Tuah Vincenzo dari Berkeley yang Pernah Selamatkan Ekonomi Indonesia

Tuah Vincenzo dari Berkeley yang Pernah Selamatkan Ekonomi Indonesia
info gambar utama

Drama Korea (Drakor) Vincenzo yang dibintangi Song Jong Ki akhirnya tamat. Bercerita tentang sosok mafia asal Italia yang kembali ke Korea, serial ini mendapat perhatian besar dari penikmat film.

Vincenzo Cassano lahir di Korea tapi kemudian diadopsi oleh keluarga mafia Italia. Setelah besar dirinya kemudian kembali ke tanah kelahirannya untuk sebuah urusan.

Kembali ke Korea sebagai pengacara hukum. Ia harus melawan sebuah farmasi besar bernama Babel yang dilindungi kekuasaan politik dan juga hukum.

Walau memiliki atribut seorang pengacara, Vincenzo melakukan perlawanan dengan gaya mafia. Singkat cerita, Babel, farmasi besar tersebut akhirnya tumbang.

Tapi kisah tentang 'mafia' tidak hanya terjadi di Italia sebagai habitatnya. Di Indonesia, istilah ini santer terdengar karena perannya dalam ekonomi di masa Orde Baru (Orba).

Para mafia dari Berkeley

Mafia Berkeley merupakan julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto. Mereka ialah arsitek yang membangun pondasi pemikiran ekonomi Indonesia sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Sukarno.

Kelompok itu disebut "Mafia Berkeley" sebab empat di antaranya mengenyam pendidikan terakhir atau pernah studi di University of California, Berkeley, Amerika Serikat (AS). Lulusan Berkeley itu antara lain Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, dan Mohammad Sadli.

Semasa Orde Baru berkuasa, para Mafia Berkeley memiliki posisi yang amat strategis. Widjojo menjabat Kepala Bappenas (1967-1983); Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) pada 1973-1983; dan Penasihat Ekonomi Presiden (1983-1998).

Sedangkan Ali Wardhana menjadi Menteri Keuangan (1973-1983) dan Menko Ekuin (1983-1988). Sementara itu, Emil Salim menjabat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973), Menteri Perhubungan (1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1978-1983), serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1983-1993).

Sedangkan Mohammad Sadli menjadi Menteri Tenaga Kerja (1971-1973) dan Menteri Pertambangan (1973-1978). Istilah "Berkeley Mafia" atau Mafia Berkeley pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis 'kiri' AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970.

Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat

Boediono, mantan wapres dan menkeu, salah satu pihak yang menolak pernyataan bahwa pemikiran Widjojo bagian dari rencana CIA. Menurutnya, tuduhan itu tidak adil sebab Ransom tidak pernah hidup di Indonesia dan mengerti kondisi yang diakibatkan sistem ekonomi terpimpin yang diterapkan Sukarno.

Dilansir dari Tirto, berkat tangan dingin para lulusan Berkeley, ekonomi Indonesia semasa awal Orde Baru kembali bangkit. Haryo Aswicahyono, ekonom senior yang berkantor di Center for Strategic and International Studies (CSIS) memuji langkah Widjojo membuka Indonesia untuk dimasuki modal asing.

“PMA [penanaman modal asing] mulai masuk, terutama Jepang. Hasilnya bukan main. Inflasi dari 600 bisa ditekan jadi 2 digit. Produksi pertanian naik, utang luar negeri bisa direstrukturisasi, padahal jika dilihat dari utang, Indonesia sudah bangkrut waktu itu,” ujar Haryo.

Tuah Widjojo dan kawan-kawan pun berlanjut. Ketika Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1965-1997, Widjojo dkk mampu mempertahankan perekonomian Indonesia untuk tetap tumbuh dengan rata-rata 6,5 persen per tahun.

Saat menjadi Menko Ekuin sekaligus merangkap Ketua Bappenas periode 1973-1978 dan 1978-1983, Widjojo membuat perencanaan ekonomi yang tertuang dalam Repelita. Dalam Orde Baru, Bappenas menjadi lembaga yang krusial sebab memegang kunci pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM, dalam kolomnya di Gatra (2012), sistem kerja Repelita sendiri berpegang pada perencanaan terpusat, baik itu secara arah kebijakan maupun pendanaan. Dengan alur seperti ini, pembangunan di daerah lebih menonjol karena perencanaan maupun implementasinya “bersifat sentralistik.”

Mulai dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada), Bimas, Inmas, sampai Inpres adalah cerminan jelas dari implementasi tersebut. Program-program ini memiliki pendekatan sektoral yang amat kuat, dengan mekanisme dekonsentrasi. Pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan Jakarta.

Demi memperbaiki perekonomian dalam negeri, Widjojo percaya bahwa sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal, maupun utang luar negeri harus dimodernisasi.

Tujuannya agar kelak perekonomian Indonesia bisa melahirkan trickle down effect: kebijakan yang ditujukan untuk memberi keuntungan bagi kelompok kaya akan menetes pula ke rakyat miskin melalui perluasan kesempatan kerja dan pasar sampai distribusi pendapatan.

Buah dari “Widjojonomics", sebutan cetak biru pembangunan ekonomi ini begitu terasa. Pertumbuhan ekonomi melesat, inflasi berhasil ditekan, investasi asing mengucur deras, dan PDB bergerak stabil. Berkat kebijakan para ekonom inilah Indonesia memperoleh sebutan “Macan Asia".

Tommaso Rossotti dalam “Indonesian Political Economy: A Historical Analysis" menerangkan, dekade Orde Baru menjadi “periode transformasi yang kuat untuk Indonesia di setiap aspek."

Bergantung kepada asing

Walau begitu berdampak besar dalam perbaikan ekonomi masyarakat. Saat itu ekonomi Indonesia malah terus bergantung kepada investasi asing.

Apalagi setelah pembentukan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), sebuah konsorsium pemberi pinjaman kepada Indonesia, pada 1967. IGGI terdiri 13 negara (termasuk Jepang dan AS), Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, serta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dilansir dari Tirto, salah satu dampaknya adalah perusahaan lokal tidak mendapat ruang untuk mengelola industri ekstraktif dengan produksi keuntungan yang tinggi, sebab hal itu sudah diberikan kepada negara-negara IGGI. Pada akhirnya, kepentingan asing di Indonesia telah memaksa perusahaan lokal tunduk pada status perusahaan asing.

Dampak buruk ketergantungan terhadap utang luar negeri juga terasa betul ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997. Bantuan yang dikucurkan IMF untuk melikuidasi 16 bank pada awal November 1997 yang terpuruk justru memicu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang panik.

Selain itu, pencapaian di sektor ekonomi tersebut tidak dibarengi penguatan institusional sehingga membuka ruang lebar munculnya praktik korupsi. Akhirnya muncul para pemburu rente yang menguasai berbagai sektor ekonomi.

Salah satu yang disorot adalah korupsi di Pertamina yang saat itu dipimpin oleh Ibnu Sutowo. Saat itu harga minyak dunia melonjak dan uang hasil bisnis jual-beli minyak bumi mengalir ke kantong pemerintah. Namun yang terjadi adalah korupsi dan utang Pertamina yang sebesar 10,5 miliar dolar AS.

"Menghadapi hal-hal seperti inilah 'liberalisasi' jadi masuk akal: pasar akan lebih cepat memperingatkan dan sekaligus memberi hukuman ketimbang seorang menteri penertiban aparat negara, ketika sebuah perusahaan sebesar Pertamina salah urus," ujar Goenawan Muhammad dalam "Catatan Pinggir"-nya yang berjudul "Reformasi, Katanya. Tapi Mungkin 'Tumpas Kelor' terhadap Ingatan".

Perlahan tapi pasti, politisasi ekonomi yang ditempuh Soeharto mencapai titik nadirnya di akhir 1990-an. Indonesia terpapar krisis moneter dan Soeharto pun lengser. Usai Soeharto turun, pengaruh Widjojo dan kawan-kawan pun ikut pudar.

Baca juga:

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

RK
MI
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini