pulau Mengkiang Panjang, dan masih banyak lagi.

Tercatat, wilayah ini memiliki PAD yang gergantung dari sektor wisata sebesar 62,6 persen. Ketimbang wilayah Sumba Barat dan Supiori, secara fasilitas kawasan ini masih lebih baik. Tercatat telah hadir hotel, restoran, dan beberapa lokasi penginapan bagi para turis. Meski angkanya masih sangat kecil.

Kemajuan sektor wisata juga setidaknya memberikan gambaran dan keterbukaan sebuah wilayah pada dunia luar. Hadir pula pelajaran tentang toleransi dan perbedaan budaya, terutama dengan latar para pelancong yang dari beragam tempat dan kultur yang berbeda.

Tentunya meski banyak manfaat, sektor wisata juga menghadirkan dilema, misalnya soal potensi kerusakan alam dan sekitarnya yang jika tidak siasati dengan bijak akan memberikan dampak yang kurang baik, yang tentunya bakal berdampak pada ekosistem lingkungan.

Baca juga:

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini