Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada 1956.
Penyerahan kemerdekaan ini dinilai tidak baik oleh Presiden Republik Indonesia, Sukarno.
Menurutnya, Malaysia ditakutkan akan menjadi salah satu proyek kolonialisme Barat dan akan mengancam RI yang belum lama meraih kemerdekaan.
Mengutip Kompas.com, Sukarno khawatir Federasi Malaya akan jadi pangkalan militer Barat di Asia Tenggara yang menurutnya akan mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Ada anggapan dari Sukarno kalau Inggris akan menggunakan negara baru itu untuk mengetatkan kontrol dan kekuasaannya.
Dengan kata lain, mereka akan melanjutkan kolonialisme gaya baru. Indonesia sendiri ketika masih disebut Hindia Belanda pernah merasakan kependudukan Inggris pada 1811-1816.
Kesabaran Sukarno hampir habis ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana akan menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1964.
Pada 1 Desember 1964, wakil Indonesia di PBB akhirnya menyampaikan pernyataan kepada Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, tentang keinginan negeri ini untuk keluar dari PBB jika organisasi tersebut tetap menjalankan rencana dan niatnya itu.
"Ancaman" itu tak membuahkan hasil. Malaysia sah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 7 Januari 1965. Saat itu juga Sukarno mengeluarkan pernyataan deklarasinya.
Barulah pada 20 Januari 1965, Menteri Luar Negeri RI, Subandrio, mengirimkan surat resmi yang berisi pengunduran diri Indonesia dari PBB.
Namun, langkah pengunduran diri itu hanya setahun.
Setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, pada 19 September 1966, Indonesia mengumumkan akan menjalin kerja sama lagi dengan PBB.
Indonesia pun kembali menjadi anggota pada 28 September 1966 atau tepat 16 tahun setelah diterima untuk pertama kalinya menjadi anggota PBB.
Baca Juga:
---
Referensiu: Kompas.com | Kemlu.go.id
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
