Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Indonesia untuk tahun 2022 resmi sudah dipublikasikan oleh pemerintah melalui siaran resmi pada acara “Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022” yang disiarkan pada 16 Agustus 2021 melalui channel YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.798,7 triliun dengan anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun sementara sisanya sebanyak Rp770,4 triliun dialokasikan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Dalam pidato pengantarnya, presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai dengan 5,5 persen dan Indonesia ditargetkan untuk meraih pertumbuhan ekonomi pada batas tersebut.
Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 mendatang, pemerintah mengusung tema kebijkan fiskan tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan dalam bidang sosial-ekonomi dengan berpijak pada produktivitas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur hingga digitalisasi di berbagai sektor menjadi langkah dasar untuk maju ke tahap selanjutnya yang dinamakan reformasi struktural.
Reformasi struktural yang dimaksud presiden Joko Widodo dalam pidatonya adalah pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi. Hal tersebut mengingat bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya pulih dan membaik namun juga harus berkembang secara berkelanjutan sehingga target pertumbuhan ekonomi dengan batas 5 persen di tahun 2022 dapat tercapai dan terus meningkat di masa depan.
PPKM Darurat, Kemenparekraf Siapkan Dana Hibah di Sektor Pariwisata
Ada 6 fokus utama dalam Kebijakan RAPBN 2022
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan poin mana saja yang menjadi fokus utama dari sekian triliun dana yang dianggarkan. Kebijakan RAPBN 2022 memiliki enam fokus utama, yang pertama adalah upaya keberlanjutan pengendalian Covid-19 yang difokuskan pada sektor kesehatan. Alokasi anggaran belanja untuk sektor kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari anggaran belanja negara.
Fokus ke-2 adalah menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Alokasi dana untuk sektor perlindungan sosial ini sebesar Rp427,5 triliun yang diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam kelompok ekonomi miskin dan rentan miskin.
Hal tersebut mengingat karena adanya pandemi membuat banyak pekerja di berbagai sektor yang kehilangan pekerjaannya dengan istilah dirumahkan. Sehingga, mereka (para pekerja yang dirumahkan) yang semula berada di atas garis ekonomi miskin akibat pandemi yang belum mereda membuat mereka berada di garis kemiskinan atau bahkan berada di bawahnya.
Fokus ke-3 yakni memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegeritas, dan berdaya saing. Upaya untuk merealisasikan agenda tersebut maka dialokasikanlah anggaran belanja sebesar Rp541,7 triliun.
Kembali pada gambaran bonus demografi yang dihadiahkan kepada Indonesia, beradaptasi pada perkembangan zaman dan teknologi menjadi roda penggerak bagi SDM Indonesia untuk meraih target pertumbuhan ekonomi dan sektor lain pasca pandemi dengan jumlah SDM di usia produktif yang begitu banyak.
Melanjutkan pembangunan insfrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi menjadi fokus ke-4 kebijakan RAPBN 2022. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur yang saling terhubung mobilitasnya, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan serta ketersediaan yang lebih memadai pada akses teknologi informasi dan komunikasi.
Sementara itu, fokus ke-5 dan ke-6 dari kebijakan RAPBN 2022 masing-masing adalah; penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah; serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong anggaran belanja yang lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan basis hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Gelontorkan Dana Fantastis, Ini Negara dengan Investasi Terbesar di Indonesia
Anggaran belanja terbanyak dialokasikan untuk Pendidikan
Secara ringkas, kebijakan RAPBN Indonesia tahun 2022 dibagi menjadi empat fokus anggaran yakni Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp255,3 triliun rupiah, Perlindungan Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp427,5 triliun, Pendidikan dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp541,7 dan Pembangunan Infrastruktur dengan alokasi dana sebesar Rp383,8 triliun.
Sementara RAPBN 2022 telah dipublikasikan kepada seluruh khalayak melalui siaran resmi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun telah mempublikasikan laporan keuangan terbarunya per akhir Juni 2021. Singkatnya, berdasarkan laporan Kemenkeu, komposisi utang pemerintah Indonesia dinyatakan masih berada di batas koridor yang berlaku dan tetap terjaga. Posisi utang per akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,35 persen.
Berbagai jalan sebagai pintu masuk anggaran pendapatan bagi Indonesia tentunya harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab dalam anggaran belanja yang telah dirancang dan disepakati. Pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran tidak hanya memulihkan dan menumbuhkan keadaan ekonomi yang cukup porak poranda akibat pandemi, namun juga turut menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada para pemangku kebijakan.
RI dan PBB Sepakat, Menghidupkan Kelompok Rentan dengan Program Berbasis Dana Desa
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
