Indonesia Lampaui India sebagai Episentrum Covid-19 Asia, Bagaimana Langkah Pemerintah?

Indonesia Lampaui India sebagai Episentrum Covid-19 Asia, Bagaimana Langkah Pemerintah?
info gambar utama

Indonesia disebut sudah melampaui India sebagai episentrum baru pandemi virus corona di Asia, dengan infeksi harian melebihi 40.000 selama dua hari berturut-turut. Hal ini menunjukan serangan virus corona belum menunjukan tanda-tanda akan mereda di Tanah Air.

Dilansir dari Nikkei Asia, para pejabat Indonesia sudah memperingatkan bahwa varian delta telah menyebar di luar Jawa, pulau terpadat di Indonesia.

Negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara ini, pada Selasa (13/7/2021), melaporkan 47.899 infeksi baru. Ini jadi rekor tertinggi kasus Covid-19 di Indonesia. Sehari sebelumnya, sebanyak 40.427 orang terinfeksi virus corona.

Hal ini berbanding terbalik dengan kasus di India yang turun menjadi 32.906, dari yang sebelumnnya 37.154.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan, dari 270 juta penduduk-yang hanya seperlima dari India-Indonesia telah mencatat sekitar 132 kasus per satu juta orang, sedangkan India hanya 26.

Untuk menekan angka penyebaran Covid-19, sebenarnya Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Sejak awal Juli, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini sudah berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli khusus Jawa dan Bali," kata Jokowi, Kamis (1/7/2021).

Gejala Bisa Menetap Meski Sudah Sembuh, Ini yang Dimaksud Long Covid

Jokowi juga menyebut PPKM Darurat ini akan berlaku di 6 provinsi dan 44 kabupaten di Jawa-Bali. Penerapan aturan baru ini tak terlepas dari lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Menurut catatan Satgas Covid-19, Indonesia telah memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19.

Hal ini ditandai dengan melonjaknya kasus positif harian hingga menyentuh rekor 21.342 kasus pada Minggu (27/6) dan 21.807 kasus pada Rabu (30/6). Selain itu, kasus positif ini telah melampaui lonjakan yang sempat terjadi pada Januari lalu, yaitu mencapai 89.902 kasus dalam sepekan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, selama tujuh hari pelaksanaan PPKM Darurat, mobilitas masyarakat di Jawa-Bali mengalami penurunan hingga 15 persen. Pemerintah sendiri menargetkan penurunan mobilitas bisa mencapai 20 persen atau lebih selama PPKM darurat.

"Hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli, seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menunjukan penurunan mobilitas dan penurunan aktivitas masyarakat 10-15 persen dari target kita 20 persen atau lebih," ujar Luhut dalam keterangan pers virtual pada Senin (12/7).

Klaim ini bedasarkan indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility, serta indeks cahaya malam. Pemerintah berharap dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan serta vaksinasi Covid-19 tetap berjalan, hasil dari PPKM Darurat akan semakin maksimal

"Mungkin kalau semua berjalan kita disiplin akan mulai flatting atau mulai merata, dan kita harap cenderung akan terkendali," tegas Luhut.

Walau begitu Epidimolog Griffith University Dicky Budiman melihat bahwa pertumbuhan kasus (growth rate) masih mengalami peningkatan dari 38,3 persen di awal pelaksanaan PPKM Darurat, menjadi 45,4 persen pada 9 Juli 2021.

Peningkatan juga terjadi pada angka reproduksi virus dari 1,37 persen menjadi 1,4 persen. Dirinya juga melihat adanya peningkatan angka kematian, dari 219 per satu juta penduduk menjadi 236 per satu juta penduduk selama PPKM Darurat.

"Artinya belum berhasil, karena untuk melihat evaluasi, keberhasilan intervensi ya dari dua ini terutama," kata Dicky yang dilansir dari Kompas.com.

Wacana perpanjangan PPKM Darurat?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi membuat pemerintah memutuskan untuk mempersiapkan pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," ucapnya dalam paparan kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito juga mengatakan perpanjangan PPKM Darurat sangat bergantung kepada implementasinya saat ini.

Pemerintah, jelas Wiku, akan terus melakukan evaluasi kebijakan tersebut bedasarkan perkembangan data epidemilog yang ada. Apabila kondisi belum terkendali, maka ada kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang.

Menilik Progres Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Sudah Sejauh Mana?

"Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/7).

Meski demikian, Luhut tidak mau berandai-andai apakah PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang atau disetop. Keputusan tersebut akan diambil pada akhir pekan ini berdasarkan data yang ada di lapangan.

"Saya lapor presiden akan monitor, saya enggak bisa jawab sekarang pada anda bahwa kita lusa selesai enggak diperpanjang enggak bisa, jumat lapor presiden apakah PPKM Darurat diperpanjang apa selesai saya berangkat pada data yang didapat," jelas Luhut dalam acara CNBC Indonesia Economic Update.

Pada kesempatan yang sama, Luhut mengatakan melandainya kurva Covid 19 hanya bisa dicapai apabila mobilitas masyarakat berkurang sedikitnya 20 persen. Hal itu disampaikannya untuk meluruskan informasi sebelumnya bahwa pekan depan kasus baru akan turun ke bawah 30 ribu per hari dan kasus melandai.

"Saya sampaikan kalau mobilitas kita naikan 20 persen hampir pasti flat kalau angka ini. Namun, kalau ada yang main-main apalagi minggu depan hari libur apakah kita bisa? ujar Luhut.

Wacana kebijakan perpanjangan PPKM Darurat pun mendapat reaksi dari berbagai pihak, salah satunya dari kepala daerah. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kebijakan perpanjangan PPKM Darurat durasinya jangan terlalu lama.

Hal ini menurutnya, karena kondisi keuangan provinsinya mengkhawatirkan karena pemberlakuan PPKM Darurat. Meski belum terukur secara statistik, dampak ekonominya sudah terlihat di lapangan.

"Tapi secara lapangan tentulah terjadinya pengurangan ekonomi jual beli di masyarakat," kata pria yang kerap disapa Kang Emil ini, Senin (12/7) yang dikutip dari Suara.

Awalnya, Emil memprediksi hanya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp3 triliun. Namun, pada laporan terakhir angkanya ternyata lebih besar.

"Tapi dapat laporan lagi, kita ada potensi kehilangan Rp2 triliun lagi jadi total hampir Rp5 triliun," tambahnya.

Memang Menkeu telah melihat perpanjangan PPKM Darurat akan membuat konsumsi masyarakat melambat. Selain itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III diprediksi akan melambat ke kisaran 4-5, 4 persen.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat belanja APBN untuk merespon dampak negatif dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian. Juga perlu adanya akselerasi vaksinasi, juga efektivitas PPKM Darurat dan kesiapan sistem kesehatan.

Target vaksin 1 juta per hari

Presiden Jokowi pada awal Juli lalu meminta program vaksinasi Covid-19 terus dipercepat. Kepala negara ini menegaskan bahwa vaksinasi bulan Juli harus mencapai 1 juta per suntikan per hari, dan pada bulan Agustus sebanyak 2 juta suntikan setiap hari.

"Target mulai Juli 1 juta (suntikan) per hari, harus, karena kemarin-kemarin kita masih 200.000 - 300.000 per hari. Sekarang tidak ada tawar menawar, saya sampaikan 1 juta harus. Agustus, 2 juta harus," kata Jokowi yang ditayangkan YouTube Seketariat Presiden, (30/6).

Kementerian Kesehatan RI sendiri optimis bisa melakukan vaksinasi hingga 2,5 juta per hari pada Oktober mendatang. Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pada Juli-Desember, Indonesia akan kedatangan 290 juta dosis vaksin. Di mana untuk bulan Juli saja, akan ada 30 juta dosis vaksin.

"Kalau dibagi 30 hari, rata-rata 1 juta dosis per hari. Kembali lagi, bukan mampu 1 juta, tapi ketersediaan vaksin," katanya pada acara Sea Group secara virtual, Senin (12/7).

"Agustus akan naik 40 juta, kemudian naik peak-nya pada Oktober 85 juta. Pada Oktober 85 juta dibagi 30 hari, sehari 2,5 juta suntikan per hari," imbuhnya.

Menurut catatannya 52 juta dosis pertama vaksinasi sudah diberikan kepada lebih dari 20% populasi di Indonesia. Angka tersebut melampaui 1,5 juta suntikan per hari.

Pemerintah juga berencana untuk mengerahkan mahasiswa kedokteran tingkat akhir untuk meningkatkan jumlah vaksinator. Hal ini memang menjadi bagian dari rencana pemerintah agar vaksinasi Covid-19 terus digencarkan.

"Saat ini masih banyak titik-titik yang beroperasi hanya 2-3 minggu saja, hal ini menyebabkan capaian vaksinasi harian mengalami fluktuasi," kata Luhut dalam keterangan resmi, Senin (5/7).

5.000 Insan Olahraga Indonesia Dapat Vaksinasi Covid-19

Dirinya juga menegaskan bahwa pelaksanaan vaksin harus bisa berjalan lancar tanpa ada batasan. "Mengenai vaksinasi saya pikir semua KTP berlaku di mana-mana, jangan sampai orang mau vaksin itu enggak boleh karena KTP," tuturnya.

Selain program vaksin, Dicky meminta pemerintah meningkatkan 3T (teasting, tracing. treatment) dalam menemukan kasus secara dini dan cepat di masyarakat. Dirinya melihat salah satu penyebab tingginya angka kematian Covid-19 karena kegagalan 3T.

"Makanya 3T itu ditingkatkan, 500.000 (tes) itu minimal dan secara merata. Saya lihat daerah ini belum semuanya memiliki komitmen," katanya.

"Kunjungan ke rumah-rumah juga penting untuk menemukan kasus infeksi di rumah-rumah masyarakat, sehingga bisa cepat ditangani agar angka kematian bisa dikurangi," lanjutnya.

Dicky juga menjelaskan, testing merupakan tumpuan dalam menemukan dan menyelesaikan kasus serta potensi penularanya.

"Jangan takut menemukan kasus, karena kalau tidak ditemukan ya nanti tiba-tiba meningkat karena tidak bisa mengendalikan pandemi," ujarnya.

"Penerapan PPKM Darurat ini harus dilakukan secara maksimal dan didukung semua pihak. Situasi ini sudah sangat kritis dan menuju semakin kritis," tutupnya.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Kusumo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Kusumo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini