Nama "Jakarta" mulai dipakai mengganti nama "Batavia" pada masa pemerintahan pendudukan Jepang yakni tahun 1942.
Perubahan nama kota merupakan sebuah bentuk propaganda pemerintah militer Jepang yang berusaha menghilangkan unsur ke-Belanda-an.
Namun, ketika Belanda (NICA) berusaha kembali menduduki Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan nama "Batavia" kembali dipakai secara sepihak oleh mereka.
Barulah setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat/RIS) pada 27 Desember 1949, nama "Jakarta" dimunculkan lagi untuk mengganti "Batavia".
Peresmian penggantian nama diumumkan oleh Menteri Penerangan Indonesia, Arnold Mononutu, tiga hari setelah penyerahan kedaulatan.
Merujuk Pasal 68, Paragraf 3 Konstitusi Sementara IS, disebutkan: "Kursi pemerintahan terletak di Ibu Kota Jakarta."
Saat itu Mononutu mengumumkan pengumuman resmi melalui konferensi pers memakai bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Mengutip artikel surat kabar De Twentsche Courant Tubantia terbitan 30 Desember 1949, Mononutu juga menerangkan bahasa Indonesia adalah bahas resmi dalam mengabarkan yang ke depannya akan dibarengi dengan bahasa Belanda dan Inggris.
Selain membahas soal pengubahan nama kota dan penerapan bahas resmi, surat kabar itu juga menyinggung masalah Irian Barat yang masih belum terselesaikan.
Ditegaskan oleh Mononutu bahwa presiden dan kabinet tidak akan menyimpang dari perspektif kemerdekaan pada empat tahun yang lalu yakni: "Indonesia Merdeka dan Merdeka dari Sabang sampai Merauke."
---
Referensi: De Twentsche Courant Tubantia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
