Memiliki populasi setidaknya 70 juta jiwa, membuat masyarakat adat di Indonesia merupakan kelompok yang rentan terhadap penyebaran penyakit dan kematian karena Pandemi Covid-19. Namun, sepanjang wabah menyerang tanah air, pemerintah tidak menenjukan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat adat.
Ini terlihat dari minimnya panduan kesehatan khusus bagi masyarakat adat, data-data penyebaran atau kematian pada masyarakat adat, hingga ketidakjelasan dalam pemberian vaksin untuk mereka. Tidak menutup kemungkinan dari 63.760 kasus kematian ada yang merupakan bagian dari masyarakat adat.
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herry Jogaswara, mengatakan bahwa persoalan masyarakat adat dalam pandemi harus dilihat dalam dua aspek.
Pertama benar ada kerentanan dalam masyarakat adat karena mereka tidak terakses sistem kesehatan, bahkan ada yang menolak sistem kesehatan modern.
Kedua, terkait konsep ketahanan kapabilitas Ia mengatakan, justru masyarakat adat memiliki mekanisme tertentu, yang membuat mereka bisa hidup dalam kondisi darurat kesehatan.
Hikayat Kesuksesan Masyarakat Adat Hadapi Pandemi Covid-19
"Misalnya pada orang Rimba, ada tradisi orang dari luar daerah atau orang Rimba sendiri yang habis berpergian jauh, dia harus besasindingon (isolasi)," ujar Herry yang dikutip dari Alinea.
Walau begitu, Epidemolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mewanti-wanti potensi Covid-19 yang mewabah di wilayah adat. Satu hal yang harus menjadi perhatian, sambungnya, mereka seringkali tinggal dalam satu atap, dengan jumlah orang yang padat cenderung berkumpul.
"Ini yang harus diantisipasi. Jadi harus diberikan banyak pemahaman, umumnya ketika satu terdeteksi, berarti penularan sudah banyak," tandasnya.
Kerentanan ini memang terjadi, karena kelompok masyarakat adat tidak memiliki jangkauan informasi dan akses kesehatan yang baik pada masa Covid-19. Belum lagi terbatasnya akses sanitasi, seperti air bersih untuk cuci tangan, sabun dan disinfektan yang merupakan salah satu pencegahan utama dari penyebaran virus. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penyakit menular dan tidak menular.
Menurut Dicky, kematian pada masyarakat adat juga cenderung tinggi karena mereka banyak yang usia lanjut dan memiliki komorbid.
"Tentu mereka tidak diketahui seperti masyarakat di perkotaan yang rutin cek kesehatan, ini yang harus diantisipasi," ungkapnya.
Sayangnya, di tengah gencarnya program vaksinasi dari pemerintah, masyarakat adat dengan populasi sebanyak itu tidak masuk dalam program vaksinasi Covid-19 yang sedang digulirkan oleh pemerintah. Menurut juru biacara program vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, yang menjadi alasan masyarakat adat tidak masuk dalam program vaksinasi karena mereka komunitas tertutup.
"Penularan Covid-19 terutama di daerah yang mobilitasnya tinggi, ya," tuturnya.
Padahal atas dasar prinsip kesetaraan, World Health Organization (WHO) sudah mengeluarkan panduan prioritas vaksin dalam "WHO Sage Roadmap for Prioritazing uses of Covid-19 Vaccines of the Context of Limited Suplly" yang dipublikasikan pada 13 November 2020.
Di dalamnya disebutkan, kelompok sosiodemografi dengan risiko parah atau kematian lebih tinggi, seperti orang yang hidup dalam kematian, tunawisma, mereka yang hidup di pemukiman kumuh perkotaan, kelompok seksual minoritas, pekerja migran, pengungsi , populasi nomaden dan masyarakat adat di perdesaan, serta daerah terpencil, masuk ke dalam prioritas penerima vaksinasi Covid-19.
Siti berkilah, WHO sudah merekomendasikan daftar penerima vaksin. Ia bilang, pihaknya pun sudah menyusun sesuai peta jalan.
"Terutama kita melihat beban penyakit, angka kesakitan dan kematina,'' katanya.
Masyarakat adat mendukung prgram vaksinasi
Tetua adat masyarakat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Jaro Saija, mengatakan masyarakat adat di sana akan mengikuti program vaksinasi Covid-19. Jaro mengatakan, saat ini pemerintah daerah sedang menyosialisasikan program ini kepada masyarakat.
"Sehingga semua bisa vaksinasi," kata Jaro Saija, mengutip Tempo.
Ia mengatakan saat ini ada 11.800 penduduk Baduy yang tersebar di 68 kampung, namun sejauh ini tidak ada kasus Corona yang ditemukan di daerahnya. Ia menuturkan, untuk mencegah penyebaran Covid-19, masyarakat diminta untuk tidak keluar daerah kecuali urusah penting.
Rasidin salah satu warga Baduy, mengatakan bahwa ia siap divaksinasi Covid-19. "Kami mendukung program vaksinasi kesehatan sepanjang ada kemaslahatan untuk membebaskan virus Corona," katanya.
Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmanullah, mengatakan pelaksaaan vaksinasi Covid-19 massal akan digelar pada 29 juni dengan target 15 ribu orang, termasuk masyarakat Baduy.
Ondofolo Kampung Sereh, Yanto Eluay, juga mengimbau kepada tokoh adat dan juga masyarakat adat di Kabupaten Jayapura untuk mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19. Dirinya sendiri sudah melakukan vaksinasi di Rumah Sakit (RS) Lahud Silas Papare, Kemiiri, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (17/3/2021).
"Sebagai pemimpin masyarakat hukum adat, perlu kami meneladani kepada masyarakat adat. Oleh sebab itu, kami mengambil inisiatif untuk melakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu. Sehingga itu menjadi dasar kami, untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat adat untuk ikut juga melakukan vaksin," bebernya.
Vaksinasi yang dilakukan di RS Lanud Silas Papare diikuti oleh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yag ada di kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Karena itulah dirinya juga meminta tokoh adat lainnya untuk juga terlibat dalam vaksinasi Covid-19.
"Juga kepada tokoh adat, sebelum kita memberikan imbauan kepada masyarakat adat, mungkin terlebih dahulu melakukan penyuntikan vaksin. Sehingga masyarakat juga percaya dan ikut juga diberikan vaksin," paparnya.
Penghayat Kepercayaan, Bagian Dari Masyarakat Yang Harus Kita Jaga Dan Hormati
Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial, Netty Prastiyani Heryawan, mengatakan secara konsititusional setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosia di masa pandemi.
Lebih lanjut, Netty mengatakan bahwa anggota masyarakat adat juga berisiko tertular Covid-19. Sebab, mereka pun melakukan interaksi. Maka dari itu penanganan Covid-19 harus menjunjung tinggi pemerataan.
"Pemerataan itu kan engga mesti sama, tapi harus bedasarkan data, makannya penanganan ini berangkat dari kebijakan yang bedasarkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan," katanya.
Cara masyarakat adat terhindar dari penyakit
Saat kondisi pandemi seperti ini, desa-desa adat di Bali berperan menggelar kegiatan yang bisa dikelompokan dalam dua bidang, yaitu Sekala dan Niskala. Sekala adalah yang terlihat, dan Niskala berkaitan dengan apa yang tidak terlihat .
"Untuk melaksanakan aktivitas berupa upacara agama tertentu, bukan upacara adat. Upacara yang dilaksanakan serangkaian dengan wabah Covid-19 ini mirip upacara Nyepi, dilaksanakan 8 April, kedua 22 April, dan terakhir pada 7 Mei, mirip suasannya seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan nyambung antara aktivitas sekala, yang nyata dan aktivitas niskalanya," papar Prof Wayan P Windia, Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana, Bali.
Menurut Windia, aktivitas Niskala ini bertujuan untuk menghormati alam. Karena itulah untuk mencegah penularan virus Corona, tidak cukup melakukan pendekatan sekala, masyarakat Bali merasa penting melakukan niskala.
"Aktivitas sekala yang dilakukan desa adat persis seperti apa yang diarahkan oleh gugus tugas penanganan Covid 19 dari tingkat pusat sampai ke desa adat, sama persis," tegasnya.
Sementara itu Guru Besar Hukum Adat Universitas Hassanudian, Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Amindudin Salle mengungkapkan kekayaan adat daerah terkait kesehatan. Salah satunya adalah budaya gotong royong membersihkan lingkungan, yang juga ada di daerah lain. Di masyarakat pedesaan budaya ini masih kuat, dan kian tersisih di kelompok masyarakat perkotaan.
Aminuddin juga mengingat, di masa lalu rumah adat di daerahnya selalu dilengkapi gentong air di depan rumah. Fungsinya adalah untuk cuci tangan, muka dan kaki bagi tamu atau siapapun yang datang. Kekayaan adat itu membuktikan bahwa menjaga kesehatan dengan budaya cuci tangan sudah ada di masyarakat sejak lama. Masyarakat setempat juga memiliki cairan cuci tangan khusus yang dibuat dari jerami.
Berkenalan Dengan Suku Sasak dari Dusun Sade Yuk!
"Masyarakat kita memiliki jerami bakar yang digunakan untuk hand sanitizer, nah mungkin ada pengetahuan lain yang juga berfungsi sebagai obat, sekaigus juga menciptakan keseimbangan alam," ujarnya.
Prof Chatarina Dewi Wulansari dari Universitas Parahyangan, mengatakan bahwa ada banyak yang bisa dipelajari dari kekayaan masyarakat adat Indonesia di sektor kesehatan.
"Hak pengelolaan kesehatan, apabila itu memang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat, kenapa tidak digunakan, Kita bisa menggunakan berbagai macam bahan yang bisa kita gunakan untuk kesehatan dan itu dikelola oleh masyarakat," jelasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
