Tanggapan Generasi Muda Terhadap Masa Depan Pendidikan Indonesia

Tanggapan Generasi Muda Terhadap Masa Depan Pendidikan Indonesia
info gambar utama

Tak dimungkiri tolak ukur keberhasilan pendidikan di sebuah negara dapat terlihat dari kualitas pelajar yang dihasilkan. Di Indonesia, salah satu keberhasilan pendidikannya dapat terlihat dari capaian prestasi para pelajar tanah air di kancah internasional.

Sebut saja pada ajang International Olympiad in Informatics (IOI) ke-33 di Singapura pada pertangahan 2021. Di mana, empat pelajar Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 3 medali perak.

Pada International Biology Olympiad (IBO) Challenge II yang diselenggarakan Juli 2021 lalu, empat pelajar Indonesia juga berhasil meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 mendali perunggu.

Prestasi selanjutnya juga diraih oleh Tim Nasional Fisika Indonesia jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Para pelajar berhasil merebut tiga medali perak dan dua medali perunggu pada ajang International Physics Olympiad (IPhO) ke-51 yang digelar di Vilnius, Lithuania.

Terakhir, disusul oleh Tim Olimpiade Matematika Indonesia yang berhasil membanggakan tanah air karena merebut 2 mendali perak dan 4 perunggu pada ajang International Mathematical Olympiad (IMO) 2021.

Untuk diketahui, itu hanyalah sebagian kecil dari deretan prestasi yang telah diraih oleh para pelajar tanah air. Sehingga rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pelajar Indonesia juga tak kalah berkualitas dari pelajar negara lain.

Harapan untuk terus memupuk para pelajar Indonesia agar bertumbuh ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah sebagai andil terbesar dalam memutuskan kebijakan dalam sektor pendidikan.

Lantas bagaimana pandangan generasi muda sejauh ini terhadap sektor pendidikan Indonesia di masa depan?

Pandangan generasi muda terhadap sektor pendidikan Indonesia

Untuk menjawab pertannyaa di atas, Good News From Indonesia (GNFI) kembali melakukan survei indeks optimisme pada survei tahun ini. GNFI bekerja sama dengan lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), untuk mengukur seberapa optimistis generasi muda terhadap masa depan Indonesia.

Seperti tahun lalu, survei ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana dampak pandemi Covid-19 yang telah mengubah perilaku, kebiasaan, dan dinamika, kehidupan masyarakat di tengah pandemi yang belum surut.

Survei tahun ini membagi perhatian pada lima isu utama, di antaranya: Pendidikan dan Kebudayaan, Kebutuhan Dasar, Ekonomi dan Kesehatan, Kehidupan Sosial, dan Politik dan Hukum

Hasil indeks optimisme 2021 | GNFI
info gambar

Hasilnya, generasi muda merasa optimistis terhadap masa depan Indonesia dengan net index 67,0 persen. Kemudian, berdasarkan lima sektor yang diteliti, tingkat optimisme paling tinggi berada pada sektor pendidikan dan kebudayaan dengan net index 83,9 persen.

Tercatat, dua sub-sektor Pendidikan mendapat indeks optimisme tinggi, yakni optimis mendapat akses pendidikan berkualitas di masa depan (66,7 persen), dan optimis menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga di masa depan (61,6 persen).

Faktor yang menyebabkan tingginya optimisme generasi muda pada sektor pendidikan disebabkan semakin mudahnya akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya fasilitas Pendidikan Tinggi pada setiap daerah di Indonesia.

Namun, optimisme tinggi itu muncul di tengah kekhawatiran angka putus sekolah. Sebagai catatan, berdasarkan data UNICEF pada Desember 2020, di antara semua anak usia 7-18 tahun, terdapat 88 persen masih bersekolah, 11 persen putus sekolah sebelum pandemi, dan 1 persen anak putus sekolah sebagai dampak pandemi Covid-19.

Kemudian, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap, jumlah anak putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 157.166 siswa, turun ketimbang 2017/2018 yang sebanyak 187.824. Meskipun mengalami penurunan, namun dikhawatirkan meningkat lagi di masa pandemi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Lebih lanjut, untuk melihat upaya negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, maka masyarakat khususnya para pemuda dapat meninjau alokasi anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah.

Berdasarkan realisasi APBN Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar 91,61 persen anggarannya telah terealisasikan. Lalu lantas, bagaimana dengan Anggaran Pendidikan pada 2021?

Pemerintah alokasikan dana pendidikan Rp550 triliun pada 2021

Anggaran pendidikan Indonesia | GNFI
info gambar

Menteri Keuangan Sri Mulayani, sebelumnya sudah menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan anggaran pendidikan pada 2021 sebesar 20 persen dari APBN meskipun selama pandemi Covid-19.

Penetapan 20 persen dari APBN atau sebesar Rp550 triliun tersebut telah diputuskan melalui Rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI di tahun 2021.

Dari 20 persen anggaran tersebut, Kemendikbud mengelola sebanyak 14,8 persen atau sekitar Rp81,5 triliun. Proporsi terbesar dari anggaran Rp81,5 triliun yang dikelola Kemendikbud berada di pendanaan wajib, yaitu sebesar Rp31,13 triliun.

Terkait dengan implementasi dana pendidikan selama pandemi Covid-19, maka pada tahun 2020 dan 2021, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah menyalurkan bantuan sebesar Rp13,2 triliun, serta menerjunkan 53.706 relawan mahasiswa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Bantuan tersebut terdiri dari bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal (UKT). Pada tahun 2020 bantuan kuota data internet telah menyasar kepada 35,6 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, dilanjutkan anggaran bantuan kuota data internet pada tahun 2021 mencapai Rp 6,8 triliun yang diperuntukkan bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen,” terang Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian lanjutan Bantuan Kuota Data Internet dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Adanya peningkatan alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya, seperti naiknya anggaran pada 2020 sebesar Rp547,8 triliun dibandingkan pada 2019 yang sebesar Rp 460,3 triliun.

Lalu berturut-turut pada 2018, 2017, dan 2016, sebesar Rp431,7 triliun, Rp406,1 triliun, dan Rp370,8 triliun.

Ini menunjukkan salah satu upaya negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Dengan begitu, generasi muda pun punya kepercayaan yang sangat tinggi terhadap sektor pendidikan Indonesia di masa depan.

Startup pendidikan gratiskan PJJ selama pandemi

Tak hanya pemerintah yang turut berjibaku dalam menyelamatkan pendidikan semasa pandemi Covid-1-9. Semangat untuk terus melangsungkan pendidikan yang berkualitas di masa krisis, juga membuat banyak Startup pendidikan bermunculan untuk melayani proses belajar mengajar secara online (PJJ).

Bahkan dalam data e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain & Company 2020, konsumen layanan digital di Asia Tenggara mulai menggunakan layanan online baru pada 2020, yakni teknologi pendidikan (edutech) dengan capaian sebesar 55 persen.

Dalam laporan tersebut, Chief Investment Strategist Temasek, Rohit Sipahimalani, mengatakan bahwa investasi di ekonomi digital untuk sektor edutech ini juga mengalami kenaikan. Hingga semester pertama 2020, ada 49 kali investasi yang tercatat untuk sektor ini dengan nilai 600 ribu dolar AS.

Di Indonesia, penggunaan aplikasi edutech semakin melesat ketika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan menutup sekolah pada Maret 2020 lalu.

Dengan ditutupnya sekolah, maka para pelajar mau tidak mau harus mengenyam pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan sejumlah aplikasi, mulai dari video conference hingga pesan instan.

Sejak awal tahun 2020, setidaknya ada dua startup pendidikan yang turut berkontribusi dalam mendukung inisiatif belajar dari rumah yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia di awal pandemi COVID-19.

Sebut saja Ruangguru, sebagai startup yang masuk dalam daftar 50 perusahaan pendidikan paling transformatif di dunia, ia telah memberikan layanan pembelajaran online gratis kepada jutaan pelajar Indonesia.

Lalu ada Startup edutech Zenius yang juga menggratiskan sebagian besar konten-konten di platformnya selama paruh pertama tahun 2020. Startup ini pun tak ketinggalan meluncurkan Sistem Manajemen Pembelajaran gratis untuk guru, bernama "Zenius untuk Guru".

Fitur tersebut membuat Zenius menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan telah digunakan oleh lebih dari 6.000 guru di Indonesia.

Sampai sejauh ini, realisasi kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak dapat dikatakan menjadi upaya, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Tak khayal, upaya yang telah dilangsungkan pun membuat generasi muda sangat optimistis terhadap keberlangsungan pendidikan di negerinya di masa yang akan datang.

Namun pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas di tanah air aksesnya telah merata didapatkan oleh semua pelajar Indonesia?

Akses pendidikan berkualitas bagi pelajar penyandang disabilitas

Persentase anak penyandang Disabilitas | GNFI
info gambar

Berdasarkan Laporan Profil Anak Indonesia 2020, persentase anak penyandang disabilitas berusia 7-17 tahun yang masih bersekolah berada di angka tertinggi, yakni 77,27 persen. Sedangkan 13,5 persen anak tidak/belum pernah bersekolah, dan 9,85 persen lainnya tidak bersekolah lagi.

Jika mengacu pada perbandingan dari persentase di atas, maka sebagian besar anak penyandang disabilitas berusia 7-17 tahun sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya.

Kendati demikian, hak atas pendidikan yang berkualitas bagi penandang disabilitas masih menjadi tugas bersama.

Berdasarkan hasil monitoring dan pemantauan yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) pada 2019, melalui kegiatan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak menunjukkan implementasi pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih menemui hambatan yang meliputi aksesibilitasnya.

Mulai dari guru khusus yang menangani anak penyandang disabilitas masih belum memadai dari sisi jumlahnya, kemudian sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta kerentanan mendapatkan perundungan maupun stigma karena kondisi kedisabilitasannya.

Sehingga, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya anak penyandang disabilitas di satuan pendidikan.

Upaya ini diyakini akan memberikan dampak bagi masa depan anak dan masa depan bangsa Indonesia.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Iip M. Aditiya lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Iip M. Aditiya.

IA
MI
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini