#WritingChallengeGNFI #CeritadariKawanGNFI
Kota Ngapak di antara pengunungan serayu ini bernama Banjarnegara. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan julukan The Heart of Central Java, terdiri atas 20 kecamatan dengan luas wilayah total 1.069,73 km2 memiliki catatan sejarah baru. Jika umumnya usia bertambah satu per satu, lain halnya dengan kota dawet ayu ini. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara, terjadi perubahan hari jadi yang menyebabkan usianya bertambah 260 Tahun.
Perubahan hari jadi, sebelumnya 22 Agustus 1831 menjadi 26 Februari 1571, ditetapkan berdasarkan penelusuran dan pengkajian dokumen sejarah dan studi komparasi yang dijadikan dasar perubahan hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Penelitian yang dilakukan oleh sejarawan, Profesor Sugeng Priyadi, menjadi gagasan penting bahwasanya kelahiran Kabupaten Banjarnegara berkaitan dengan sejarah nenek moyang, bukan berdasarkan kolonialisme. Perubahan ini berdasarkan pengkajian pada Babad Kalibening yang menjadi sumber sejarah masyarakat Banyumas.
Pada 22 Agustus 1831 silam, kekuasaan Belanda secara administratif mulai berlaku di wilayah Banjarnegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Resolutie Governoer General Buitenzorg pada 22 Agustus 1831, yang dianggap sebagai dasar penetapan hari jadi Kabupaten Banjarnegara di bawah kendali kolonial Belanda. Perubahannya menjadi 26 Februari, dilatarbelakangi peristiwa terdahulu pada Babad Banyumas ketika Raden Jaka Kaiman yang diangkat oleh Sultan Panjang menjadi Adipati Warga Utama II menggantikan mertuanya, Adipati Warga Utama I dengan gelar Adipati Wirasaba IV.
Resolutie Governoer General Buitenzorg berawal ketika terjadinya Perang Diponegoro antarkerajaan di Nusantara dengan Kolonial Belanda. Raden Tumenggung Dipoyuda IV, salah satu Tumenggung di Kerajaan Mataram, di tunjuk oleh raja Mataram untuk memimpin jalannya peperangan. Singkat cerita, peperangan dimenangkan oleh pasukan Raden Tumenggung Dipayuda IV, lalu para petinggi Belanda yang kalah dibawa ke Kerajaan Mataram.
Kabar kemenangan yang dibawa oleh pasukan Raden Tumenggung Dipoyuda IV sampai kepada Raja Mataram. Sebagai bentuk hadiah atas kemenangan yang dibawanya, R.T. Dipayuda IV diangkat menjadi Bupati Banjarnegara, bedasarkan Resolutie Governoer General Buitenzorg 22 Agustus 1831 nomor 1 guna mengisi kekosongan kekuasaan wilayah Banjarwatulembu yang kini bernama Banjarnegara. Namun, hal tersebut dianggap bertentangan karena tidak memiliki nilai nasionalisme dan patriotisme sebab masih terdapat kendali Belanda di dalamnya.
Pada Babad Kalibening yang juga merupakan sumber sejarah Banyumas, disebutkan bahwa pada Senin Pon 1 Syawal 978 Hijriah bertepatan dengan 26 Februari 1571. Setelah menobatkan menantu Adipati Wirasaba, yaitu Raden Joko Kaiman, Sultan Pajang membagi wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi 4 Kadipaten yang meliputi Kadipaten Banyumas, Kadipaten Pamerden, Kadipaten Wirasaba, dan Kadipaten Banjar Petambakan (Banjarnegara). Bersamaan dengan pembagian wilayah tersebut, Raden Joko Kaiman mendapatkan gelar Adipati Mrapat (mara papat: membagi empat).
Prof. Dr. Sugeng Priyadi, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiah Purwokerto, berpendapat bahwa gagasan pembagian wilayah tersebut diungkapkan Joko Kaiman pada 1 Syawal 978 H atau 26 Februari 1571. Pembagian wilayah tersebut sebagai dasar awal penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
Daerah Banjar Petambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda, wilayah Pamerden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirokusumo, dan wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Warga Wijoyo. Sementara itu, Raden Joko Kaiman kembali ke Banyumas untuk membangun pemerintahan yang baru.
Berdasarkan kajian mendalam mengenai sejarah yang dilakukan oleh Pansus DPRD Banjarnegara, peraturan daerah nomor 3 tahun 1994 yang menetapkan hari jadi Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 22 Agustus 1831 tidak berlaku. Sejalan dengan pencabutan perda tersebut, sebagai gantinya diterbitkan peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang menetapkan hari Senin, 26 Februari 1571 sebagai hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Untuk selanjutnya, dilakukan peringatan setiap tanggal 26 Februari. Peraturan tersebut resmi diberlakukan pada peringatan hari jadi Banjarnegara Ke-449 pada 26 Februari 2020.
Dengan adanya perubahan hari jadi Kabupaten Banjarnegara, pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan perubahan arsip daerah. Salah satunya dengan menambahkan para bupati dalam catatan sejarah sebelum tahun 1831 sampai dengan 1571 menjadi bagian dari bupati Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara sejak tahun 1831 memiliki setidaknya 15 bupati, mulai dari Kanjeng Susuhunan Paku Buwana IV bergelar Dipayudha IV sampai sekarang dipimpin oleh Budhi Sarwono.
.jpg)
Pada 26 Februari 2021 lalu, Kabupaten Banjarnegara memperingati hari jadinya yang ke-450 tahun dengan tema “Dengan spirit 450 tahun Hari Jadi Banjarnegara, ekonomi meningkat, keluarga sehat bahagia menuju Banjarnegara bermartabat dan sejahtera”. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah daerah menyelenggarakan peringatan hari jadi secara daring melalui kanal YouTube Kabupaten Banjarnegara. Dengan berbagai kegiatan yang disiarkan langsung, seperti do’a bersama dan malam tasyakuran, pentas seni daerah, dan ngaji besama Gus Miftah.
Terlepas dari perubahan hari jadi Banjarnegara, kota kecil ini memiliki sejuta makna. Jauh sebelum itu, wilayah utara Banjarnegara, Dieng Plateau, sudah terlebih dahulu ada menjadi pusat peradaban Hindu Budha sejak abad ke-VII. Sebagai The Heart of Central Java, berbagai kearifan lokal, wisata budaya, wisata kuliner, dan keramah-tamahan warga Kota Ngapak ini menjadi nilai tersendiri bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.*
Refrensi: Budaya Jawa | Budpar | Muji, P. 2020. Perubahan Hari Jadi Banjarnegara Bersatu Membangun Banjarnegara Maju | Program Studi Pendidikan Sejarah. 2017. Prof Sugeng, Narasumber FGD Hari Jadi Banjarnegara. Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Cagar Budaya
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
