Kisah Dua Presiden Indonesia yang Terlupakan Sejarah, Bahkan Dicap Pemberontak

Kisah Dua Presiden Indonesia yang Terlupakan Sejarah, Bahkan Dicap Pemberontak
info gambar utama

Pada 19 Desember 1949 Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Kemudian pemerintahan kolonial menangkap Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya.

Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan yaitu presiden bersama kabinet tetap berada di Yogyakarta. Saat itu ada beberapa skenario yang akan diambil bila kondisinya menjadi lebih buruk

Apabila Presiden ditangkap maka Menteri Kemakmuran Syafuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Sumatra Barat. Meski begitu, bagi seluruh rakyat yang berada di Yogyakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan.

“Mandat Presiden kepada Sjafruddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PemerintahanDarurat di Sumatra," demikian isi telegram yang disampaikan kepada Syafruddin.

Baca juga (7 November 1945) - Partai Masyumi Berdiri di Yogyakarta

Inisiatif pembentukan PDRI

Namun apa lacur, telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi karena sulitnya sistem komunikasi pada saat itu. Ternyata pada saat bersamaan, ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Sjafruddin Prawiranegara segera mengambil inisiatif yang senada.

Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr TM Hasan menyetujui usul itu.

"Demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara". Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dijuluki "Penyelamat Republik".

Atas usaha PDRI, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Delapan bulan berselang, yakni pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet.

Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI-ke Presiden RI--secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.

Lain lagi dengan kisah Mr. Assaat yang menduduki kursi pimpinan sebagai pejabat (acting) Presiden Republik Indonesia (27 Desember 1949-15 Agustus 1950), ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Diberitakan surat kabar Merdeka, 30 Desember 1949, pelantikan Mr. Assaat sebagai acting Presiden RI dilakukan di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada 27 Desember 1949. Soekarno memimpin langsung upacara pelantikan tersebut.

Selain penyerahan mandat, dalam sidang tahun 1949 itu juga BPKNIP secara resmi mengumumkan pemberhentian Soekarno dan Hatta sebagai Presdien dan Wakil Presiden RI. Juga penyerahan kedaulatan RI kepada RIS.

Setelah penyerahan mandat, Mr. Assaat membentuk pemerintahan yang berkedudukan di Yogyakarta. Dia dibantu oleh beberapa tokoh republik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Marthias Dusky Pandoe dalam ''Jernih Melihat Cermat Mencatat: Antologi'' karya jurnalistik wartawan senior Kompas, selama memimpin pemerintahan RI di Yogyakarta Mr. Assaat berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Mr. Assaat tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, tapi kalau mau, panggil Bung Presiden saja,” tulis Pandoe.

Di dalam catatan Departemen Penerangan termuat Daerah Istimewa Yogyakarta, pengembalian jabatan presiden RI ke tangan Soekarno terjadi pada 15 Agustus 1950. Peristiwa itu ditandai dengan pembacaan Piagam Pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Sukarno saat rapat gabungan DPR, Pemerintahan RIS, dan Senat.

Piagam itu diputuskan berdasar persetujuan anggota RIS, DPR, dan BP-KNIP. Siang harinya, Soekarno tiba di Yogyakarta untuk menerima kembali mandat yang sebelumnya diberikan kepada Mr. Assaat. Hari itu juga mandat acting presiden resmi dikembalikan dari Assaat ke tangan Soekarno.

Dua sosok presiden yang terlupakan sejarah

Sepanjang berdirinya Republik Indonesia (RI), masyarakat telah mengenal Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, yang menjabat sebagi presiden. Padahal masih ada dua lagi Presiden Indonesia dan jarang sekali disebut, yaitu Sjafrudin Prawiranegara dan Mr. Assat.

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Banten pada 28 Februari 1911. Beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dan pernah menjabat Menteri Kemakmuran RI pada kabinet pertama.

Di masa kecilnya akrab dengan panggilan "Kuding", dalam tubuh Sjafruddin mengalir darah campuran Banten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatra Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri.

Kuding, yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, memiliki cita-cita tinggi, "Ingin menjadi orang besar," katanya. Itulah sebabnya ia masuk Sekolah Tinggi Hukum di Batavia.

Sejak masih bersekolah di RHS Sjafruddin sudah aktif di dalam organisasi mahasiswa bernama Unitas Studosorum Indonesiensis (USI). Menurut Rudolf Mrazek dalam ''Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony'', USI lebih banyak melakukan kegiatan yang menunjang studi dan rekreasi.

Hal itu semata dilakukan untuk menekan kecenderungan radikalisme di antara mahasiswa RHS. Tetapi meski kegiatan USI hampir tidak menyentuh ranah politik, Sjafruddin tetap menaruh perhatian pada pergerakan. Melalui berbagai bacaan di buku dan surat kabar, dia memahami makna nasionalisme.

Baca juga Sang Kepala Negara Dinobatkan sebagai Asian of The Year 2019

“Sjafruddin adalah seorang Muslim dan seorang patriot, dan dia benar-benar menolak pemerintahan Belanda seperti yang berkembang di Hindia. Dia coba memastikan posisi orang Indonesia di dunia modern, dan menolak gagasan Belanda,” tulis Mrazek.

Sjafruddin pernah menduduki beberapa jabatan struktural penting selama kurun 1946-1951, yakni sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menter, dan sebagainya. Dirinya jugalah yang diketahui mengusulkan agar Indonesia memiliki uang sendiri, ORI (Oeang Republik Indonesia), menggantikan uang Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang.

Sama halnya dengan Mr Assat, yang lahir di Dusun Pincuran Landai, Kubang Putiah, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat, 18 September 1904. Ia belajar di sekolah agama "Adabiah" dan MULO Padang, selanjutnya ke School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta.

Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, dia keluar dari STOVIA dan melanjutkan ke AMS (SMU sekarang). Dari AMS, Assaat melanjutkan studinya ke Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta).

Ketika menjadi mahasiswa RHS, ia memulai berkecimpung dalam gerakan kebangsaan, dalam gerakan pemuda dan politik. Saat itu Assaat giat dalam organisasi pemuda "Jong Sumatranen Bond".

Karier politiknya makin menanjak dan berhasil menjadi Pengurus Besar "Perhimpunan Pemuda Indonesia". Ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam "Indonesia Muda", ia terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar "Indonesia Muda".

“Fakta sejarah menyatakan lagi, Assaat adalah patriot demokrat yang tidak kecil sahamnya dalam menegakkan dan mempertahankan RI. Dia setia memikul tanggung jawab sejak awal kemerdekaan sampai tahap akhir penyelesaian revolusi,” ungkap Pandoe.

Mr. Assaat sempat diasingkan ke Bangka akibat kegiatannya selama masa pergerakan. Dia juga pernah duduk di beberapa jabatan penting--selain ketua KNIP-BPKNIP dan acting Presiden RI--seperti Anggota Parlemen, serta Menteri Dalam Negeri di Kabinet Natsir.

Terlupakan bahkan dicap 'pemberontak'

Selepas menjabat sebagai presiden sementara, ternyata roda kehidupan bisa berbalik ke hal yang tidak terduga. Hal ini dirasakan oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Berawal dari kekecawaan pemerintah pusat, tanggal 15 Februari 1958, di tempat yang sama saat dideklarasikannya PDRI di Bukittinggi satu dekade silam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merilis kabinet tandingan. Nama Sjafruddin Prawiranegara muncul kembali, lagi-lagi sebagai perdana menteri alias pemimpin tertinggi.

PRRI, yang berdiri beriringan dengan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia Timur, saat itu menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Sjafruddin, yang setelah penyerahan kedaulatan sempat menjabat sebagai menteri keuangan kemudian Gubernur Bank Indonesia pertama, memegang peranan sentral dalam manuver ini.

“Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepala Negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara. Sekarang tiba saatnya untuk bertindak!" seru Sjafruddin Prawiranegara dalam pidatonya, seperti dikutip dari buku ''Bung Karno Menggugat''.

Baca juga Merenungi Hubungan Antara Bung Karno, Pancasila, dan Milenial

Tapi bulan Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. Namun, Presiden Sukarno memutuskan untuk mengampuni mereka, termasuk Syafruddin Prawiranegara.

Selepas itu, Sjafruddin meninggalkan gelanggang politik dan memilih beralih jalur ke jalan dakwah, termasuk dengan menjadi pengurus Yayasan Pesantren Islam dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (KMI) yang dibentuk setelah Orde Lama tumbang dan digantikan oleh rezim baru di bawah komando Soeharto selaku presiden.

Sjafruddin memang dikenal tidak takut dengan siapapun, Soekarno dan Soeharto pernah dilawannya. Syafruddin, seperti kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum wafat, hanya takut kepada Tuhan.

"Saya ingin mati di dalam Islam, dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah," ucap Syafruddin seperti dikutip dari ''Sejarah Pemikiran Indonesia: 1945-1966'' karya Sri Indra Haryati (2007: 396).

Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia di Jakarta tanggal 15 Februari 1989, dalam usia 77. Meskipun sempat dicap sebagai pemberontak, dan melawan kebijakan Orde Baru, pemerintah RI tetap memberinya gelar pahlawan nasional pada 7 November 2011.

Sementara itu Mr Assat yang pernah menentang Presiden Soekarno saat menjalankan Demokrasi Terpimpin, secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya. Yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia (PKI).

Assaat pun merasa terancam. Karena Demokrasi Terpimpin adalah kediktatoran terselubung, ia selalu diawasi oleh intel serta PKI. Diam-diam dirinya pergi ke Stasiun Tanah Abang, lalu pergi dari Jakarta. Assat bersama keluarganya lalu menyeberang ke Sumatra, berdiam beberapa hari di Palembang. Dirinya kemudian bergabung dengan PRRI di Sumatra Barat.

Ketika berada di hutan-hutan Sumatra Barat dan Sumatra Utara, Assaat sudah merasa dirinya sering terserang sakit. Ia ditangkap, dalam keadaan fisik lemah dan menjalani hidup di dalam penjara Demokrasi Terpimpin selama 4 tahun (1962-1966). Ia baru keluar dari tahanan di Jakarta, setelah munculnya Orde Baru.

Pada tanggal 16 Juni 1976, Assaat meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati, Jakarta Selatan. Assaat yang mendapat gelar Datuk Mudo, diantar oleh teman-teman seperjuangannya, sahabat, handai tolan dan semua keluarganya, dia dihormati oleh negara dengan kebesaran militer.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Kusumo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Kusumo.

RK
MI
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini