Meski sudah merdeka, Belanda kala itu ternyata tak mau menerima kemerdekaan Indonesia. Agresi militer yang pernah terjadi di Yogyakarta menjadi bukti bahwa Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Ibu kota lumpuh, sejumlah tokoh ditangkap sehingga terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia.
Untuk itu Indonesia memiliki sejarah dengan terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI dianggap memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. PDRI sendiri adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.
Disebut juga Kabinet Darurat, PDRI kala itu dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara yang merupakan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia pada era Presiden Soekarno. Meski menjabat sebagai ketua PDRI, namun kedudukan Sjafruddin sama dengan presiden. Hal ini merupakan mandate langsung dari Soekarno dan Hatta yang saat itu sempat mengadakan sidang kabinet darurat.
‘’Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, djam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta.
Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.’’
Begitu isi surat hasil sidang cabinet Soekarno-Hatta jelang ditangkap Belanda, yang justru tidak terkirim ke Sjafruddin, namun tersiarkan dalam radiogram. Meski begitu, Sjafruddin diketahui memang sedang berada di Bukittinggi bersama dengan Teuku Muhammad Hasan (Gubernur Sumatera) dan Panglima Tinggi Teritorial Sumatera, Kolonel Hidayat, serta beberapa tokoh lainnya.
Setelah Sjafruddin membentuk PDRI, ia pun memberikan pidato yang disiarkan melalui radio yang berbunyi:
‘’Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno Hatta sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau untuk selama-lamanya, rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintahan yang baru, hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi.’’
Bukittinggi yang Wilayah Pemerintahannya Tersebar di Tiga Daerah
Pemerintah darurat dan selama ibu kota dipindah ke Bukittinggi ini berlangsung selama tujuh bulan, tepatnya pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Tidak seperti pemerintahan pada umumnya, meski ditetapkan di Bukittinggi, namun tempat pemerintahan tidak menetap di salah satu tempat. Para pemimpin PDRI menyebar ke tiga daerah untuk menghindari kejaran Belanda.
Rombongan pertama, Sjafruddin bersama Teuku Mohammad Hasan memimpin rombonga bergerak melalui Bangkinang ke Kampar. Dari Bidar Alam, Sjafruddin beserta rombongan bergerak bertahap ke Sumpur Kudus dan menetap di sana.
Rombongan kedua, Sutan Mohammad Rasjid selaku Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Perburuhan, bersama Residen Sumatra Barat berangkat ke Kototinggi, Kabupaten Limapuluh Koto.
Rombongan ketiga, yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat, Panglima Teritorial Sumatra dalam cabinet PDRI, berjalan kaki menempuh 1.500 km melalui Tapanuli ke Banda Aceh. Jadi, pusat PDRI di Bukittinggi tersebar di tiga wilayah, Bidar Alam (Solok Selatan), Koto Tinggi (Limapuluh Kota), dan Sumur Kudus (sekarang dalam Kabupaten Sijunjung).
Bireuen, Aceh, Ibu Kota Sementara yang Masih Harus Diteliti
Salah satu Kawan GNFI, Rizky Kusumo, pernah mengkaji perihal Aceh yang pernah jadi ibu kota sementara Indonesia. Penegasan bahwa Bireuen pernah jadi ibu kota sementara terlontarkan oleh Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, saat pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Gedung AAC Dayan Dawoon Unsiyah, Darusalaam, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2020).
Menurut Jusuf Kalla, Bireuen pernah menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 18 Juni 1948. ‘’Selama seminggu Bireuen menjadi tempat mengendalikan Republik Indonesia yang saat itu dalam keadaan darurat,’’ kata JK—panggilan akrab Jusuf Kalla.
Soal kedatangan Soekarno ke Bireuen pada kurun waktu tersebut memang benar terjadi. Namun soal alasan kunjungan Soekarno dan penetapan Bireuen untuk menjadi ibu kota sementara masih perlu diteliti. Pasalnya, agresi militer Belanda memuncak baru terjadi pada 19 Desember 1948.
Apakah Soekarno dan Hatta sudah merasakan keadaan darurat kala itu? Perlu diteliti dan dipastikan lagi. Pasalnya belum ada buku sejarah resmi yang mengatakan bahwa Bireuen pernah dipilih Soekarno untuk menjadi pusat pemerintahan sementara.
Dan perlu diteliti lagi kedaruratan seperti apa yang akhirnya membuat Bireuen hanya menjadi pusat pemerintahan dalam waktu sepekan saja.
Diketahui rombongan Soekarno memang pernah bertandang ke Bireuen dan melaksanakan rapat umum akbar di Cot Gapu. Kala itu Soekarno menyampaikan pidatonya berapi-api untuk membangkitkan semangat juang rakyat untuk menghadapi Belanda yang belum ‘’rela’’ mengakui kemerdekaan Indonesia. Seminggu kemudian Soekarno diketahui menjalankan roda pemerintahan di Bireuen.
Pemilihan Bireuen sebagai tempat pemerintahan atau ibu kota sementara ini juga sebenarnya bisa dibilang tepat. Selain daerah ini merupakan daerah paling aman, Bireuen juga kala itu merupakan pusat kemiliteran militer Aceh.
Letaknya pun sangat strategis jika kondisi darurat mengharuskan militer Aceh untuk menyusun perencanaan blockade serangan Belanda yang kala itu juga tengah menguasai Sumatra Timur.
Bagaimana menurut Kawan GNFI? Kira-kira apa alasan Bung Karno menjalankan pusat pemerintahan di Bireuen dalam waktu singkat, ya?
--
Sumber: Good News From Indonesia | Kompas.com | Merdeka.com | Liputan6.com
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
