Hari itu, Selasa, 10 September 2019, Presiden Jokowi tengah bersiap bertemu 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat. Para tokoh dan mahasiswa Papua itu menggunakan pakaian batik khas Papua dengan hiasan ikat kepala khas Papua, seolah menggambarkan bahwa mereka adalah perwakilan Papua, bukan hanya mengatasnamakan diri sendiri.
Terlihat unik, beberapa menteri dan pendamping presiden pun ikut menggunakan ikat kepala khas Papua.
Kala itu, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan para tokoh adat Port Numbay, yang juga ketua DPRD Kota Jayapura menyampaikan beberapa permintaan. Sebenarnya ada 10 permintaan, namun yang terdengar hanya ada sembilan permintaan.
Permintaan itu adalah, ‘’Pertama, minta untuk adanya pemekaran provinsi lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua. Dan ketiga, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan),’’ papar Abisai di hadapan Jokowi.
Keempat, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua. Kelima, usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan Program Legislasi Nasional 2020. Keenam, menerbitkan instruksi presiden untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) honorer di tanah Papua.
Ketujuh, percepatan pembangunan Palapa Ring Timur Papua. Kedelapan, mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua. Dan terakhir membangun Istana Presiden RI di ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura.
Mendengar poin ke sepuluh itu, PresidenJokowi berbisik kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang berada di sampingnya. Sekitar 30 detik kemudian, Presiden Jokowi mengatakan, ‘’Mulai tahun depan [2020] istananya mulai dibangun.’’
Ya. Presiden mengabulkan permintaan 61 tokoh Papua itu dengan pertimbangan yang membutuhkan waktu 30 detik saja. Tentu saja keputusannya itu disambut bahagia dan dipenuhi tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir saat itu.
Setelah Presiden Jokowi menyampaikan keputusan menggembirakan itu, Abisai mengatakan akan mengurus sertifikasi lahan 10 hektare yang akan disumbangkan. Lahan tersebut diketahui berstatus tanah adat yang dimiliki oleh Abisai sendiri dan akan diberikan kepada negara secara cuma-cuma untuk digunakan untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di sana.
‘’Maka saya minta dengan hormat untuk bangun Istana Presiden di Papua. Sehingga Bapak Presiden dalam lima tahun ini jadi presiden pertama yang berkantor di Istana Presiden di Papau,’’ pinta Abisai.
Istana Cerminan Tujuh Wilayah Adat di Papua
Peneliti dari Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto pernah memberikan pandangannya terkait rencana pembangunan Istana Presiden di Papua. Kepada Antara (13/9/2019), dia mengatakan menyarankan agar arsitektur Istana diupayakan mencerminkan tujuh wilayah adat. Tujuh wilayah tersebut meliputi Mamta, Saereri, Domberai, Bomberai, Anim Ha, La pago, dan Meepago.
Masing-masing wilayah adat ini sebenarnya memiliki bentuk rumah tradisional dan ukiran yang khas, sehingga kombinasi dari tujuh adat itu harus ada dan diperhitungkan dengan seksama. Selain juga dapat dijadikan cerminan tujuh wilayah adat di Papua, Istana Presiden di Papua juga akan lebih baik berfungsi menyimpan koleksi karya seni para maestro Papua.
Halaman Istananya pun akan lebih baik ditanami pohon-pohon endemik Papua seperti pohon melinjo yang serat kulitnya kerap dijadikan bahan pembuat noken (tas tradisional khas Papua). Ada juga pohon sagu yang semua bagiannya kerap digunakan oleh masyarakat Papua.
Pohon khombouw yang kulitnya kerap digunakan sebagai lukisan kulit kayu khas Papua. Tidak lupa ada pohon kasuari yang sangat bergunak bagi Suku Dani dalam membuat honai. Pohon soang juga yang sudah turun temurun dijadikan sebagai tiang rumah.
Halaman Istana Presiden juga disarankan dibuat mirip dengan Istana Bogor dengan melepas liarkan hewan-hewan endemik seperti kasuari, mambruk, kuskus, dan kangguru.
Istana ke-7 atau ke-8?
Dua bulan setelah kunjungan para tokoh Papua datang dan Presiden Jokowi memenuhi permintaan ke-10 mereka, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memberikan pengumuman perihal kepastian lokasi Istana Presiden di wilayah ibu kota baru. Tepatnya akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Setelah ada kepastian tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyusul pengumuman bahwa pembangunan Istana Presiden ini juga akan dimulai seiring dengan dimulainya pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur yang paling cepat akhir 2020 atau selambat-lambatnya awal 2021.
Namun, kondisi pandemi bisa jadi mengubah agenda tersebut karena beberapa prioritas yang mungkin saja bergeser. Terutama prioritas soal isu kesehatan dan ekonomi akibat dampak dari pandemi.
Jika begitu adanya, maka Indonesia pada masa kepemimpinan Jokowi akan memiliki dua Istana baru. Namun, entah Istana yang mana yang akan lebih dulu terwujud. Apakah Istana Presiden di Papua atau Istana Presiden di ibu kota baru di Kalimantan Timur?
Saat ini sudah ada enam Istana yang dimiliki, yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta, Istana Cipanas di kaki Gunung Gede, Istana Bogor yang menjadi kediaman presiden, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampaksiring di Gianyar, Bali.
Istana yang paling baru adalah Istana Tampaksiring yang dibangun pada 1957 dan selesai dibangun pada 1963. Lahan pembangunannya merupakan pemberian dari Raja Gianyar.
Nampaknya, gaya arsitektur Istana Presiden di Papua akan mengikuti gaya arsitektur Istana Tapaksiring, yaitu dengan menonjolkan ciri khas Indonesia dan nuansa lokal. Sebab Istana Tapaksiring juga sangat memperlihatkan nuansa Bali dengan tidak menggunakan pilar-pilar besar yang menampilkan kesan keagungan dan kekuasaan duniawi.
Jadi tidak sabar melihat dua Istana baru ini!
--
Sumber: SinarHarapan.co | Jeda.id | AntaraNews.com | Liputan6.com | Finance.Detik.com
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
