Hoegeng Iman Santoso, bila mengetahui nama ini Kawan GNFI mungkin bakal ngeh pada sosok Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang jauh dari kemewahan dan korupsi. Penilaian positif yang diberikan pada Hoegeng inilah yang membuat namanya dilabeli Bapak Kepolisian Indonesia.
Pada pertengahan tahun 2020, nama Hoegeng menjadi bahan perbincangan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menilai sang Kapolri legendaris itu pantas dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Namun, pada penganugerahan pahlawan nasional 2020, nama Hoegeng belum terpilih. Adapun yang dianugerahi gelar tersebut pada itu ialah pendahulu Hoegeng, yakni Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
Sama seperti Hoegeng, Soekanto juga pernah menjabat sebagai Kapolri bahkan menjadi yang pertama. Sosoknya juga sama sederhananya seperti Hoegeng, atau malahan lebih dari itu menurut orang terdekatnya.
Menolak Nama Belanda
Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo lahir di Bogor, Jawa Barat, 7 Juni 1908. Ia merupakan anak sulung dari enam bersaudara dari pasangan R. Martomihardjo, seorang pamong praja yang berasal dari Ketangi Daleman, Purworejo, Jawa Tengah dan Kasmirah dari Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Soekanto lahir di rumah uak dari ibunya yang menikah dengan Ermeling, perwira KNIL yang tinggal di Bogor.
Pada 1908, Martomihardjo bekerja di Jasinga, Bogor, sebagai asisten wedana bersama keluarga kecilnya. Mereka tinggal di rumah keluarga Ermeling. Belum genap setahun usianya, Soekanto bersama orang tuanya meninggalkan Bogor dan pindah ke Balaraja, Serang, karena Martomihardjo diangkat sebagai wedana di sana.
Martomihardjo kemudian berpindah lagi ke tempat tugasnya yang baru di Tangerang. Tumbuh kembang Soekanto diwarnai oleh kehidupan penuh disiplin yang diterapkan ayahnya. Jabatan ayahnya sebagai pamong praja, terutama wedana, memberikan pengaruh besar bagi kehidupan Soekanto karena ayahnya memiliki kewibawaan tersendiri di mata masyarakat setempat.
Soekanto termasuk sebagian kecil dari kaum pribumi yang memperoleh pendidikan Barat yang hanya terbuka bagi kalangan priyayi. Kondisi sosial tersebut memudahkannya dapat mengenyam pendidikan, seperti di Frobel School (Taman Kanak-kanak), ELS, HBS, dan RHS.
Pendidikan Belanda yang dialaminya telah memberikan pengaruh penting terhadap proses kultural dalam peningkatan intelektualitas dan disiplin dalam dirinya, yang telah ditanamkan keluarga. Walaupun demikian, pendidikan Barat tersebut tidak menjadikan Soekanto terpengaruh oleh budaya Belanda.
Pertahanannya dalam memegang teguh jati dirinya terlihat sejak sekolah di ELS Bogor. Ketika itu Soekanto menolak diberi nama Belanda sebagai kebanggaan kalangan kaum pribumi yang mendapat pendidikan dan pengasuhan orang-orang Belanda. Penolakan ini atas petuah yang diberikan ayahnya untuk tidak mengganti nama Soekanto dengan panggilan nama Belanda. Penolakan Soekanto terhadap pemberian nama Belanda terulang kembali ketika tinggal di asrama HBS, Bandung.
Keluar dari Bangku Kuliah, Masuk akademi Kepolisian
Waktu kuliah di RHS tahun 1928, Soekanto berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan, seperti Mr. Sartono dan Iwa Kusumasumantri. Mereka saling berdiskusi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semasa kuliah inilah Soekanto aktif di organisasi Jong Java.
Soekanto juga meminta pendapat mereka ketika harus meninggalkan kuliah di RHS dan berencana masuk Comissarisen Cursus, lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang memberi kesempatan kepada anak-anak pejabat pribumi yang terpilih. Dia terpaksa meninggalkan RHS karena kondisi perekonomian ayahnya yang telah pensiun dari jabatan wedana Tangerang.
Pada 1930, Soekanto diterima sebagai siswa Aspirant Commisaris van Politie dengan lama pendidikan tiga tahun. Soekanto lulus pada tahun 1933 dan mendapat pangkat Komisaris Polisi kelas III. Sejak itu dimulailah karier Soekanto di kepolisian.
Jadi Kapolri Pertama, Termuda dan Termiskin
Pada 29 September 1945, Presiden Sukarno menetapkan Soekanto sebagai Kapolri yang saat itu berusia 37 tahun. Tugas bagi sang pertama tentu mahaberat bagi Soekanto. Saat itu ia dibantu tiga orang anak buah saja pada tiga bulan masa kepemimpinannya.
Sebagai Kapolri, Soekanto mendapat mandat dari Sukarno agar membangun Kepolisian Nasional yang tentu harus jauh dari mental kepolisian kolonial. Sistem kepolisian nasional yang dicanangkan jelas membuat tugas Soekanto berat saat itu karena tempat ia bertugas mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial.
Dalam sistem parlementer yang diberlakukan sejak November 1945 sampai 5 Juli 1959, dengan pemerintahan perdana menteri yang silih berganti, Soekanto tetap dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia dikenal visioner, disiplin, jujur, dan konsisten terhadp komitmen dalam membentuk dan membangun Kepolisian Nasional.
Sebagai peletak dasar pondasi kepolisian sudah banyak warisan yang ditinggal Soekanto. Ia berhasil merintis dan membangun struktur polisi yang terbagi menjadi berbagai macam kelembagaan, seperti Brigade Mobil, Polisi Lalu Lintas, Polisi Air dan Udara, Polisi Wanita, laboratorium kriminal, biro anak-anak, dan Interpol. Markas Besar Polri yang terletak di kawasan Senayan juga merupakan hasil kerja nyatanya yang bisa dilihat hingga kini.
Dikenal sebagai Kapolri paling muda yang bertahan paling lama, Soekanto mungkin juga salah satu Kapolri miskin yang bahkan melebihi Hoegeng. "Kalau Pak Hoegeng banyak yang bilang miskin, Pak Kanto jauh lebih miskin," kata Ambar Wulan, sejarawan yang fokus pada sejarah kepolisian, dikutip GNFI dari DetikX.
Tidak seperti pejabat RI pada umumnya, Soekanto tidak memiliki rumah pribadi di kawasan elite seperti Menteng atau Pondok Indah pada 14 tahun masa pengabdiannya di kepolisian RI. Setelah dilengserkan pada Desember 1959, ia meninggalkan rumah dinasnya lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pegangsaan Timur.
Menurut teman lamanya, H.A. Koesnoro, rumah Soekanto sama sekali tidak mencerminkan orang yang memiliki kedudukan tinggi. Meskipun begitu, Koesnoro mengaku Soekanto tidak pernah mengeluh akan nasibnya itu.
Penghargaan dan Peninggalan
Soekanto meraih sejumlah penghargaan atas hasil pengabdiannya kepada negara. Salah satu yang didapat Soekanto ialah penghargaan Satya Lencana berdasarkan Keputusan Presiden RI tertanggal 18 Mei 1961, yakni Satya Lencana Peringatan Perjuangan, Satya Lencana Karya Bhakti, Satya Lencana Jana Utama dan Satya Lencana Karya Setia Kelas I. Menjelang peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1968, Sekretaris Presiden menemui Soekanto di kediamannya untuk menyampaikan Keputusan Presiden No.168/ABRI/1968 tanggal 28 Juni 1968 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan bagi Soekanto menjadi Jenderal Polisi.
Soekanto wafat pada 25 Agustus 1993. Pernikahannya dengan wanita Manado, Bua Hadjijah Lena Mokoginta, tidak menghasilkan keturunan. Ia dimakamkan satu liang lahat dengan istrinya di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Meskipun tidak memiliki keturunan, peninggalan Soekanto justru lebih besar yakni lembaga Kepolisian yang dibangunnya dari nol.
Untuk menghormati jasa-jasanya, namanya diabadikan dalam nama sebuah rumah sakit di Jakarta, Rumah Sakit Polri Soekanto di Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain itu, sosoknya juga dijadikan patung yang berdiri di depan Museum Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
---
Referensi: Kompas.id | Detik.com | Awaloedin Djamin & Ambar Wulan, "Jendeal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo: Bapak Kepolisian Negara RI"
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
